22 Mei 2013

Keindahan Alam diatas Perairan Antara Biak-Makassar






Photo ini diambil pada hari Minggu, 19 Mei 2013 diatas perairan antara Biak sampai Makassar. Pesawat merpati yang membawa saya dari Jayapura ke Jakarta, transit dulu di Biak dan Makassar.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sunrise di Atas Danau Sentani Jayapura

Sunrise diatas Danau Sentani Jayapura merupakan hasil bidikan sendiri dalam perjalanan ke Jayapura pada hari Sabtu, 18 Mei 2013. Keindahan alam di Jayapura sangat menarik untuk dijadikan salah satu tujuan kunjungan wisata bahari, terlebih Jayapura saat ini terlihat sangat rapi dan bersih.








Diposting oleh di Tidak ada komentar:

12 Desember 2012

Ikan Subsidi dan “Degrowth” Ekonomi Perikanan

Ikan Subsidi dan “Degrowth” Ekonomi Perikanan
Suhana* | Selasa, 11 Desember 2012 - 14:55:48 WIB
: 107


(dok/ist)
Pemerintah harus menyediakan aturan yang tegas.

Kebijakan ekonomi perikanan sampai saat ini belum menemukan suatu konsep yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa dan negara.
Menurut catatan penulis, berbagai kebijakan ekonomi perikanan mulai dari Protekan 2003, Gerbang Mina Bahari, Revitalisasi Perikanan, Minapolitan dan Blue Economic saat ini, semuanya berorientasi pada kepentingan asing, terutama dalam memenuhi kebutuhan negara-negara maju akan sumber daya ikan yang berkualitas tinggi.
Hal ini tercermin dari target indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengedepankan peningkatan volume ekspor ikan dan produk perikanan, dibandingkan perbaikan dan peningkatan pasar dalam negeri. Lebih prihatin lagi, pasokan ikan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju tersebut difasilitasi dengan BBM bersubsidi.
Penggunaan BBM bersubsidi untuk usaha perikanan saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Dalam lampiran perpres tersebut dijelaskan bahwa usaha perikanan termasuk yang memiliki yang dimaksud dengan usaha perikanan tersebut adalah (a) Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT dan diberikan kebutuhan BBM paling banyak 25 (dua puluh lima) kiloliter/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan; (b) Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di atas 30 GT dan diberikan kebutuhan BBM paling banyak 25 (dua puluh lima) kiloliter/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan; (c) Pembudi daya-ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan untuk operasional perbenihan dan pembesaran.
Tingginya kepentingan asing di sektor perikanan tercermin juga dari tingginya nilai investasi asing di sektor kelautan dan perikanan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2012) menunjukan bahwa sampai triwulan 2 2012, investasi sektor perikanan 94,11 persen dikuasai asing.
Bahkan, dalam dua tahun terakhir (2010 dan 2011) investasi asing di sektor perikanan mencapai di atas 99 persen. Bahkan, informasi di lapangan menunjukkan kapal-kapal perikanan yang bersumber dari investasi asing tersebut semuanya berbendera Indonesia, hal ini dimaksudkan supaya mereka bisa menikmati BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah.
Subsidi perikanan (BBM, pakan, kapal, dll) sampai saat ini penulis masih memandang sangat diperlukan untuk mendukung usaha perikanan nasional, khususnya usaha perikanan kecil dan menengah (UMKM Perikanan).
Dengan adanya subsidi perikanan tersebut diharapkan ikan-ikan yang dihasilkan oleh subsidi perikanan tersebut dapat seratus persen dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat Indonesia sendiri, melalui ketersediaan ikan-ikan kualitas baik dengan harga subsidi.
Namun demikian, yang terjadi sampai saat ini ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dan perusahaan perikanan skala industri yang telah memanfaatkan BBM bersubsidi sebagian besar diekspor ke pasar-pasar negara maju, seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat, terutama untuk ikan-ikan kualitas 1 dan 2.
Hasil survei lapangan penulis di beberapa lokasi sentra produksi perikanan menunjukkan bahwa ikan-ikan berkualitas 1 dan 2 rata-rata diekspor ke Jepang, Amerika dan Uni Eropa, sementara ikan kualitas 3, 4 dan ikan asin rata-rata untuk konsumsi restoran dan pasar lokal.
Artinya bahwa selama ini pemerintah secara sistematis telah berperan dalam menyediakan pasokan kebutuhan ikan negara maju dengan memanfaatkan uang rakyat.
Peningkatan Gizi Rakyat
Polanco (2012) menyatakan bahwa konsumsi ikan masyarakat merupakan fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan dan harga ikan. Dengan meningkatnya pendapatan atau menurunnya harga ikan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
Peran subsidi perikanan adalah untuk menurunkan biaya produksi yang harus ditanggung para nelayan dan pengusaha perikanan. Biaya produksi perusahaan perikanan 60-70 persen merupakan biaya untuk bahan bakar minyak.
Dengan demikian, seharusnya ikan-ikan segar yang berkualitas bagus yang dihasilkan kapal-kapal perikanan bersubsidi tersebut dipasarkan di dalam negeri dengan harga terjangkau (harga subsidi). Ini karena anggaran subsidi BBM tersebut berasal dari uang rakyat, jadi sudah sepantasnya juga ikan hasil produksinya dinikmati rakyat Indonesia.
Selain itu, ketersediaan ikan subsidi berkualitas baik tersebut diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang saat ini kondisi gizinya sangat mengkhawatirkan, terutama sumber daya manusia di sentra-sentra produksi ikan.
Dokumen Bappenas (2010) menunjukkan bahwa bayi yang kekurangan gizi masih sangat tinggi, terutama di provinsi-provinsi berbasis sektor kelautan dan perikanan.
Misalnya Maluku (27,8 persen), Maluku Utara (22,8 persen), Nusa Tenggara Timur (33,6 persen), Nusa Tenggara Barat (24,8 persen), Sulawesi Tenggara (27,6 persen), Papua (21,2 persen), Papua Barat (23,2 persen), Gorontalo (25,4 persen), Riau (21,4 persen), Kalimantan Barat (22,5 persen), dan Kalimantan Timur (19,3 persen).
Berdasarkan kondisi tersebut sudah saatnya ikan-ikan yang dihasilkan dari subsidi perikanan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah, yaitu pertama reorientasi kebijakan ekonomi perikanan dari pertumbuhan volume ekspor ikan (growth) ke penurun volume ekspor (degrowth).
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 25B Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri (ekspor) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.
Kedua, pemerintah harus menyediakan aturan yang tegas terkait siapa saja yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi di sektor perikanan. Industri perikanan yang akan memanfaatkan BBM bersubsidi diharuskan membuat nota kesepahaman agar ikan-ikan yang dihasilkan industri tersebut 100 persen untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Industri perikanan nasional harus didorong untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang baik melalui ketersediaan ikan-ikan berkualitas gizi yang baik dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, kapal-kapal asing berbendera Indonesia dilarang 100 persen menggunakan BBM bersubsidi.
Ketiga, tindak tegas para pelaku ekspor dan impor ikan ilegal. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan tuna ilegal dari Indonesia ke Thailand. Pada 2000 tercatat dugaan ekspor ikan tuna Albacore secara ilegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand, yaitu mencapai 271.419 kg dengan nilai mencapai US$ 1.070.630.
Sementara itu, pada 2010, dugaan ekspor ikan tuna Albacore ilegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna Albacore ilegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 kg dengan nilai mencapai US$ 8.326.839.
Jadi, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa melalui “Degrowth” Ekonomi Perikanan dan Gerakan Makan Ikan Segar Produksi Dalam Negeri.
 
*Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.
Sumber : http://www.shnews.co/detile-12072-ikan-subsidi-dan-%E2%80%9Cdegrowth%E2%80%9D-ekonomi-perikanan.html# 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

