" Investasi Sektor Perikanan Belum Kondusif "

" Investasi Sektor Perikanan Belum Kondusif "
Kamis, 13 Agustus 2009 01:36 WIB
Posting by : warso

JAKARTA , Departemen Kelautan Dan Perikanan (DKP) Menurunkan Target Investasi Pada Tahun Ini Dari 10 Triliun Rupiah Menjadi 4 Triliun Rupiah. Salah Satu Penyebabnya Adalah Kalangan Perbankan Masih Enggan Mengucurkan Investasi Untuk Sektor Kelautan Dan Perikanan.

JAKARTA , Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menurunkan target investasi pada tahun ini dari 10 triliun rupiah menjadi 4 triliun rupiah. Salah satu penyebabnya adalah kalangan perbankan masih enggan mengucurkan investasi untuk sektor kelautan dan perikanan.

Pengamat menilai keengganan perbankan menyalurkan kredit disebabkan belum kondusifnya investasi di sektor perikanan. ”Banyak pungutan yang dibebankan pada pengusaha atau investor. Pungutan tersebut tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah dengan perdanya masing-masing. Pungutan-pungutan tersebut sangat membebankan para ivestor tersebut,” ungkap pengamat perikanan dan kelautan, Suhana, di Jakarta, Rabu (12/8).

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap DKP Dedi H Sutisno menyatakan sampai saat ini realisasi investasi di sektor perikanan baru mencapai 3,7 triliun rupiah. ”Padahal, peningkatan produksi harus terus digalakkan pada sektor perikanan tangkap ini karena besarnya permintaan di dunia,” ujarnya.

Suhana menyatakan kalau mengandalkan pada perikanan tangkap, investasi tidak menarik karena saat ini di beberapa wilayah sudah overfishing. ”Yang lebih menarik justru pada perikanan budi daya. Setahu saya memang iklim investasi di budi daya dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat,” paparnya.

Ekspor produksi perikanan budi daya pada 2009 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 10 persen atau mencapai 2,5 juta ton. Menurut Dirjen Perikanan Budi Daya DKP Made L Nurdjana, volume produksi perikanan budi daya naik tajam dari 1,5 juta ton pada 2004 menjadi 3,5 juta ton pada 2008.

”Untuk mencapai target ekspor tersebut, butuh penguatan modal dalam bentuk kredit perbankan, selain itu APBD untuk pendanaan. Namun sampai sekarang masih nol. Mungkin karena para investor masih melihat risiko besar pada bidang ini,” ujarnya.



Tolak PNBP

Pengusaha perikanan budi daya menolak rencana Pemerintah yang akan mengenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap perikanan budi daya karena menganggap budi daya bukan termasuk mengeksploitasi sumber daya alam.

Ketua Permanen Komite Industri Aquakultur Kadin Rudyan Kopot mengatakan bahwa pemerintah berhak mengambil PNBP hanya jika yang diambil berasal dari alam. ”Permasalahannya adalah perikanan budi daya bukan berasal dari alam. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya memungut dari budi daya,” ujar dia.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Yohanes Kitono mengatakan pengenaan PNBP untuk perikanan budi daya adalah kebijakan yang tidak populer. Ia berpendapat pemerintah seharusnya justru mendukung budi daya untuk memenuhi pangan rakyat, bukan justru memungut dari pembudi daya.

Made L Nurdjana mengatakan pemerintah mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) yang berkaitan dengan pengenaan PNBP untuk perikanan budi daya. “Bentuknya PP Pungutan-pungutan Perikanan, sekarang masih kita godok dengan Menteri Keuangan,” katanya. (lha/Ant/E-3)

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/ver02/detail-news.php?idkat=31&&id=15143