Malaysia di Balik Insiden Perairan Bintan
OLEH: SUHANA
Seminggu terakhir ini bangsa Indonesia dikejutkan dengan insiden penangkapan tiga aparat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau, di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, oleh Marine Police Malaysia.
 |
Insinden tersebut menyita perhatian masyarakat Indonesia, termasuk media masa.
Kita patut berterima kasih pada semua media masa atas laporannya tersebut, karena telah mengingatkan bangsa ini bahwa kita masih punya masalah perbatasan dengan Malaysia di perairan Bintan.
Kalau kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan merupakan salah satu strategi “licik” Malaysia untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya yang sampai saat ini perundingannya masih mengalami kebuntuan. Sebelumnya, pemerintah Malaysia pernah mengklaim wilayah perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan peta, namun pemerintah Indonesia sudah melayangkan penolakan atas peta tersebut.
Meski demikian, upaya Malaysia untuk mengklaim perairan tersebut ternyata tidak berhenti sampai di situ, mereka terus melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan bahwa perairan tersebut masuk ke dalam kedaulatan mereka. Saat ini, pemerintah Malaysia memanfaatkan kelengahan pengawasan pencurian ikan oleh aparat Indonesia di wilayah perairan perbatasan.
Kita tahu bahwa jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 ini mengalami penurunan dari 180 hari menjadi 100 hari, akibatnya, pengawasan pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi lengah. Dengan begitu, tidak heran kalau aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia saat ini cenderung meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa sampai akhir juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 di antaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia. Berkurangnya hari operasi kapal pengawas tersebut merupakan dampak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merealokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.
Tim Diplomasi Indonesia
Penulis menduga bahwa lima kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Bintan tersebut sengaja disuruh oleh pemerintah Malaysia untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila tidak ada tindakan protes dari aparat Indonesia, mereka dapat mengkalim bahwa perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya.
Dugaan tersebut dikuatkan dengan cepatnya Marine Police Malaysia mengadang kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang menangkap para nelayan yang sedang mencuri ikan tersebut. Yang akhirnya tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan Indonesia turut ditahan oleh Marine Police Malaysia. Meskipun begitu, hasil diplomasi singkat antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia memutuskan untuk melakukan barter antara tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan RI dengan tujuh nelayan yang ditahan aparat Indonesia.
Sebenarnya, “barter” tiga aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditahan oleh aparat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekalahan Tim Diplomasi Indonesia dan kemenangan bagi pemerintah Malaysia. Dengan adanya barter tersebut, secara tidak langsung pemerintah Malaysia ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa sebenarnya ketujuh nelayan Malaysia tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah pencurian ikan. Inilah kesalahan serius yang dilakukan Tim Diplomasi Indonesia dalam penyelesaian masalah tersebut. Seharusnya, Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik terhadap pemerintah Malaysia atas insiden penangkapan tiga aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan oleh Marine Police Malaysia dan memproses menurut hukum yang berlaku terhadap tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap.
Kalau kita cermati secara detail, strategi pemerintah Malaysia dalam berupaya mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya tersebut, merupakan strategi lama yang pernah mereka lakukan dalam memenangi kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002. Kalau kita lihat kembali dokumen perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, perundingan Indonesia dan Malaysia waktu itu mengalami hal yang sama, yaitu kebuntuan. Akhirnya, waktu itu disepakati bahwa sampai belum adanya keputusan tetap tentang kepemilikan kedua pulau tersebut, maka statusnya disepakati status quo. Meski demikian, dalam kondisi status quo tersebut pemerintah Malaysia telah memanfaatkan kelengahan Pemerintah Indonesia atas pengawasan terhadap kedua pulau tersebut dengan cara memberikan izin untuk membuat berbagai sarana wisata di kedua pulau tersebut. Upaya pemerintah Malaysia tersebut berhasil dilakukan karena tidak ada protes dari pemerintah Indonesia.
Dalam Sidang Mahkamah Internasional tahun 2002, Mahkamah Internasional sempat memutuskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak berhak atas Pulau Ligitan dan Sipadan berdasarkan traktat. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pertanyaan apakah Indonesia atau Malaysia dapat memiliki hak kepemilikan (title) atas pulau-pulau sengketa berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) yang diajukan mereka.
Dalam kaitan ini, Mahkamah menentukan apakah klaim kedaulatan para pihak berdasarkan kegiatan-kegiatan yang membuktikan adanya suatu tindakan nyata, pelaksanaan kewenangan secara terus-menerus terhadap kedua pulau, antara lain misalnya (adanya) iktikad dan keinginan untuk bertindak sebagai perwujudan kedaulatan. Berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengakui penguasaan efektif yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, dan selama penguasaan efektif tersebut tidak ada gugatan atau protes dari pemerintah Indonesia.
Tingkatkan Pengawasan
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu lebih waspada terhadap berbagai upaya pemerintah Malaysia dalam mengkalim wilayahnya di wilayah perairan perbatasan. Sampai saat ini, perundingan perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia masih menyimpan permasalahan di empat kawasan yang masih membutuhkan pembahasan untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu Selat Malaka untuk penentuan batas ZEE, Selat Malaka Bagian Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial, Laut China Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial dan ZEE, dan Laut Sulawesi untuk penentuan batas Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen.
Selain empat kawasan tersebut di atas, masih ada satu kawasan batas laut yang harus dibicarakan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu wilayah laut di sekitar Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca yang terletak di sebelah utara Pulau Bintan, lokasi insiden penangkapan tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh kapal patroli Marine Police Malaysia pada tanggal 13 Agustus 2010.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya kehadiran kapal pengawas–TNI AL, Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kapal Patroli Kepolisian–di perairan perbatasan Indonesia, khususnya dengan perbatasan Malaysia. Selain itu juga, pemerintah Indonesia perlu terus menekan negara-negara tetangga yang belum menyepakati beriktikad baik dalam menyepakati batas wilayah dengan Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia.
Bentuk penekanan tersebut dapat dilakukan melalui peninjauan kembali berbagai program kerja sama antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti dua program konservasi laut regional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI). Kedua program tersebut hendaknya dihentikan sementara sampai ada kesepahaman batas wilayah di laut antara Indonesia dan Malaysia.
Kita harus paham bahwa di sekitar wilayah dua program konservasi laut tersebut (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI) ada blok ambalat yang menjadi incaran Malaysia pasca-Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan agar permasalahan penyelesaian batas wilayah ini harus menjadi prasyarat keberlanjutan dua program konservasi tersebut. Alhasil, tanpa adanya upaya yang lebih tegas dan komprehensif, dikhawatirkan keutuhan NKRI akan terganggu.
Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar