Melaut di Indonesia, Sekolah di Filipina
Minggu, 30 Agustus 2009 | 03:37 WIB
Iwan Santosa/Agung Setyahadi
Mencari nafkah sehari-hari di perairan Indonesia dan menuntut ilmu hingga kuliah di Filipina. Itulah kekhasan masyarakat Indo-Filipina yang tersebar di Tobelo, Maluku Utara, Kabupaten Sangihe-Talaud, di Sulawesi Utara, hingga pesisir selatan Mindanao, Filipina, dari Cotabato-Balud-Sarangani-General Santos dan Davao.
Sebagian besar anak nelayan Indo-Filipina yang di Sulawesi Utara (Sulut) dikenal sebagai komunitas ”Sapi” alias ”Sangir-Pilipina”, mempunyai kemampuan linguistik yang unik di tengah keterbatasan ekonomi. Mereka berkomunikasi dengan ayah Indonesia-nya dalam bahasa Melayu dan berdialek Visayag atau Tagalog dengan ibunya, serta berbahasa Inggris saat bersekolah di Filipina.
”I want to work as nurse in the Philippines. I want to take good care of my parent (Saya ingin jadi perawat di Filipina. Saya ingin merawat orangtua saya). Saya juga suka tinggal di Indonesia seperti sekarang,” kata Crystal Gae Manabong (14), gadis ”Sangir-Pilipina” yang ditemui di rumah ayahnya di pesisir Pantai Tobelo, Maluku Utara.
Sehari-hari, Crystal dan adiknya, Cydney B Manabong (12), berbicara dalam empat bahasa dengan komunitas yang berasal dari Sangihe-Talaud, Mindanao, dan Cebu. Demikian pula sepupu mereka, Rose (8), yang besar di Indonesia, putri pasangan Indo-Filipina, Rapol Sahal dan Owingce Minabo. Namun, Rose tidak bisa berbahasa Inggris karena bersekolah di Indonesia.
Crystal yang tiba di Tobelo akhir 2008, mulai lancar berbahasa Indonesia. Crystal yang bersekolah setingkat SMP di General Santos, Filipina, semula hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Sangir, Visayag, dan Tagalog.
Ketika disapa ”Mahal Kita” (sayangku) dalam bahasa Tagalog, Crystal tertawa. Saat ditanya ”Balai ikau sa Balud?” (rumah kamu di Balud, Mindanao?) Crystal menggeleng kepala dan menjawab, ”General Santos.”
Rose yang sedang ditinggal orangtuanya ke Balud, diawasi sepupunya, Marbeline (18). Rumah mereka tidak jauh dari pondok kelompok nelayan Akmas Manabong. Komunitas gado-gado itu bergantian mendengarkan siaran radio bahasa Tagalog dan berbahasa Indonesia untuk mendapatkan informasi di tempat yang terpencil itu.
Sekolah di Filipina
”Anak saya kembali sekolah bulan November di Gensan (General Santos). Sebagian besar anak Indo-Filipina bersekolah di Filipina karena banyak kemudahan. Mereka punya banyak kerabat di Filipina dari perkawinan campur orangtua. Banyak yang kuliah lalu jadi pegawai negeri atau tenaga profesional di kota besar, seperti General Santos atau Davao,” kata Luz Manabong (40), wanita Filipina, istri dari Akmas Manabong (46), nelayan asal Tahuna, Kabupaten Talaud.
Sebelum Luz dan dua putrinya menyusul Akmas ke Tobelo, mereka tinggal di General Santos. Biasanya, Akmas-lah yang menjenguk keluarga dan berlayar dari Tobelo-Pulau Maroreh, lalu tiba di General Santos.
Luz mengaku, bersekolah di Filipina, seperti di Genral Santos dan Davao, menjanjikan perbaikan nasib bagi anak-anak peranakan Indo-Filipina. ”Setahu saya tidak ada yang kuliah di Manado,” kata Luz dalam bahasa Inggris yang lancar.