20 November 2012

Ikan Wader : Rekreasi Perikanan Bendungan Gerak Bojonegoro



Bendungan gerak berada di kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Bendungan tersebut dibangun membelah sungai Bengawan Solo dengan luas mencapai 1.841.752 meter persegi. Bendungan tersebut dibangun selain sebagai pengendali Banjir yang kerapkali melanda Bojonegoro dan sekitarnya akibat dari meluapnya air Bengawan Solo,juga berfungsi sebagai penyedia air pertanian, kebutuhan air bersih pdam, kebutuhan bahan baku air industri dan sebagai sarana wisata bagi masyarakat Bojonegoro.
Ikan wader merupakan jenis ikan sungai yang ada yang di Bendungan Gerak Bengawan Solo, hasil tangkapan di jual ke pengunjung bendungan, sisanya di bawa ke pasar terdekat. Harga ikan dijual Rp. 5000 per kg. Ikan hasil tangkapan perhari rata-rata diatas 50 kg. Menangkap ikan wader oleh kelompok nelayan lokal menjadi pusat perhatian para pengunjung wisata bendungan gerak. Perhatian pengunjung tertuju pada alat tangkap ikan yang digantung tepat diatas permukaan air deras yang keluar dari pintu bendungan. Alat tangkap tersebut dibuat oleh para nelayan untuk menjebak ikan-ikan wader yang memiliki perilaku meloncat menerjang derasnya air yang keluar dari mulut bendungan tersebut. Al hasil ikan wader yang meloncat tersebut terjebak dalam alat tangkap yang sudah dipasang tersebut.
Yang menjadi daya tarik lainnya adalah ketika ikan meloncat menerjang air bendungan, para nelayan dengan semangat bertepuk tangan seakan-akan menyemangati ikan-ikan yang ada di aliran sungai tersebut untuk terus meloncat, bahkan para pengunjung pun turut serta bertepuk tangan untuk menyemangati ikan-ikan meloncat. Sehingga proses memangkap ikan wader tersebut terlihat sangat meriah dengan tepuk tangan nelayan dan para pengunjung lokasi wisata tersebut. Memang belum ada riset yang membuktikan antara tepuk tangan penyemangat dari nelayan dan pengunjung wisata dengan jumlah ikan yang tertangkap. Tapi itulah salah satu keunikan dari cara menangkap ikan wader ini. Pengamatan penulis dalam 3-5 menit, alat tangkap tersebut sudah terisi sekitar 2-3 kg ikan wader.

 Gambar 1. Alat tangkap diletakkan di atas permukaan air yang keluar dari mulut bendungan. Ikan wader yang meloncat menerjang arus air terjebak di alat tangkap tersebut.









Gambar 2. Alat Tangkap yang sudah terisi ikan wader diangkat

Gambar 3. Ikan wader hasil tangkapan di jual ke para pengunjung wisata Bendungan Gerak dan ke pasar-pasar terdekat. 
 







Sumber : Hasil rekreasi liburan 17 November 2012
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

15 Oktober 2012

Koleksi Perpustakaan Suhana


DAFTAR BUKU/JURNAL/MAJALAH/PAPER 
KOLEKSI PERPUSTAKAAN SUHANA
No Judul Pengarang Tahun Terbit Penerbit ISBN/ISSN Edisi Jumlah Halaman Bentuk PDF Cetak Bidang
1 World Fisheries : a social-ecological analysis Rosemary E. Ommer ...(et.al) 2011 Blackwell Publishing Ltd 978-1-4443-3467-8 First 407 + xxii Buku Ada Ada Sosial-Ecologi
2 Advances in fisheries economics : festschrift in honour of Professor Gordon R. Munro Trond Bjørndal ... [et al.] 2007 Blackwell Publishing Ltd 978-1-4051-4161-1 First 305 + viii Buku Ada Ada Ekonomi
3 An Introduction To Ecological Economics Robert Costanza, John Cumberland, Herman Daly, Robert Goodland and Richard Norgaard 1997 St. Lucie Press and ISEE 1-884015-72-7 First 275 Buku Ada Ada Ekologi-Ekonomi
4 Applications of Simulation Methods in Environmental and Resource Economics Riccardo Scarpa and Anna Alberini 2005 Springer 978-1-4020-3684-2 First 431 Buku Ada Ada Ekonomi
5 Bioeconomics of fisheries management Lee G. Anderson and Juan Carlos Seijo 2010 Blackwell Publishing Ltd 978-0-8138-1732-3 First 319 Buku Ada Ada Ekonomi
6 Economic and Environmental Impact of Free Trade in East and South East Asia Kakali Mukhopadhyay and Paul J. Thomassin 2010 Springer 978-90-481-3507-3 First 219 Buku Ada Ada Ekonomi
7 Environmental & Natural Resources Economics Tom Tientenberg and Lynne Lewis 2012 Pearson Education 978-0-13-139257-1 9th ed. 696 Buku Ada Ada Ekonomi
8 Fair Trade For All. How Trade Can Promote Development Joseph E. Stiglits and Andrew Charlton 2005 Oxford University Press 978–0–19–929090–1 First 344 Buku Ada Ada Ekonomi
9 Globalisation, domestic politics and regionalism: the ASEAN Free Trade Area Helen E.S.Nesadurai 2003 Routledge 0-203-33968-1 First 230 Buku Ada Ada Ekonomi Politik
10 Globalization : Effects on Fisheries Resources William W. Taylor, Michael G. Schechter and Lois G. Wolfson 2007 Cambridge University Press 978-0-511-36644-4 First 580 Buku Ada Ada Ekonomi Politik
11 Institutions, Ecosystems, and Sustainability Robert Costanza, Elinor Ostrom, Bobbi Low, and James Wilson 2001 Lewis Publishers 1-56670-389-1 First 286 Buku Ada Ada Kelembagaan
12 International economics : theory & policy Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz 2012 Addison-Wesley 978-0-13-214665-4 Ninth  736 Buku Ada Ada Ekonomi
13 International Economics of Resource Efficiency. Eco-Innovation Policies for a Green Economy Raimund Bleischwitz, Paul J.J. Welfens and ZhongXiang Zhang 2011 Springer 978-3-7908-2601-2 First 425 Buku Ada Ada Ekonomi
14 Maple and Mathematica. A Problem Solving Approach for Mathematics Inna Shingareva and Carlos Lizarraga-Celaya 2007 Springer 978-3-211-73264-9 First 274 Buku Ada Ada Matematika
15 Recreation Fisheries. Ecological, Economic and Social Evaluation Tony J. Pitcher and Charles E. Hollingworth 2002 Blackwell Science Ltd 0-632-06391-2 First 290 Buku Ada Ada Ekonomi
16 Stakeholders : theory and practice Andrew L. Friedman and Samantha Miles 2006 Oxford University Press 978-0-19-926987-7 First 361 Buku Ada Ada Sosial 
17 Sustainable resource use : institutional dynamics and economics Alex Smajgl and Silva Larson 2007 Earthscan 978-1-84407-459-4 First 289 Buku Ada Ada Sumberdaya Alam
18 The Trade Impact of European Union Preferential Policies. An Analysis Through Gravity Models Luca De Benedictis  and Luca Salvatici 2011 Springer 978-3-642-16564-1 First 252 Buku Ada Ada Ekonomi
19 Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Je¤rey M. Wooldridge
The MIT Press
First 740 Buku Ada Tidak Ekonomterik
20 Solutions Manual and Supplementary Materials for Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Je¤rey M. Wooldridge
The MIT Press
First 135 Buku Ada Tidak Ekonometrik
21 Property Law and Economics Boudewijn Bouckaert 2010 Edward Elgar Publishing Limited 978 1 84720 565 0 First 350 Buku Ada Tidak Hukum
22 Analysis Of Transaction Cost Manoj Shah 2007 Sunrise Publishers 978-93-8-0207-061 First 383 Buku Ada Tidak Kelembagaan
23 Coastal governance Richard Burroughs 2011 ISLAND PRESS 978-1-59726-485-3 First 256 Buku Ada Tidak Kelembagaan
24 Handbook Of New Institutional Economics Claude Menard and Mary M. Shirley 2005 Springer 978-0-387-25092-2 First 875 Buku Ada Tidak Kelembagaan
25 Marine Mineral resources Fillmore C.F. Earney 1990 Routledge 0-415-02255-X First 434 Buku Ada Tidak Sumberdaya Alam
26 A Guide to The Measurement of the Market Data for the Ocean and Coastal Economy in the National Ocean Economics Program Charles S. Colgan 2007 National Ocean Economics Program (NOEP)
First 49 Buku Ada Tidak Ekonomi
27 Resource Economics Jon M. Conrad 1999 Cambridge University Press 0 511 02252 2 First 224 Buku Ada Tidak Ekonomi Sumberdaya
28 The economics of nature and the nature of economics Cutler J. Cleveland, David I. Stern, Robert Costanza 2001 Edward Elgar Publishing Limited 1 85898 980 9 First 304 Buku Ada Tidak Ekonomi Sumberdaya
29 The New Institutional Economics and Third World Development John Harriss, Janet Hunter and Colin M. Lewis 1995 Routledge 0-203-75253-8 First 375 Buku Ada Tidak Ekonomi Kelembagaan
30 The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis Glenn Morgan, John L. Campbell, Colin Crouch, Ove Kaj Pedersen and Richard Whitley 2010 Oxford University Press 978–0–19–923376–2 First 724 Buku Ada Tidak Kelembagaan
31 A Survey of Sustainable Development : Social and Economic Dimensions Jonathan M. Harris, Timothy A. Wise, Kevin P. Gallagher and Neva R. Goodwin 2001 ISLAND PRESS 1-55963-862-1 First 450 Buku Ada Tidak Sosial
32 A theory of the state: economic rights, legal rights, and the scope of the state Yoram Barzel 2002 Cambridge University Press 0-521-80605-4 First 304 Buku Ada Tidak Kelembagaan
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

