Ekosistem Rusak, Penebaran Benih Sia-sia
Selasa, 23 Maret 2010 | 04:11 WIB
Jakarta, Kompas - Program pemerintah untuk penebaran kembali benih ikan di perairan umum, seperti waduk, sungai, dan danau, tidak akan efektif jika ekosistem perairan telanjur rusak. Penebaran kembali benih ikan akan efektif jika hutan dan kawasan di sekitar sungai diperbaiki.
Demikian dikemukakan Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana di Jakarta, Senin (22/3). Dia menjelaskan, ekosistem di sejumlah daerah aliran sungai saat ini rusak.
Hal itu, kata Suhana, dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan sekitar perairan. Selain itu, masih banyak sungai yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah serta limbah rumah tangga ataupun pabrik.
Suhana mengingatkan, dalam program penebaraan kembali benih ikan (restocking), benih ikan yang ditebar harus merupakan benih asli sungai tersebut agar tidak mengganggu habitatnya. Oleh sebab itu, perlu keterlibatan masyarakat lokal dalam menentukan benih yang akan ditebar.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, benih ikan yang ditebar kembali pada 2009 berkisar 7-8 juta ekor ikan. Benih ikan itu ditebar, antara lain, di Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Danau Batur. Jumlah itu belum termasuk benih ikan yang ditebar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya, melakukan penebaran kembali benih ikan nila dan mas 2 juta ekor.
Penebaran benih ikan itu dilakukan di Danau Tempe 1,3 juta ekor dan 700.000 ekor di 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Tana Toraja, Luwu, Pinrang, dan Kabupaten Gowa.
Danau Tempe luasnya 30.000 hektar pada musim hujan dan 10 ribu hektar pada musim kemarau. Jenis ikan habitat asli Danau Tempe adalah ikan betok, sidat, nila, mas, lele, tawes, dan betutu.
Pengelolaan perikanan yang tidak bertanggung jawab di Danau Tempe dalam beberapa tahun terakhir memicu kerusakan lingkungan perairan tersebut.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Made L Nurdjana mengemukakan, upaya penebaran kembali benih ikan tidak hanya untuk memperkaya stok ikan. Kegiatan ini juga memperbaiki daya dukung perairan yang rusak akibat endapan kotoran dan sisa pakan.
Penumpukan kotoran dan sisa pakan di perairan umum kerap terjadi akibat dari maraknya pertumbuhan budidaya keramba jaring apung. Oleh karena itu, kata Made, pengembangan keramba jaring apung butuh penebaran benih ikan secara berkala.
Namun, penebaran benih ikan harus didahului dengan survei kelayakan lingkungan sekitar perairan dan pemilihan spesies yang tidak merusak lingkungan.
”Kalau lingkungan perairan telanjur rusak, restocking ikan tidak efektif dilakukan,” ungkap Made. (LKT)
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/23/04113572/ekosistem..rusak.penebaran..benih.sia-sia..
23 Maret 2010
22 Maret 2010
70 Persen Hutan Mangrove Rusak
70 Persen Hutan Mangrove Rusak
Senin, 22 Maret 2010
Kelautan dan Perikanan I Pendapatan Nelayan Semakin Merosot
Untuk merehabilitasi sekitar 2,25 juta ha hutan mangrove yang rusak, dibutuhkan anggaran sekitar 2.225 triliun rupiah.
Kerusakan hutan mangrove dalam kondisi yang memprihatinkan. Malah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia menyusut dengan sangat drastis dari 4,25 juta ha pada 1982 menjadi kurang dari 1,9 juta ha pada 2010 atau bekurang 2,25 juta ha.
“Rusaknya hutan pencegah banjir tersebut berakibat pada terputusnya rantai penghidupan dan obat-obatan masyarakat pesisir.
Selain itu, musnahnya produktivitas perikanan dan hilangnya habitat pesisir lainnya kian meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir atas badai dan gelombang tinggi,” ujar M Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Kiara, di Jakarta, Minggu (21/3).
Meminjam logika Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Mangrove Indonesia, untuk merehabilitasi hutan mangrove di Jakarta yang digunakan untuk areal tambak dengan luas 1x4 meter sedalam 1,5 meter dibutuhkan biaya 10 juta rupiah.
Maka, untuk merehabilitasi sekitar 2,25 juta hektare hutan mangrove yang berkurang itu, dibutuhkan anggaran sekitar 5.625 triliun rupiah.
Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 4,51 juta hektare lahan mangrove mengalami kerusakan skala sedang dan 2,15 juta hektare rusak parah.
Kerusakan secara tidak langsung berdampak pada merosotnya pendapatan nelayan karena mangrove tidak lagi menjadi tempat berpijah dan berkembang biak bagi ikan. Ikan hilang, wilayah tangkapan nelayan pun semakin jauh ke tengah laut.
KKP juga sudah mengalokasikan 10 juta bibit untuk mempercepat gerakan menanam mangrove nasional. Program itu diharapkan mampu meminimalisasi kerusakan. Pasalnya, dari 9,36 juta hektare luas hutan mangrove, 70 persennya telah rusak.
“Dulu, nelayan masih bisa menangkap ikan di sekitar pantai yang ditumbuhi mangrove. Sekarang, nelayan harus melaut sejauh 12 mil dari pantai untuk mendapatkan ikan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Jakarta, Tri Sukmono, kepada Koran Jakarta, Minggu.
Luas mangrove di Jakarta awalnya mencapai 18 kilometer yang membentang di sepanjang pantai mulai dari Muara Angke sampai Muara Kamal, namun saat ini hanya tersisa tiga kilometer di wilayah Muara Angke. Akibat hilangnya hutan mangrove itu, kata Tri, nelayan sulit menangkap ikan di pinggir pantai.