Kota General Santos berada di dekat Pulau Balud dan Pulau Sarangani, yang menjadi sentra hunian warga Indonesia asal Sangihe-Talaud. Warga Indonesia di sana berjumlah puluhan ribu orang di pulau yang berada beberapa puluh mil sebelah barat Pulau Miangas, titik paling utara Republik Indonesia.
Mantan Konsul Muda RI di KJRI Davao FX Soekirno Soetohardjo menerangkan, hampir sepuluh ribu warga Indonesia bermukim di Filipina Selatan pada awal 1980-an. ”Waktu itu saya membuat beberapa rukun warga dan rukun tetangga agar memudahkan koordinasi. Mereka sering ditekan gerilya komunis New People’s Army (NPA) dan pemberontak Moro,” kata dia.
Laut Indonesia kaya
Untuk mencari ikan, para nelayan Indo-Filipina mengaku lebih mudah melaut di perairan Indonesia. ”Kalau di Filipina, semalam melaut paling banyak dapat 1.000 peso sampai 2.000 peso (sekitar Rp 250.000 hingga Rp 500.000). Hasil itu dibagi dua orang atau tiga orang yang bekerja dalam satu perahu kecil. Kalau melaut di Indonesia bisa dapat di atas tiga juta rupiah hingga lima juta rupiah dengan bekerja dua atau tiga hari. Hasil itu dibagi satu kelompok kami sebanyak sepuluh orang,” kata Luther Mandome (52), nelayan.
Melaut hingga jauh sudah menjadi tradisi orang Sangir. John Mamalu (35), yang pernah bekerja di kapal ikan Taiwan, berkata, nelayan Sangir melaut hingga Laut Pasifik Selatan di sekitar Tuvalu, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Niugini. ”Orang Sangir bekerja di kapal ikan, berkebun di sekitar pesisir Mindanao, hingga Maluku Utara atau mendulang emas,” kata Mamalu menjelaskan profesi tradisional masyarakatnya.
Nelayan Sangir mengadopsi perahu Pam Boat Filipina. Berbekal teknologi Filipina, Akmas masih bisa mencari ikan di Maluku Utara saat ombak besar melanda. Sekolah di Filipina juga menjadi pilihan untuk memperbaiki nasib generasi penerus keluarga Indo-Filipina.
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/30/03373684/melaut.di.indonesia.sekolah.di.filipina
31 Agustus 2009
26 Agustus 2009
WILAYAH KEPULAUAN : Nusa Utara Bergantung pada Ombak
Nusa Utara Bergantung pada Ombak
Rabu, 26 Agustus 2009 | 03:09 WIB
Oleh Agus Mulyadi
”Saya sebenarnya ingin, saat rombongan dari Jakarta ini datang ke Tahuna dan Marore, ombak mencapai 4 meter atau lebih. Orang Jakarta harus tahu kondisi sebenarnya di kepulauan ini. Kok, sekarang ombak sangat bagus,” ujar Bupati Sangihe W Salindeho mengemukakan hal itu ketika berbincang di atas kapal Pelni yang disewa khusus menuju Pulau Marore, Sulawesi Utara, Minggu (16/8).
Pemimpin rombongan pejabat dari Jakarta, yakni Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Alex Retraubun, tersenyum mendengar ucapan bupati. ”Kami datang dengan hati bersih dan niat yang baik sehingga laut pun bersahabat,” kata Alex.
Dalam perjalanan laut mulai dari Pelabuhan Bitung, Sabtu (15/8) pukul 17.00 Wita, hingga Pelabuhan Tahuna esok harinya pukul 08.00 Wita, ombak memang terus tenang.
Memasuki Teluk Tahuna, setelah 13 jam berlayar dari Bitung, melihat laut yang begitu jernih dan alun ombak yang begitu tenang, ingin rasanya terjun dari kapal dan berenang di laut biru.
Laut memang sedang bersahabat. Sebagian masa lain dalam setahun, ombak di perairan Sangihe sangat tidak bersahabat. Seorang anak buah kapal Pelni yang membawa rombongan menyebutkan, ombak kadang setinggi 4 meter lebih. Kalau seperti itu, barang-barang di kapal harus diturunkan ke lantai agar tidak berjatuhan.
”Kami, para nelayan, tidak ada yang berani mencari ikan,” ujar Jimmy (22), nelayan asal Pulau Marore.
Pulau Marore, pulau terluar berpenduduk 669 jiwa, berhadapan langsung dengan kawasan Filipina selatan. Dari Manado, pulau itu berjarak 206 mil laut (381,5 kilometer), sedangkan dari Pulau Balut (Filipina selatan) hanya 40 mil laut (74 kilometer). Marore dapat ditempuh hampir dua hari jika menggunakan kapal perintis yang rutin melayani kawasan itu.
Marore yang 90 persen penduduknya bekerja sebagai nelayan terletak 40 mil laut Pulau Balut di Filipina selatan. Itulah sebabnya, sejak dahulu kala telah terjalin interaksi ekonomi di antara dua wilayah berbeda negara tersebut. Namun, jalinan itu tetap bergantung pada ombak laut.
Ombak laut bagi warga Kepulauan Sangihe serta dua kabupaten tetangganya, Kepulauan Talaud dan Sitaro, memang menjadi momok. Tiga daerah yang awalnya tergabung dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud itu dikenal pula dengan nama Nusa Utara.
Kalau selama satu bulan, misalnya, ombak terus-menerus setinggi 4 meter, itu berarti tidak ada penghasilan yang didapat penduduk. Sekitar 90 persen warga yang mencari nafkah sebagai nelayan terpaksa mengurung diri di rumah.
Pasokan berbagai kebutuhan pokok pun terhenti. Tidak ada lagi kiriman beras, gula, dan lainnya. Siapa yang berani menembus ombak setinggi 4 meter hanya dengan perahu-perahu motor kecil bercadik? Bahkan kapal-kapal perintis yang melayani kawasan itu pun bisa berhenti beroperasi. Pengelolanya pun kerap mengubah jadwal sesuka mereka, mengikuti kondisi ombak.
Kalau sudah begini, warga kepulauan tidak dapat bepergian ke pulau lain untuk mencari nafkah atau membeli berbagai bahan kebutuhan pokok.
Pasar Marore yang terdiri atas belasan kios di salah satu sudut pulau bakal tak berisi lagi. Tak ada kiriman baik dari Tahuna maupun Balut. ”Kondisi seperti itu kadang terjadi,” kata Boy (55), seorang pedagang.
Ombak tidak hanya membuat nelayan tidak berpenghasilan dan bahan pokok ludes. Jadwal kapal perintis yang melayani ke pulau-pulau terluar pun menjadi tidak tentu.
Bupati Salindeho pun untuk kesekian kali menyampaikan unek-unek warganya kepada pejabat pemerintah pusat. Si pejabat pusat, Alex Retraubun, ketika ditanya kembali berujar, ”Akan saya sampaikan kepada instansi terkait.”
Penanganan pulau-pulau terluar saat ini memang digarap secara bersama-sama oleh sejumlah instansi. Keberadaan mereka diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tim kerja itulah yang pada pertengahan Agustus lalu mengunjungi Marore, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Ke-64 bersama warga dan pemerintah daerah setempat.
Saat ini terdapat tiga kapal perintis yang melayani pulau-pulau terluar dan kecil di Sangihe. Kapal-kapal itu adalah KM Daraki Nusa, KM Maliku Nusa, dan KM Berkat Talodo. Kapal-kapal itu umumnya mampir ke Tahuna, ibu kota Sangihe.
Selain tiga kapal perintis tersebut, menurut Komandan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Pelabuhan Tahuna S Soeganda, terdapat beberapa kapal motor penumpang lain berukuran lebih kecil. Kapal-kapal itu melayani rute Manado-Bitung.
Hidup di wilayah kepulauan yang terletak di lautan bebas memang merepotkan dan serba pasrah pada kehendak alam. Untuk saling berhubungan, warga kepulauan itu benar-benar bergantung pada kapal perintis dan ombak. Padahal, tidak sedikit pulau yang harus dilayani.
Di Kabupaten Sangihe yang berpenduduk 132.448 jiwa, misalnya, terdapat 26 pulau berpenghuni dari total 105 pulau yang ada di kabupaten itu.
Hidup mereka benar-benar bergantung pada ombak.