09 Oktober 2012

Info Jurnal Gratis : Natural Resource Modeling

Bagi para pengunjung setia blog ini, silahkan bisa download jurnal Natural Resources Modeling Volume 25, Issue 1, Pebruari 2012. Lengkapnya bisa diakses di : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nrm.2012.25.issue-1/issuetoc


Salam

Suhana

Natural Resource Modeling

© Wiley Periodicals, Inc.
Cover image for Vol. 25 Issue 1

Special Issue: 25 Years of Natural Resource Modeling: Perspectives of Then and Now

February 2012

Volume 25, Issue 1
Pages 1–272


  1. Editorial

    1. You have free access to this content
      INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE : 25 YEARS OF NATURAL RESOURCE MODELING: PERSPECTIVES OF THEN AND NOW (pages 1–4)Catherine A. Roberts
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00111.x

  2. Original Articles

    1. You have free access to this content
      MATHEMATICAL MODELING OF VIRAL ZOONOSES IN WILDLIFE (pages 5–51)L. J. S. ALLEN, V. L. BROWN, C. B. JONSSON, S. L. KLEIN, S. M. LAVERTY, K. MAGWEDERE, J. C. OWEN and P. VAN DEN DRIESSCHE
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00104.x
    2. You have free access to this content
      NONSPATIAL AND SPATIAL MODELS IN BIOECONOMICS (pages 52–92)JON M. CONRAD and MARTIN D. SMITH
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00102.x
    3. You have free access to this content
      A BIOMASS FLOW APPROACH TO POPULATION MODELS AND FOOD WEBS (pages 93–121)WAYNE M. GETZ
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00101.x
    4. You have free access to this content
      THE EVOLUTION OF QUANTITATIVE MARINE FISHERIES MANAGEMENT 1985–2010 (pages 122–144)RAY HILBORN
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00100.x
    5. You have free access to this content
      A BRIEF AND BIASED LOOK AT SPATIAL STRUCTURE IN ECOLOGICAL MODELS: A ROUTE TO INDIVIDUAL-BASED MODELS (pages 145–167)ROLAND H. LAMBERSON
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00103.x
    6. You have free access to this content
      ECONOMICS AND THE MODELING OF WATER RESOURCES AND POLICIES (pages 168–218)JAMES F. BOOKER, RICHARD E. HOWITT, ARI M. MICHELSEN and ROBERT A. YOUNG
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00105.x
    7. You have free access to this content
      NEW HORIZONS FOR MANAGING THE ENVIRONMENT: A REVIEW OF COUPLED SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS MODELING (pages 219–272)M. SCHLÜTER, R. R. J. MCALLISTER, R. ARLINGHAUS, N. BUNNEFELD, K. EISENACK, F. HÖLKER, E.J. MILNER-GULLAND, B. MÜLLER, E. NICHOLSON, M. QUAAS and M. STÖVEN
      Article first published online: 30 DEC 2011 | DOI: 10.1111/j.1939-7445.2011.00108.x
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)

Saatnya Mewujudkan Negara Kepulauan Indonesia

"UUD 1945 Pasal 25E telah mengamantkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"
”Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang seimbang.” (Pidato Bung Karno yang disampaikan dalam National Maritime Convention I tahun 1963)