Hingga tahun 1990-an, kata Tri, nelayan Jakarta masih mampu menangkap berbagai jenis ikan di sekitar hutan mangrove, namun saat ini hanya ikan kembung yang bisa ditangkap, itu pun tidak setiap hari.
“Menangkap ikan semakin sulit, dan pendapatan nelayan tidak seberapa karena volume ikan yang ditangkap menyusut.
Paling yang ditangkap ikan kembung dengan harga jual 13 ribu per kilogram. Udang dan kakap merah sudah tidak ditemukan di pinggiran pantai,” ungkapnya.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, kerusakan mangrove dipicu ulah manusia yang mengonversi hutan mangrove menjadi permukiman, lokasi rekreasi, kawasan industri, dan pemanfaatan lain.
Akibatnya, dari 9,36 juta hektare hutan mangrove, 70 persennya mengalami kerusakan dengan komposisi 4,51 juta hektare rusak sedang dan 2,15 juta hektare rusak parah.
Untuk mencegah kerusakan itu, KKP menyiapkan upaya rehabilitasi lahan mangrove. “Kita sudah alokasikan 10 juta bibit mangrove di tingkat nasional. Angka itu masih kurang. Seharusnya sampai 100 juta.
Dengan tingkat abrasi laut yang pesat, maka kita perlu segera lakukan rehabilitasi,” katanya seusai menyerahkan 100 ribu bibit mangrove dalam jambore tanam mangrove di Pekalongan, Jumat (19/3).
Fadel meyebut dari 530 kilometer lahan mangrove yang membentang di pantai utara Jawa, tercatat 700-800 hektare lahan telah mengalami kerusakan, dan tingkat kerusakan terparah berada di Jawa Tengah dengan panjang pantai 325 kilometer.
KKP, kata Fadel, menggandeng Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan rehabilitasi lahan mangrove. Salah satu yang dilakukan ialah menggelar jambore mangrove untuk menggelorakan penanaman mangrove di Jawa Tengah.
Konsisten Menjaga Sementara itu, seusai menghadiri jambore tanam mangrove yang melibatkan ribuan masyarakat di pantai Depok, Kabupaten Pekalongan, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta nelayan konsisten menjaga mangrove yang sudah ditanam.
“Saya minta bantuan mangrove tidak hanya seremoni formal dan menyebut angka. Lagian siapa yang mau menghitung jumlahnya.
Saya minta mangrove dipelihara dan dirawat, jangan sampai setelah ditanam terus dibiarkan,” tegasnya. Hal senada diungkapkan pengamat kelauatan dan perikanan Suhana.
Ia menyebut selama ini pemerintah menggelorakan penanaman mangrove tetapi belum mampu memberdayakan masyarakat agar menjaga dan melanjutkan kelestarianya.
“Langkah penanaman dan rehabilitasi mangrove tidak secepat kerusakan yang terjadi. Sepanjang tahun 1980-an, di pantai utara Jawa, hutan mangrove beralih fungsi menjadi tambak. Dan luasnya sangat besar,” ungkapnya saat dihubungi, Minggu.
Suhana meminta KKP memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak dari rusaknya hutan mangrove.
Pasalnya, selama ini mangrove menjadi habitat ikan. Saat rusak, maka ikan menghilang dan tangkapan nelayan menyusut.
Salah satu kompensasi yang seharusnya diberikan ialah memberikan perahu berukuran sedang agar nelayan memiliki kemampuan tangkap di wilayah perairan dalam.
“Jika tidak diberikan kompensasi, maka nelayan kecil yang selama ini menangkap ikan di pesisir pantai sekitar hutan mangrove akan terancam pendapatanya,” imbuhnya.
Secara tidak langsung, rusaknya habitat ikan di hutan mangrove, kata Suhana, telah mengakibatkan volume tangkapan ikan nelayan turun signifikan.
“Jadi yang perlu dipikirkan pemerintah tidak hanya menanam mangrove, tetapi memikirkan nelayan yang terdampak akibat kerusakan mangrove.”
aan/E-8
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=47977
Senin, 22 Maret 2010
Kelautan dan Perikanan I Pendapatan Nelayan Semakin Merosot
Untuk merehabilitasi sekitar 2,25 juta ha hutan mangrove yang rusak, dibutuhkan anggaran sekitar 2.225 triliun rupiah.
Kerusakan hutan mangrove dalam kondisi yang memprihatinkan. Malah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia menyusut dengan sangat drastis dari 4,25 juta ha pada 1982 menjadi kurang dari 1,9 juta ha pada 2010 atau bekurang 2,25 juta ha.
“Rusaknya hutan pencegah banjir tersebut berakibat pada terputusnya rantai penghidupan dan obat-obatan masyarakat pesisir.
Selain itu, musnahnya produktivitas perikanan dan hilangnya habitat pesisir lainnya kian meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir atas badai dan gelombang tinggi,” ujar M Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Kiara, di Jakarta, Minggu (21/3).
Meminjam logika Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Mangrove Indonesia, untuk merehabilitasi hutan mangrove di Jakarta yang digunakan untuk areal tambak dengan luas 1x4 meter sedalam 1,5 meter dibutuhkan biaya 10 juta rupiah.
Maka, untuk merehabilitasi sekitar 2,25 juta hektare hutan mangrove yang berkurang itu, dibutuhkan anggaran sekitar 5.625 triliun rupiah.
Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 4,51 juta hektare lahan mangrove mengalami kerusakan skala sedang dan 2,15 juta hektare rusak parah.
Kerusakan secara tidak langsung berdampak pada merosotnya pendapatan nelayan karena mangrove tidak lagi menjadi tempat berpijah dan berkembang biak bagi ikan. Ikan hilang, wilayah tangkapan nelayan pun semakin jauh ke tengah laut.
