Men-KP Jangan Abaikan “Illegal Fishing”
OLEH: SUHANA
Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional.
 |
Bahkan, Organisasi Pangan Internasional (FAO) telah menempatkan illegal fishing sebagai kejahatan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak tahun 1992, FAO telah memprakarsai pembentukan suatu tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, salah satunya memberantas praktik illegal fishing.
Prakarsa FAO tersebut lahir melalui Deklarasi Cancun tahun 1992 pada International Conference on Responsible Fishing. Pascadeklarasi Cancun, berbagai kebijakan internasional untuk memberantas kejahatan perikanan ini banyak dibentuk. Inisiatif FAO tersebut telah banyak mendapat sambutan baik dari seluruh negara, termasuk Indonesia. Bahkan, Uni Eropa sejak awal tahun 2010 ini telah menerapkan aturan semua produk perikanan yang masuk ke pasar Uni Eropa harus bebas dari praktik Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) Fishing. Penerapan kebijakan tersebut telah berdampak pada beberapa perusahaan perikanan Indonesia saat ini. Menurut catatan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, pascapemberlakuan aturan Uni Eropa tersebut, ada 15 kapal perikanan Indonesia yang hasil tangkapannya ditolak pasar Uni Eropa karena diduga melakukan praktik pencurian ikan.
Meskipun demikian, di tengah-tengah dunia yang tengah memerangi kejahatan perikanan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sejak awal berdiri bernama Departemen Eksplorasi Laut sampai Departemen Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I sangat konsen terhadap pemberantasan kejahatan perikanan, tiba-tiba saat ini upaya untuk memerangi praktik illegal fishing ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang mengurangi Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan dari 180 hari menjadi 100 hari.
Pengurangan hari operasi tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan realokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 untuk mengembangkan budi daya perikanan. Meskipun begitu, ternyata kebijakan realokasi anggaran tersebut saat ini menimbulkan masalah serius bagi keberlangsungan ekonomi dan sumber daya perikanan nasional ke depan.
Pengurangan hari operasi pengawasan ini akan memicu semakin maraknya praktik pencurian ikan di perairan Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa tren kapal perikanan asing yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia sejak Januari sampai Juni 2010 cenderung meningkat. Mereka telah memanfaatkan kelengahan pemerintah Indonesia dalam mengawasi perairan indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kapal ikan asing yang tertangkap, yang sampai akhir Juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 di antaranya merupakan kapal ikan asing.
Bahkan, Harian Kompas (7/7/2010) memperkirakan praktik pencurian ikan oleh kapal asing akan meningkat pada bulan Juli-Agustus ini. Prediksi tersebut bukan tanpa dasar. Berbagai hasil riset menunjukkan ikan tuna yang menjadi target utama kapal ikan asing di wilayah ZEEI pada Mei-Agustus berada di kedalaman antara 80-140 meter di bawah permukaan air laut. Artinya, pada bulan-bulan tersebut sangat cocok untuk melakukan penangkapan ikan tuna, karena tidak memerlukan upaya yang sangat besar. Karena pada bulan-bulan lainnya ikan tuna berada pada kedalaman di bawah 140 meter di bawah permukaan air laut, sehingga memerlukan upaya yang besar untuk menangkapnya.
Selain itu juga, kalau melihat data FAO (2001), diperkirakan kerugian Indonesia dari perikanan ilegal tersebut mencapai sekitar US$ 4 miliar. Kalau kita lihat dari perkembangan harga ikan rata-rata setiap tahunnya berkisar US$ 1.000-US$ 2.000 per ton ikan, maka apabila kita asumsikan harga ikan rata-rata sebesar US$ 1.000 per ton, jumlah ikan yang dicuri mencapai sekitar 4 juta ton per tahun. Sementara itu, apabila harga ikan rata-rata diasumsikan sekitar US$ 2.000 per ton, maka jumlah ikan yang dicuri sekitar 2 juta ton per tahun.
Lebih lanjut lagi, apabila kita asumsikan rata-rata tonase kapal ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia mencapai 200 ton dan setiap tahunnya melakukan empat kali trip penangkapan, maka jumlah kapal ilegal per tahun mencapai 2.500-5.000 kapal.
Atas dasar hal tersebut, hendaknya Men-KP dapat menyadari pentingnya upaya serius untuk memberantas praktik kejahatan perikanan di perairan Indonesia. Hal ini selain akan berdampak terhadap kelestarian sumberdaya ikan, juga berdampak pada nasib ekspor produk ikan nasional dan keberlangsungan program minapolitan yang dijadikan program andalan Men-KP.
Minapolitan
Penanganan illegal fishing secara komprehensif akan mendukung target pemerintah dalam program minapolitan. Hal ini didasarkan pada masih tingginya ketergantungan pengembangan budi daya ikan terhadap hasil tangkapan nelayan di laut. Apalagi, sampai saat ini pemerintah dan pembudi daya ikan nasional belum dapat menemukan alternatif pakan ikan selain bersumber dari ikan rucah hasil tangkapan nelayan. Hasil penelitian Daniel Pauly (2006), untuk menghasilkan 1 kg daging ikan kerapu (atau ikan karnivora lainnya), bisa membutuhkan 5-10 kg ikan rucah/small pelagic hasil tangkapan nelayan.
Berdasarkan hal tersebut, sangat tepat jika dalam mendukung program minapolitan, Men-KP memperbaiki dan meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian kejahatan perikanan yang telah menguras banyak sumber daya ikan di perairan Indonesia oleh kapal asing dan kapal perikanan nasional. Men-KP hendaknya mengembalikan Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan menjadi 180 hari.
Selain itu, hendaknya Men-KP merumuskan langkah-langlah komprehensif dalam menangani illegal fishing. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu pertama, peningkatan kesadaran dan kerja sama antarseluruh pemangku kepentingan perikanan dan kelautan nasional dalam pemberantasan praktik illegal fishing. Hal ini perlu dilakukan karena illegal fishing selama ini banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan perikanan itu sendiri, termasuk pemerintah dan pengusaha perikanan. Hal mendesak yang perlu dilakukan adalah memberantas KKN dalam pengurusan izin penangkapan ikan.
Kedua, peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama pengelolaan perikanan regional. Dengan meningkatkan peran ini, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Data KKP (2010) menunjukkan bahwa sepanjang periode Januari-Juni 2010, kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia didominasi oleh Malaysia, Vietnam, Thailand, RRC, dan Filipina. Dengan menerapkan kebijakan anti-illegal fishing secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Kerja sama ini juga dapat diterapkan dalam konteks untuk menekan biaya operasional MCS, sehingga joint operation untuk VMS (Vessel Monitoring Systems), misalnya, dapat dilakukan.
Menurut hemat penulis, pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, pemerintah dan para pemangku kepentingan perikanan dan kelautan lainnya perlu bekerja sama untuk memberantasnya. Karena apabila hal ini tidak secepatnya dilakukan, maka program minapolitan hanya akan menjadi jargon seperti program-program sebelumnya, yaitu Protekan 2003, Gerbang Mina Bahari, dan Revitalisasi Perikanan. Sudah saatnya potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat Indonesia sendiri.
Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.
Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/men-kp-jangan-abaikan-illegal-fishing/?tx_ttnews[years]=2010&tx_ttnews[months]=08&tx_ttnews[days]=13&cHash=088b9da33a
Tidak ada komentar:
Posting Komentar