Kompas, 6 Juni 2011 | 03.31 WIB
Pekerja Asing Distop
Jakarta, Kompas - Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menghentikan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing bagi kapal perikanan Indonesia. Penghentian tenaga kerja asing diberlakukan bagi semua kapal ikan baik yang mengajukan izin baru maupun perpanjangan izin.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Dedy Sutisna, Sabtu (4/6) di Jakarta, mengemukakan, salah satu syarat penerbitan ataupun perpanjangan surat izin penangkapan ikan maupun surat izin kapal pengangkut ikan adalah tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
Menurut Dedy, ketentuan tentang penghentian rekomendasi tenaga kerja asing mulai diterapkan Maret 2011. Adapun regulasi terkait penghentian tersebut sedang dirumuskan dalam revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
”Secara bertahap, pemerintah menghentikan penggunaan tenaga kerja asing di kapal perikanan,” kata Dedy.
Pemilik Perusahaan Perikanan Harini Group, Harini Nalendra, menilai, tenaga kerja Indonesia sesungguhnya memiliki keunggulan bekerja di kapal ikan, bahkan hingga tingkat internasional. Ia mencontohkan, di kapal-kapal ikan Jepang, jumlah tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan Jepang saat ini berbanding 4 : 1.
Meski demikian, kendala yang masih perlu dibenahi adalah sertifikasi yang mumpuni agar tenaga kerja memiliki akreditasi yang diakui internasional.
Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengemukakan, jumlah tenaga kerja asing di kapal ikan di Laut Arafura hingga kini hampir 100 persen dari total awak kapal. Dibutuhkan kepastian implementasi di lapangan melalui pendaratan seluruh hasil tangkapan kapal perikanan di pelabuhan Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UU Perikanan.
”Selama hasil tangkapan tidak didaratkan di pelabuhan-pelabuhan nasional, sulit untuk dapat mengontrol tenaga kerja asing,” ujar Suhana.
Terkait dengan hal itu, aparat pengawasan KKP juga perlu mendorong inspeksi ke kapal perikanan di tengah laut sehingga dapat dikontrol apakah tenaga kerja di kapal perikanan asing atau tidak. (LKT)
06 Juni 2011
04 Juni 2011
Dominasi Tenaga Kerja Asing Masih Tinggi
Kompas, 4 Juni 2011 | 05.22 WIB
Dominasi Tenaga Kerja Asing Masih Tinggi
Jakarta, Kompas - Dominasi tenaga kerja asing dalam sektor perikanan di Indonesia masih tinggi. Sejak Oktober 2010 sampai Maret 2011, jumlah tenaga kerja asing mencapai 1.199 orang.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010, jumlah tenaga kerja asing di kapal perikanan masih di atas 70 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mensyaratkan maksimal 30 persen.
Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana, di Jakarta, Jumat (3/6), menilai, dominasi tenaga kerja asing merupakan dampak dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Perikanan. Selain itu, mengurangi peluang tenaga kerja nasional di sektor perikanan.
Suhana mencontohkan, apabila 200 kapal ikan mempekerjakan 30 anak buah kapal, kapal itu dapat menyerap 6.000 tenaga kerja nasional. Minimnya penyerapan tenaga kerja dalam negeri itu kontradiktif dengan upaya pemerintah mengembangkan sekolah perikanan nasional. ”Pemerintah perlu tegas mendorong penyerapan tenaga kerja perikanan dalam negeri,” kata Suhana.
Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya kapal ikan asing di perairan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah usaha penangkapan ikan yang dicabut karena tidak berizin dan melanggar hingga Mei 2011 mencapai 217 unit.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui, sebagian hasil tangkapan ikan di perairan Indonesia tidak didaratkan di Indonesia, tetapi dibawa langsung ke luar negeri.
Akibatnya, pasokan ikan dalam negeri kurang sehingga Indonesia beberapa kali mengimpor ikan. Kapal berbobot mati di atas 30 ton yang dimiliki pengusaha Indonesia kurang dari 2 persen dari total kapal yang beroperasi. Selebihnya milik pengusaha asing. (LKT)
Dominasi Tenaga Kerja Asing Masih Tinggi
Jakarta, Kompas - Dominasi tenaga kerja asing dalam sektor perikanan di Indonesia masih tinggi. Sejak Oktober 2010 sampai Maret 2011, jumlah tenaga kerja asing mencapai 1.199 orang.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010, jumlah tenaga kerja asing di kapal perikanan masih di atas 70 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mensyaratkan maksimal 30 persen.
Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana, di Jakarta, Jumat (3/6), menilai, dominasi tenaga kerja asing merupakan dampak dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Perikanan. Selain itu, mengurangi peluang tenaga kerja nasional di sektor perikanan.
Suhana mencontohkan, apabila 200 kapal ikan mempekerjakan 30 anak buah kapal, kapal itu dapat menyerap 6.000 tenaga kerja nasional. Minimnya penyerapan tenaga kerja dalam negeri itu kontradiktif dengan upaya pemerintah mengembangkan sekolah perikanan nasional. ”Pemerintah perlu tegas mendorong penyerapan tenaga kerja perikanan dalam negeri,” kata Suhana.
Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya kapal ikan asing di perairan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah usaha penangkapan ikan yang dicabut karena tidak berizin dan melanggar hingga Mei 2011 mencapai 217 unit.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui, sebagian hasil tangkapan ikan di perairan Indonesia tidak didaratkan di Indonesia, tetapi dibawa langsung ke luar negeri.
Akibatnya, pasokan ikan dalam negeri kurang sehingga Indonesia beberapa kali mengimpor ikan. Kapal berbobot mati di atas 30 ton yang dimiliki pengusaha Indonesia kurang dari 2 persen dari total kapal yang beroperasi. Selebihnya milik pengusaha asing. (LKT)
Langganan:
Postingan (Atom)