KKP juga sudah mengalokasikan 10 juta bibit untuk mempercepat gerakan menanam mangrove nasional. Program itu diharapkan mampu meminimalisasi kerusakan. Pasalnya, dari 9,36 juta hektare luas hutan mangrove, 70 persennya telah rusak.
“Dulu, nelayan masih bisa menangkap ikan di sekitar pantai yang ditumbuhi mangrove. Sekarang, nelayan harus melaut sejauh 12 mil dari pantai untuk mendapatkan ikan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Jakarta, Tri Sukmono, kepada Koran Jakarta, Minggu.
Luas mangrove di Jakarta awalnya mencapai 18 kilometer yang membentang di sepanjang pantai mulai dari Muara Angke sampai Muara Kamal, namun saat ini hanya tersisa tiga kilometer di wilayah Muara Angke. Akibat hilangnya hutan mangrove itu, kata Tri, nelayan sulit menangkap ikan di pinggir pantai.
Hingga tahun 1990-an, kata Tri, nelayan Jakarta masih mampu menangkap berbagai jenis ikan di sekitar hutan mangrove, namun saat ini hanya ikan kembung yang bisa ditangkap, itu pun tidak setiap hari.
“Menangkap ikan semakin sulit, dan pendapatan nelayan tidak seberapa karena volume ikan yang ditangkap menyusut.
Paling yang ditangkap ikan kembung dengan harga jual 13 ribu per kilogram. Udang dan kakap merah sudah tidak ditemukan di pinggiran pantai,” ungkapnya.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, kerusakan mangrove dipicu ulah manusia yang mengonversi hutan mangrove menjadi permukiman, lokasi rekreasi, kawasan industri, dan pemanfaatan lain.
Akibatnya, dari 9,36 juta hektare hutan mangrove, 70 persennya mengalami kerusakan dengan komposisi 4,51 juta hektare rusak sedang dan 2,15 juta hektare rusak parah.
Untuk mencegah kerusakan itu, KKP menyiapkan upaya rehabilitasi lahan mangrove. “Kita sudah alokasikan 10 juta bibit mangrove di tingkat nasional. Angka itu masih kurang. Seharusnya sampai 100 juta.
Dengan tingkat abrasi laut yang pesat, maka kita perlu segera lakukan rehabilitasi,” katanya seusai menyerahkan 100 ribu bibit mangrove dalam jambore tanam mangrove di Pekalongan, Jumat (19/3).
Fadel meyebut dari 530 kilometer lahan mangrove yang membentang di pantai utara Jawa, tercatat 700-800 hektare lahan telah mengalami kerusakan, dan tingkat kerusakan terparah berada di Jawa Tengah dengan panjang pantai 325 kilometer.
KKP, kata Fadel, menggandeng Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan rehabilitasi lahan mangrove. Salah satu yang dilakukan ialah menggelar jambore mangrove untuk menggelorakan penanaman mangrove di Jawa Tengah.
Konsisten Menjaga Sementara itu, seusai menghadiri jambore tanam mangrove yang melibatkan ribuan masyarakat di pantai Depok, Kabupaten Pekalongan, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta nelayan konsisten menjaga mangrove yang sudah ditanam.
“Saya minta bantuan mangrove tidak hanya seremoni formal dan menyebut angka. Lagian siapa yang mau menghitung jumlahnya.
Saya minta mangrove dipelihara dan dirawat, jangan sampai setelah ditanam terus dibiarkan,” tegasnya. Hal senada diungkapkan pengamat kelauatan dan perikanan Suhana.
Ia menyebut selama ini pemerintah menggelorakan penanaman mangrove tetapi belum mampu memberdayakan masyarakat agar menjaga dan melanjutkan kelestarianya.
“Langkah penanaman dan rehabilitasi mangrove tidak secepat kerusakan yang terjadi. Sepanjang tahun 1980-an, di pantai utara Jawa, hutan mangrove beralih fungsi menjadi tambak. Dan luasnya sangat besar,” ungkapnya saat dihubungi, Minggu.
Suhana meminta KKP memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak dari rusaknya hutan mangrove.
Pasalnya, selama ini mangrove menjadi habitat ikan. Saat rusak, maka ikan menghilang dan tangkapan nelayan menyusut.
Salah satu kompensasi yang seharusnya diberikan ialah memberikan perahu berukuran sedang agar nelayan memiliki kemampuan tangkap di wilayah perairan dalam.
“Jika tidak diberikan kompensasi, maka nelayan kecil yang selama ini menangkap ikan di pesisir pantai sekitar hutan mangrove akan terancam pendapatanya,” imbuhnya.
Secara tidak langsung, rusaknya habitat ikan di hutan mangrove, kata Suhana, telah mengakibatkan volume tangkapan ikan nelayan turun signifikan.
“Jadi yang perlu dipikirkan pemerintah tidak hanya menanam mangrove, tetapi memikirkan nelayan yang terdampak akibat kerusakan mangrove.”
aan/E-8
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=47977
08 Februari 2010
Kenaikan Harga Ikan dan Kesejahteraan Nelayan
Sinar Harapan, Senin, 08 Pebruari 2010 13:58
Kenaikan Harga Ikan dan Kesejahteraan Nelayan
OLEH: SUHANA
Publikasi Badan Pusat Statistik awal Februari ini menunjukkan bahwa sumbangan inflasi ikan segar pada bulan Desember 2009 dan Januari 2010 mengalami peningkatan, yaitu dari 0,03 persen menjadi 0,07 persen.
Inflasi tersebut terjadi akibat meningkatnya harga ikan segar di pasar nasional.
Kalau dilihat dari kondisi perikanan saat ini, kenaikan harga ikan segar tersebut sangat wajar terjadi, karena sampai akhir Januari lalu para nelayan masih banyak yang memilih untuk menyandarkan perahunya di pantai ketimbang melaut karena cuaca yang belum bersahabat. Selain itu, produksi ikan budi daya sampai saat ini belum dapat diandalkan sebagai pengganti kebutuhan ikan segar di masyarakat, karena tingkat produksinya masih rendah.
Perkiraan penulis, kenaikan inflasi ikan segar ini masih terjadi sampai akhir Februari 2010 nanti, karena menurut perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca buruk di perairan Indonesia diperkirakan masih akan terjadi sampai akhir Februari. Selain itu, juga berdasarkan kasus-kasus dalam lima tahun terakhir, biasanya pada pertengahan Februari, pada saat puncaknya musim hujan, para pembudi daya ikan nasional mengalami kegagalan panen akibat kematian massal. Sentra-sentra perikanan budi daya seperti di Waduk Jatiluhur dan Cirata, Jawa Barat, hampir setiap tahun pada saat rendahnya tingkat penyerapan sinar matahari di perairan tersebut, terdapat ribuan ton ikan mati karena kekurangan oksigen dan pergerakan massa air dari dasar perairan yang membawa racun.
Pertanyaannya sekarang: apakah ada dampak kenaikan harga ikan segar tersebut terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional? Secara logis pasti akan berdampak positif, karena secara otomatis dengan adanya kenaikan harga ikan segar pendapatan nelayan dan pembudi daya ikan akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, kesejahteraan pun akan meningkat. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, kenaikan harga ikan segar tersebut ternyata berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya nilai tukar nelayan dan pembudi daya ikan sampai akhir Desember 2009.
Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2010 menunjukkan bahwa nilai tukar nelayan pada bulan Desember 2009 terjadi penurunan sebesar 0,29 persen. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik di nelayan maupun para pembudi daya ikan. Biaya produksi nelayan pada saat cuaca buruk seperti saat ini jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang.
Sementara itu, biaya produksi para pembudi daya saat ini sangat tinggi karena harga pakan yang terus meningkat. Harga pakan di tingkat pembudi daya ikan saat ini sudah berada di atas Rp 260.000 per zak. Hal ini juga terus diperparah dengan minimnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan dan pembudi daya ikan tersebut.
Kondisi ini memang sangat ironis. Kenaikan harga ikan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, kenyataannya tidak terjadi. Hal ini pun diperparah lagi dengan belum adanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Kebijakan dan program pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan harga jual ikan, tetapi tanpa diikuti dengan kebijakan dan program untuk menurunkan biaya produksi nelayan dan pembudi daya ikan.
Misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah lebih banyak untuk membangun coldstorage dibandingkan dengan memperbaiki dan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi nelayan dan pembudi daya ikan. Selain itu, sampai saat ini juga belum terlihat adanya upaya serius guna menekan harga pakan ikan dan mencari alternatif lain untuk menggantikan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan.
Bahkan, kalau kita melihat program Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, terlihat pemerintah kurang tanggap terhadap kondisi tersebut dan terkesan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesinambungan antara kebijakan menteri-menteri sebelumnya dengan menteri saat ini.
Kebijakan Komprehensif
Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah saatnya pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, adalah pertama, terus meningkatkan mutu ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan, sehingga harganya jauh lebih tinggi dari sekarang.
Kedua, memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terserap industri nasional. Ketiga, penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudi daya ikan, misalnya, dengan meneruskan dan meningkatkan program biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan.
Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis, para nelayan dan pembudi daya ikan dapat menginvestasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan dan pendidikan keluarganya untuk meningkatkan permodalan.
Keempat, penurunan biaya produksi perikanan. Misalnya, dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudi daya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudi daya ikan dengan bahan baku lokal. Dengan begitu, mereka tidak tergantung lagi pada pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.
Kelima, dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan laut, khususnya ikan pelagis kecil (small pelagic) dan nilai ekonomis—karena harga pakan tinggi, pemerintah perlu mengembangkan perikanan budi daya untuk ikan-ikan jenis herbivora seperti ikan nila (tilapia), ikan detrivora seperti ikan bandeng dan gurami, serta rumput laut. Sementara untuk ikan-ikan jenis karnivora seperti kerapu lebih baik dikurangi. Hal ini disebabkan ikan-ikan jenis herbivora dan detrivora tidak tergantung pada pakan pabrik.
Sementara itu, menurut Daniel Pauly, peneliti perikanan University of British Columbia (UBC), untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan kerapu (atau ikan karnivora lainnya), bisa butuh 5-10 kilogram ikan rucah/small pelagic. Artinya, pemerintah lebih banyak mengembangkan budi daya ikan jenis karnivora seperti kerapu sama saja dengan menguras sumber daya ikan pelagis kecil yang ada di perairan laut Indonesia.
Alhasil, kelima hal tersebut di atas hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dalam arah pembangunan kelautan dan perikanan ke depan, khususnya dalam jangka pendek ini. Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, dengan adanya kenaikan harga ikan, diharapkan ini berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional.
Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim.
Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/kenaikan-harga-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan/
Kenaikan Harga Ikan dan Kesejahteraan Nelayan
OLEH: SUHANA
Publikasi Badan Pusat Statistik awal Februari ini menunjukkan bahwa sumbangan inflasi ikan segar pada bulan Desember 2009 dan Januari 2010 mengalami peningkatan, yaitu dari 0,03 persen menjadi 0,07 persen.
Inflasi tersebut terjadi akibat meningkatnya harga ikan segar di pasar nasional.
Kalau dilihat dari kondisi perikanan saat ini, kenaikan harga ikan segar tersebut sangat wajar terjadi, karena sampai akhir Januari lalu para nelayan masih banyak yang memilih untuk menyandarkan perahunya di pantai ketimbang melaut karena cuaca yang belum bersahabat. Selain itu, produksi ikan budi daya sampai saat ini belum dapat diandalkan sebagai pengganti kebutuhan ikan segar di masyarakat, karena tingkat produksinya masih rendah.
Perkiraan penulis, kenaikan inflasi ikan segar ini masih terjadi sampai akhir Februari 2010 nanti, karena menurut perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca buruk di perairan Indonesia diperkirakan masih akan terjadi sampai akhir Februari. Selain itu, juga berdasarkan kasus-kasus dalam lima tahun terakhir, biasanya pada pertengahan Februari, pada saat puncaknya musim hujan, para pembudi daya ikan nasional mengalami kegagalan panen akibat kematian massal. Sentra-sentra perikanan budi daya seperti di Waduk Jatiluhur dan Cirata, Jawa Barat, hampir setiap tahun pada saat rendahnya tingkat penyerapan sinar matahari di perairan tersebut, terdapat ribuan ton ikan mati karena kekurangan oksigen dan pergerakan massa air dari dasar perairan yang membawa racun.
Pertanyaannya sekarang: apakah ada dampak kenaikan harga ikan segar tersebut terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional? Secara logis pasti akan berdampak positif, karena secara otomatis dengan adanya kenaikan harga ikan segar pendapatan nelayan dan pembudi daya ikan akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, kesejahteraan pun akan meningkat. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, kenaikan harga ikan segar tersebut ternyata berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya nilai tukar nelayan dan pembudi daya ikan sampai akhir Desember 2009.
Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2010 menunjukkan bahwa nilai tukar nelayan pada bulan Desember 2009 terjadi penurunan sebesar 0,29 persen. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik di nelayan maupun para pembudi daya ikan. Biaya produksi nelayan pada saat cuaca buruk seperti saat ini jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang.
Sementara itu, biaya produksi para pembudi daya saat ini sangat tinggi karena harga pakan yang terus meningkat. Harga pakan di tingkat pembudi daya ikan saat ini sudah berada di atas Rp 260.000 per zak. Hal ini juga terus diperparah dengan minimnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan dan pembudi daya ikan tersebut.
Kondisi ini memang sangat ironis. Kenaikan harga ikan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, kenyataannya tidak terjadi. Hal ini pun diperparah lagi dengan belum adanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Kebijakan dan program pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan harga jual ikan, tetapi tanpa diikuti dengan kebijakan dan program untuk menurunkan biaya produksi nelayan dan pembudi daya ikan.
Misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah lebih banyak untuk membangun coldstorage dibandingkan dengan memperbaiki dan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi nelayan dan pembudi daya ikan. Selain itu, sampai saat ini juga belum terlihat adanya upaya serius guna menekan harga pakan ikan dan mencari alternatif lain untuk menggantikan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan.
Bahkan, kalau kita melihat program Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, terlihat pemerintah kurang tanggap terhadap kondisi tersebut dan terkesan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesinambungan antara kebijakan menteri-menteri sebelumnya dengan menteri saat ini.
Kebijakan Komprehensif
Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah saatnya pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, adalah pertama, terus meningkatkan mutu ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan, sehingga harganya jauh lebih tinggi dari sekarang.
Kedua, memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terserap industri nasional. Ketiga, penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudi daya ikan, misalnya, dengan meneruskan dan meningkatkan program biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan.
Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis, para nelayan dan pembudi daya ikan dapat menginvestasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan dan pendidikan keluarganya untuk meningkatkan permodalan.
Keempat, penurunan biaya produksi perikanan. Misalnya, dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudi daya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudi daya ikan dengan bahan baku lokal. Dengan begitu, mereka tidak tergantung lagi pada pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.
Kelima, dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan laut, khususnya ikan pelagis kecil (small pelagic) dan nilai ekonomis—karena harga pakan tinggi, pemerintah perlu mengembangkan perikanan budi daya untuk ikan-ikan jenis herbivora seperti ikan nila (tilapia), ikan detrivora seperti ikan bandeng dan gurami, serta rumput laut. Sementara untuk ikan-ikan jenis karnivora seperti kerapu lebih baik dikurangi. Hal ini disebabkan ikan-ikan jenis herbivora dan detrivora tidak tergantung pada pakan pabrik.
Sementara itu, menurut Daniel Pauly, peneliti perikanan University of British Columbia (UBC), untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan kerapu (atau ikan karnivora lainnya), bisa butuh 5-10 kilogram ikan rucah/small pelagic. Artinya, pemerintah lebih banyak mengembangkan budi daya ikan jenis karnivora seperti kerapu sama saja dengan menguras sumber daya ikan pelagis kecil yang ada di perairan laut Indonesia.
Alhasil, kelima hal tersebut di atas hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dalam arah pembangunan kelautan dan perikanan ke depan, khususnya dalam jangka pendek ini. Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, dengan adanya kenaikan harga ikan, diharapkan ini berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional.
Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim.
Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/kenaikan-harga-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan/
01 Februari 2010
Ambisi Jadi Terbesar di Dunia
Ambisi Jadi Terbesar di Dunia
Kamis, 28 Januari 2010
Sektor Perikanan I Infrastruktur Pendukung Pengembangan Belum Memadai
Pemerintah akan meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan bibit unggul dan teknik budi daya, guna mengejar target pertumbuhan produksi. Tidak ada menteri yang se ambisius Fadel Muhammad.
Kader Golkar dan pengusaha yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri kelautan dan perikanan itu mematok target yang luar biasa untuk sektor perikanan budi daya.
Ia bertekad memacu produksi perikanan budi daya hingga 2014 sebesar 16,89 juta ton atau mening kat 353 persen dibandingkan dengan produksi 2009 yang ba ru sebesar 4,78 juta ton.
Bila angka itu tercapai, Indonesia akan menjadi penghasil produk per ikanan terbesar di dunia. ”Untuk itu, harus ada akselerasi guna menyamakan persepsi antarpelaku dan regulator terhadap kebijakan di sektor perikanan dalam lima tahun ke depan. Stra tegi yang digunakan harus fokus,” tuturnya di Batam, Senin (25/1) malam.
Menurut Fadel, pemerintah akan meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan bibit atau benih unggul dan teknik budi daya, guna mengejar target pertumbuhan produksi perikanan.
Misalnya, teknologi pengadaan bibit atau benih udang, ikan patin, ikan mas dan lainnya serta teknologi budi daya seperti budi daya rumput laut yang lebih efisien.
Selain itu, teknologi pengemasan atau pendinginan perlu ditingkatkan untuk mempertahankan kualitas. ”Pusat penelitian perikanan agar lebih diberdayakan, dan pemerintah juga akan meningkatkan anggaran untuk pe neltian tersebut,” katanya.
Fadel menegaskan produksi perikanan nasional saat ini masih sangat rendah, bahkan lebih ren dah dari negara yang potensi lautnya minim seperti Thailand dan China.
Itu terlihat dari jumlah pro duksi perikanan nasional pada 2009 yang hanya 4,78 juta ton, se dangkan China mencapai 40 juta ton. Mungkinkah? Mari kita lihat.
Dengan target kenaikan perikanan budi daya sekitar 353 persen, dalam lima tahun akan ada kenaikan sebesar 50,4 per sen setiap tahunnya.
Bila saat ini ada 762.320 hektare lahan budi daya, harus tersedia paling tidak 1,9 juta hektare pada akhir 2014. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai target Kemente rian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlalu konseptual.
Realisasi target itu dikhawatirkan menemui kendala seperti minimnya infrastruktur dan anggaran. “Infrastruktur pendukung pengembangan perikanan belum memadai.
Dana juga terbatas. Tahun 2010, KKP hanya menda patkan alokasi APBN sebesar 3 triliun. Untuk budi daya baru ter sedia 400 miliar rupiah,” kata Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron.
Ia memprediksi target peningkatan produksi perikanan sebesar 12 persen pada tahun ini bisa tercapai. Namun, target pertum- buhan 353 persen pada 2012 akan sulit tercapai.
Padahal, belum banyak pembudi daya perikanan memiliki akses terhadap sumber pendanaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerapan KUR untuk sektor perikanan di bawah 5 persen dari target 4 triliun rupiah.
”Ini akibat mekanismenya yang rumit,” tutur Sekjen KKP Syamsul Maarif. Di sisi lain, seperti seperti disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya Made L Nurdjana, kebutuhan investasi perikanan budi daya hingga 2014 mencapai 16 triliun rupiah.
“Kalau ada uang, tar get bisa direalisasikan, dan itu bergantung dukungan perbankan dan investasi masyarakat,” katanya. Fadel mengaku sudah menemukan solusi bagi KUR ini.
Pemerintah, katanya, akan memperbesar plafon kredit bagi nelayan dari hanya 5 juta rupiah men jadi 5 juta sampai 500 juta de ngan 70 persen pinjaman akan dijamin oleh pemerintah dan 30 persen oleh nelayan. Karakter masyarakat pun bakal turut menentukan keberhasilan program itu.
Seorang pejabat di KKP menuturkan masyarakat Indonesia pascareformasi sangat susah diatur. ”Ini berbeda dengan Vietnam.
Masyarakat di sana sangat menurut pada penyuluh dan pemerintah sehingga program pembangunan bisa cepat terealisasikan,” katanya. Harga Pakan Hambatan lain yang bakal meng adang pencapaian produksi perikanan adalah harga pakan.
Pengamat perikanan Suhana menyebut KKP harus mempriori taskan penurunan harga pakan ikan karena merupakan penyumbang 80 persen terhadap ongkos produksi.
Harga pakan pelet mencapai 250 ribu per sak, padahal harga maksimal yang dinilai masuk akal oleh pembudi daya sebesar 150 ribu–200 ribu per sak.
Industri pakan ikan dan udang pun bakal lesu akibat pemberla kuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku pa kan. “Bahan baku pakan berupa bungkil dan kedelai serta tepung ikan masih impor.
Kebutuhan impor yang tinggi menyebabkan harga pakan tidak kompetitif,” kata Ketua Divisi Pakan Ikan dan Udang Akuakultur Asosiasi Produsen Pakan Ikan Denny D Indradjaja. Impor tepung ikan mencapai 60 ribu ton per tahun atau separo kebutuhan dalam negeri.
Akibatnya, ia mencontohkan, dibandingkan produk Vietnam, harga pakan lebih mahal hingga 500 rupiah per kilogram. Produksi pakan ikan dikuasai China disusul Thailand.
gus/aan/E-8
Sumber : http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=43705
Kamis, 28 Januari 2010
Sektor Perikanan I Infrastruktur Pendukung Pengembangan Belum Memadai
Pemerintah akan meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan bibit unggul dan teknik budi daya, guna mengejar target pertumbuhan produksi. Tidak ada menteri yang se ambisius Fadel Muhammad.
Kader Golkar dan pengusaha yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri kelautan dan perikanan itu mematok target yang luar biasa untuk sektor perikanan budi daya.
Ia bertekad memacu produksi perikanan budi daya hingga 2014 sebesar 16,89 juta ton atau mening kat 353 persen dibandingkan dengan produksi 2009 yang ba ru sebesar 4,78 juta ton.
Bila angka itu tercapai, Indonesia akan menjadi penghasil produk per ikanan terbesar di dunia. ”Untuk itu, harus ada akselerasi guna menyamakan persepsi antarpelaku dan regulator terhadap kebijakan di sektor perikanan dalam lima tahun ke depan. Stra tegi yang digunakan harus fokus,” tuturnya di Batam, Senin (25/1) malam.
Menurut Fadel, pemerintah akan meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan bibit atau benih unggul dan teknik budi daya, guna mengejar target pertumbuhan produksi perikanan.
Misalnya, teknologi pengadaan bibit atau benih udang, ikan patin, ikan mas dan lainnya serta teknologi budi daya seperti budi daya rumput laut yang lebih efisien.
Selain itu, teknologi pengemasan atau pendinginan perlu ditingkatkan untuk mempertahankan kualitas. ”Pusat penelitian perikanan agar lebih diberdayakan, dan pemerintah juga akan meningkatkan anggaran untuk pe neltian tersebut,” katanya.
Fadel menegaskan produksi perikanan nasional saat ini masih sangat rendah, bahkan lebih ren dah dari negara yang potensi lautnya minim seperti Thailand dan China.
Itu terlihat dari jumlah pro duksi perikanan nasional pada 2009 yang hanya 4,78 juta ton, se dangkan China mencapai 40 juta ton. Mungkinkah? Mari kita lihat.
Dengan target kenaikan perikanan budi daya sekitar 353 persen, dalam lima tahun akan ada kenaikan sebesar 50,4 per sen setiap tahunnya.
Bila saat ini ada 762.320 hektare lahan budi daya, harus tersedia paling tidak 1,9 juta hektare pada akhir 2014. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai target Kemente rian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlalu konseptual.
Realisasi target itu dikhawatirkan menemui kendala seperti minimnya infrastruktur dan anggaran. “Infrastruktur pendukung pengembangan perikanan belum memadai.
Dana juga terbatas. Tahun 2010, KKP hanya menda patkan alokasi APBN sebesar 3 triliun. Untuk budi daya baru ter sedia 400 miliar rupiah,” kata Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron.
Ia memprediksi target peningkatan produksi perikanan sebesar 12 persen pada tahun ini bisa tercapai. Namun, target pertum- buhan 353 persen pada 2012 akan sulit tercapai.
Padahal, belum banyak pembudi daya perikanan memiliki akses terhadap sumber pendanaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerapan KUR untuk sektor perikanan di bawah 5 persen dari target 4 triliun rupiah.
”Ini akibat mekanismenya yang rumit,” tutur Sekjen KKP Syamsul Maarif. Di sisi lain, seperti seperti disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya Made L Nurdjana, kebutuhan investasi perikanan budi daya hingga 2014 mencapai 16 triliun rupiah.
“Kalau ada uang, tar get bisa direalisasikan, dan itu bergantung dukungan perbankan dan investasi masyarakat,” katanya. Fadel mengaku sudah menemukan solusi bagi KUR ini.
Pemerintah, katanya, akan memperbesar plafon kredit bagi nelayan dari hanya 5 juta rupiah men jadi 5 juta sampai 500 juta de ngan 70 persen pinjaman akan dijamin oleh pemerintah dan 30 persen oleh nelayan. Karakter masyarakat pun bakal turut menentukan keberhasilan program itu.
Seorang pejabat di KKP menuturkan masyarakat Indonesia pascareformasi sangat susah diatur. ”Ini berbeda dengan Vietnam.
Masyarakat di sana sangat menurut pada penyuluh dan pemerintah sehingga program pembangunan bisa cepat terealisasikan,” katanya. Harga Pakan Hambatan lain yang bakal meng adang pencapaian produksi perikanan adalah harga pakan.
Pengamat perikanan Suhana menyebut KKP harus mempriori taskan penurunan harga pakan ikan karena merupakan penyumbang 80 persen terhadap ongkos produksi.
Harga pakan pelet mencapai 250 ribu per sak, padahal harga maksimal yang dinilai masuk akal oleh pembudi daya sebesar 150 ribu–200 ribu per sak.
Industri pakan ikan dan udang pun bakal lesu akibat pemberla kuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku pa kan. “Bahan baku pakan berupa bungkil dan kedelai serta tepung ikan masih impor.
Kebutuhan impor yang tinggi menyebabkan harga pakan tidak kompetitif,” kata Ketua Divisi Pakan Ikan dan Udang Akuakultur Asosiasi Produsen Pakan Ikan Denny D Indradjaja. Impor tepung ikan mencapai 60 ribu ton per tahun atau separo kebutuhan dalam negeri.
Akibatnya, ia mencontohkan, dibandingkan produk Vietnam, harga pakan lebih mahal hingga 500 rupiah per kilogram. Produksi pakan ikan dikuasai China disusul Thailand.
gus/aan/E-8
Sumber : http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=43705
30 Desember 2009
Kenangan Bersama GUSDUR
Inalillahi Wainaillahi Rojiun. Satu lagi tokoh kelautan nasional telah meninggalkan kita. Saya dan keluarga besar Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim mengucapkan turut berduka Cita Atas meninggalnya Tokoh Kelautan Nasional GUS DUR pada Hari Rabu, 30 Desember 2009 pukul 18.45. Semoga Almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Dan kita sebagai generasi muda kelautan harus dapat meneruskan perjuangan pembangunan kelautan nasional untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Gus DUR adalah Presiden RI yang telah berjasa besar pada pembangunan kelautan nasional.
Wassalam
Suhana
Wassalam
Suhana
21 Desember 2009
Penghapusan Retribusi Ditargetkan Tuntas Tahun 2010
Penghapusan Retribusi Ditargetkan Tuntas Tahun 2010
Senin, 21 Desember 2009 | 03:47 WIB
Jakarta, Kompas - Penghapusan retribusi perikanan untuk nelayan kecil di semua kabupaten/kota ditargetkan tuntas tahun 2010. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan alokasi dana insentif pengganti kepada daerah yang menghapus retribusi.
Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Syamsul Ma’arif di Jakarta, Minggu (20/12), mengemukakan, penghapusan retribusi untuk nelayan kecil ditargetkan tuntas tahun 2010. Daerah yang menghapus retribusi nelayan akan mendapat kompensasi berupa penambahan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah yang senilai dengan retribusi nelayan yang dihapus.
Tahun 2010 DAK untuk kabupaten/kota yang mengembangkan sektor perikanan ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun. Pihaknya sedang mengusulkan kepada Departemen Keuangan mengenai tambahan alokasi DAK akibat penghapusan retribusi nelayan.
”Kami masih merumuskan formula dan hitung-hitungan penambahan DAK sebagai pengganti retribusi,” ujar Syamsul.
Retribusi nelayan selama ini diatur dalam peraturan daerah (perda) dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Beberapa bentuk retribusi nelayan antara lain retribusi pengangkatan hasil tangkapan ke daratan dan retribusi pelelangan ikan.
Sulit diterapkan
Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengingatkan, implementasi penghapusan perda tentang retribusi nelayan tidak mudah dilaksanakan. Ini karena pencabutan perda membutuhkan sosialisasi kepada pejabat daerah, aparat birokrasi, dan masyarakat.
”Pencabutan perda tentang retribusi nelayan membutuhkan persetujuan DPRD di setiap daerah. Ini memakan waktu cukup lama,” kata Suhana.
Ia meminta pemerintah menghindari target yang tidak realistis karena dikhawatirkan berakhir menjadi wacana yang mengecewakan publik. Dibutuhkan langkah konkret berupa kejelasan instrumen hukum dan mekanisme kompensasi atas penghapusan retribusi nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat Gatot Rudiyono mengemukakan, pungutan retribusi perikanan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat terhitung cukup besar, yakni mencapai Rp 500 juta per bulan. Namun, sejauh ada imbal balik yang sepadan, penghapusan retribusi tidak akan membawa persoalan besar.
”Diperlukan sosialisasi ke tingkat daerah serta penjelasan rinci kepada pemerintah daerah dan legislatif agar program penghapusan retribusi betul membawa manfaat bagi nelayan,” ujar Gatot.
Dana retribusi nelayan di tempat pelelangan ikan antara lain dikembalikan kepada nelayan sebagai jaring pengaman sosial. Bantuan itu di antaranya dana paceklik berupa beras atau uang.(LKT)
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/21/03475566/penghapusan.retribusi.ditargetkan.tuntas.tahun.2010
Senin, 21 Desember 2009 | 03:47 WIB
Jakarta, Kompas - Penghapusan retribusi perikanan untuk nelayan kecil di semua kabupaten/kota ditargetkan tuntas tahun 2010. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan alokasi dana insentif pengganti kepada daerah yang menghapus retribusi.
Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Syamsul Ma’arif di Jakarta, Minggu (20/12), mengemukakan, penghapusan retribusi untuk nelayan kecil ditargetkan tuntas tahun 2010. Daerah yang menghapus retribusi nelayan akan mendapat kompensasi berupa penambahan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah yang senilai dengan retribusi nelayan yang dihapus.
Tahun 2010 DAK untuk kabupaten/kota yang mengembangkan sektor perikanan ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun. Pihaknya sedang mengusulkan kepada Departemen Keuangan mengenai tambahan alokasi DAK akibat penghapusan retribusi nelayan.
”Kami masih merumuskan formula dan hitung-hitungan penambahan DAK sebagai pengganti retribusi,” ujar Syamsul.
Retribusi nelayan selama ini diatur dalam peraturan daerah (perda) dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Beberapa bentuk retribusi nelayan antara lain retribusi pengangkatan hasil tangkapan ke daratan dan retribusi pelelangan ikan.
Sulit diterapkan
Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengingatkan, implementasi penghapusan perda tentang retribusi nelayan tidak mudah dilaksanakan. Ini karena pencabutan perda membutuhkan sosialisasi kepada pejabat daerah, aparat birokrasi, dan masyarakat.
”Pencabutan perda tentang retribusi nelayan membutuhkan persetujuan DPRD di setiap daerah. Ini memakan waktu cukup lama,” kata Suhana.
Ia meminta pemerintah menghindari target yang tidak realistis karena dikhawatirkan berakhir menjadi wacana yang mengecewakan publik. Dibutuhkan langkah konkret berupa kejelasan instrumen hukum dan mekanisme kompensasi atas penghapusan retribusi nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat Gatot Rudiyono mengemukakan, pungutan retribusi perikanan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat terhitung cukup besar, yakni mencapai Rp 500 juta per bulan. Namun, sejauh ada imbal balik yang sepadan, penghapusan retribusi tidak akan membawa persoalan besar.
”Diperlukan sosialisasi ke tingkat daerah serta penjelasan rinci kepada pemerintah daerah dan legislatif agar program penghapusan retribusi betul membawa manfaat bagi nelayan,” ujar Gatot.
Dana retribusi nelayan di tempat pelelangan ikan antara lain dikembalikan kepada nelayan sebagai jaring pengaman sosial. Bantuan itu di antaranya dana paceklik berupa beras atau uang.(LKT)
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/21/03475566/penghapusan.retribusi.ditargetkan.tuntas.tahun.2010
Langganan:
Postingan (Atom)