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/26/03092799/nusa.utara.bergantung.pada.ombak
Rabu, 26 Agustus 2009 | 03:09 WIB
Oleh Agus Mulyadi
”Saya sebenarnya ingin, saat rombongan dari Jakarta ini datang ke Tahuna dan Marore, ombak mencapai 4 meter atau lebih. Orang Jakarta harus tahu kondisi sebenarnya di kepulauan ini. Kok, sekarang ombak sangat bagus,” ujar Bupati Sangihe W Salindeho mengemukakan hal itu ketika berbincang di atas kapal Pelni yang disewa khusus menuju Pulau Marore, Sulawesi Utara, Minggu (16/8).
Pemimpin rombongan pejabat dari Jakarta, yakni Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Alex Retraubun, tersenyum mendengar ucapan bupati. ”Kami datang dengan hati bersih dan niat yang baik sehingga laut pun bersahabat,” kata Alex.
Dalam perjalanan laut mulai dari Pelabuhan Bitung, Sabtu (15/8) pukul 17.00 Wita, hingga Pelabuhan Tahuna esok harinya pukul 08.00 Wita, ombak memang terus tenang.
Memasuki Teluk Tahuna, setelah 13 jam berlayar dari Bitung, melihat laut yang begitu jernih dan alun ombak yang begitu tenang, ingin rasanya terjun dari kapal dan berenang di laut biru.
Laut memang sedang bersahabat. Sebagian masa lain dalam setahun, ombak di perairan Sangihe sangat tidak bersahabat. Seorang anak buah kapal Pelni yang membawa rombongan menyebutkan, ombak kadang setinggi 4 meter lebih. Kalau seperti itu, barang-barang di kapal harus diturunkan ke lantai agar tidak berjatuhan.
”Kami, para nelayan, tidak ada yang berani mencari ikan,” ujar Jimmy (22), nelayan asal Pulau Marore.
Pulau Marore, pulau terluar berpenduduk 669 jiwa, berhadapan langsung dengan kawasan Filipina selatan. Dari Manado, pulau itu berjarak 206 mil laut (381,5 kilometer), sedangkan dari Pulau Balut (Filipina selatan) hanya 40 mil laut (74 kilometer). Marore dapat ditempuh hampir dua hari jika menggunakan kapal perintis yang rutin melayani kawasan itu.
Marore yang 90 persen penduduknya bekerja sebagai nelayan terletak 40 mil laut Pulau Balut di Filipina selatan. Itulah sebabnya, sejak dahulu kala telah terjalin interaksi ekonomi di antara dua wilayah berbeda negara tersebut. Namun, jalinan itu tetap bergantung pada ombak laut.
Ombak laut bagi warga Kepulauan Sangihe serta dua kabupaten tetangganya, Kepulauan Talaud dan Sitaro, memang menjadi momok. Tiga daerah yang awalnya tergabung dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud itu dikenal pula dengan nama Nusa Utara.
Kalau selama satu bulan, misalnya, ombak terus-menerus setinggi 4 meter, itu berarti tidak ada penghasilan yang didapat penduduk. Sekitar 90 persen warga yang mencari nafkah sebagai nelayan terpaksa mengurung diri di rumah.
Pasokan berbagai kebutuhan pokok pun terhenti. Tidak ada lagi kiriman beras, gula, dan lainnya. Siapa yang berani menembus ombak setinggi 4 meter hanya dengan perahu-perahu motor kecil bercadik? Bahkan kapal-kapal perintis yang melayani kawasan itu pun bisa berhenti beroperasi. Pengelolanya pun kerap mengubah jadwal sesuka mereka, mengikuti kondisi ombak.
Kalau sudah begini, warga kepulauan tidak dapat bepergian ke pulau lain untuk mencari nafkah atau membeli berbagai bahan kebutuhan pokok.
Pasar Marore yang terdiri atas belasan kios di salah satu sudut pulau bakal tak berisi lagi. Tak ada kiriman baik dari Tahuna maupun Balut. ”Kondisi seperti itu kadang terjadi,” kata Boy (55), seorang pedagang.
Ombak tidak hanya membuat nelayan tidak berpenghasilan dan bahan pokok ludes. Jadwal kapal perintis yang melayani ke pulau-pulau terluar pun menjadi tidak tentu.
Bupati Salindeho pun untuk kesekian kali menyampaikan unek-unek warganya kepada pejabat pemerintah pusat. Si pejabat pusat, Alex Retraubun, ketika ditanya kembali berujar, ”Akan saya sampaikan kepada instansi terkait.”
Penanganan pulau-pulau terluar saat ini memang digarap secara bersama-sama oleh sejumlah instansi. Keberadaan mereka diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tim kerja itulah yang pada pertengahan Agustus lalu mengunjungi Marore, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Ke-64 bersama warga dan pemerintah daerah setempat.
Saat ini terdapat tiga kapal perintis yang melayani pulau-pulau terluar dan kecil di Sangihe. Kapal-kapal itu adalah KM Daraki Nusa, KM Maliku Nusa, dan KM Berkat Talodo. Kapal-kapal itu umumnya mampir ke Tahuna, ibu kota Sangihe.
Selain tiga kapal perintis tersebut, menurut Komandan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Pelabuhan Tahuna S Soeganda, terdapat beberapa kapal motor penumpang lain berukuran lebih kecil. Kapal-kapal itu melayani rute Manado-Bitung.
Hidup di wilayah kepulauan yang terletak di lautan bebas memang merepotkan dan serba pasrah pada kehendak alam. Untuk saling berhubungan, warga kepulauan itu benar-benar bergantung pada kapal perintis dan ombak. Padahal, tidak sedikit pulau yang harus dilayani.
Di Kabupaten Sangihe yang berpenduduk 132.448 jiwa, misalnya, terdapat 26 pulau berpenghuni dari total 105 pulau yang ada di kabupaten itu.
Hidup mereka benar-benar bergantung pada ombak.
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/26/03092799/nusa.utara.bergantung.pada.ombak
25 Agustus 2009
Asin Pahitnya Garam Rakyat
Asin Pahitnya Garam Rakyat
Selasa, 25 Agustus 2009 | 03:13 WIB
Oleh Hendriyo Widi dan Suprapto
Yasir (65) tersenyum melihat butir-butir garam beralas pasir mulai mengkristal. Hari itu ia sedang rehat di pondok tepi tambak di Desa Banyudono, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Sehari lagi air tambak akan mengering dan menjadi garam. Kalau garam itu bersih, harganya Rp 300 per kilogram. Namun, kalau ada kotor atau berwarna putih kecoklatan, hanya Rp 235 per kilogram,” kata Yasir.
Yasir bukan penduduk asli Banyudono. Ia buruh tani garam asal Desa Tamansari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Demi ”kristal” Rp 235-Rp 300 per kilogram, setiap hari ia menempuh jarak sekitar 36 kilometer dari rumah menuju lahan tambak di Desa Banyudono.
Setiap minggu, Yasir memanen 10 ton garam; 5 ton garam menjadi haknya, sedangkan sisanya untuk pemilik tambak.
Lantaran kerap dibantu Maskuri (30), anaknya, Yasir memberikan 2 ton garam kepada Maskuri. ”Dalam seminggu, saya memperoleh Rp 705.000. Saya mempergunakan uang itu untuk menghidupi keluarga, membayar utang, dan menyekolahkan anak-anak,” ujar ayah empat anak itu.
Demikian halnya Parmin (50), buruh tani garam Desa Sambiyan, Kecamatan Kaliori. Ayah tiga anak itu memperoleh penghasilan dari menjual 3 ton ”kristal” tersebut senilai Rp 822.500 per minggu.
Bagi Joko Hartoyo (31), petani garam di Desa Kedung, Kecamatan Kedung, Jepara, garam bisa dirasakan pahit, tetapi juga manis. ”Pahit jika harganya anjlok. Sebaliknya berubah manis ketika harga berubah tinggi,” tutur Joko.
Ayah dua anak yang masih berumur lima tahun dan dua tahun ini sejak lima tahun terakhir menekuni usaha garam curah atau lebih populer disebut garam rakyat.
Setiap tahun, saat cuaca panas, musim garam bisa berlangsung selama tiga bulan. ”Minimal bisa menghasilkan 75-150 ton garam curah. Jika harga garam rakyat seperti sekarang ini, yaitu Rp 22.000 per kuintal atau Rp 220 per kilogram, lumayan untungnya,” ujar Joko.
Di Jawa Tengah, konsentrasi lahan garam berada di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, dan Demak. Wilayah terluas berada di Rembang.
Di Rembang terdapat 781 pemilik lahan garam dan 4.739 buruh tani garam yang mengerjakan lahan seluas 1.185 hektar. Kapasitas produksi garam krosok (garam kasar untuk industri) mencapai 100.000 ton per tahun.
Menurut catatan PT Garam di Madura—seperti dikutip Dini Purbani dari Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Nonhayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan—walau merupakan negara kepulauan, pusat pembuatan garam di Tanah Air ternyata hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Di Pulau Jawa, luas lahan garam 10.231 hektar dan terluas di Pulau Madura, yaitu 15.347 hektar. Secara rinci, Jawa Barat memiliki 1.159 hektar lahan garam, Jawa Tengah 2.168 hektar, dan Jawa Timur (di luar Pulau Madura) 6.904 hektar.
Panen lebih awal
Sebagian besar petani dan buruh tani garam di pesisir Jawa Tengah itu menyebut garam sebagai ”kristal” sing nguripi atau yang menghidupi keluarga. Artinya, garam mampu menggerakkan roda perekonomian mereka. Tidak mengherankan jika mereka memanen garam dalam hitungan standar minimal panen, 4-5 hari.
Padahal, untuk mendapatkan kandungan natrium klorida (NaCl) yang bagus, petani harus memanen garam pada hari ke-15 hingga 20. Hal itu membuat kualitas garam rakyat atau tradisional kalah dari kualitas garam impor.
Seperti di Rembang, produksi garam rakyat di Jepara dan Demak relatif sama, yaitu masih berupa garam rakyat dengan kualitas kurang baik bila dibandingkan dengan Rembang dan Pati. Juga, sama-sama belum memiliki perusahaan garam beryodium sehingga nilai jualnya rendah.
Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan pemerintah setempat untuk memperbaiki mutu garam rakyat.
Menurut Joko, sekitar tiga tahun lalu Pemerintah Kabupaten Jepara membangun satu unit mesin pemroses garam rakyat menjadi garam briket. Upaya lainnya termasuk mendirikan koperasi, mewajibkan pegawai negeri membeli garam rakyat, hingga memberi dana talangan. ”Semuanya hanya berjalan sesaat, akhirnya kandas sama sekali,” tutur Joko.
Kepala Subbidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Imam Teguh Susatyo mengatakan, sebelum 2006, masyarakat Rembang, terutama dari golongan miskin, tak mampu membedakan garam konsumsi dan garam krosok. Selisih harga yang cukup mencolok membuat keluarga miskin memilih membeli garam krosok untuk konsumsi sehari-hari.
Padahal, garam krosok merupakan garam kotor yang mengandung kalium iodida (KI03) di bawah Standar Nasional Indonesia, 30 part per million (ppm). Garam itu berfungsi untuk mengawetkan dan mengasinkan ikan, serta salah satu bahan campuran pakan ternak.
”Pedagang harus menandai wadah garam itu dengan tulisan ’garam pakan ternak’. Ini pesan bahwa setiap pembeli garam krosok sama dengan ternak,” kata Teguh.
Teguh menambahkan, pemerintah pun melarang peredaran garam konsumsi di bawah standar. Puluhan merek garam konsumsi di bawah standar telah dilarang beredar dan kini tinggal empat merek yang bertahan.
Namun, Kepala Bagian Produksi UD Apel Merah Djono meminta pemerintah tidak sekadar mengawasi dan melarang peredaran garam tidak beryodium atau beryodium rendah. Pemerintah perlu membuat terobosan baru melalui teknologi terapan untuk meningkatkan kualitas garam rakyat.
Impor garam yang telah berlangsung sejak 1997 hingga saat ini diperkirakan masih akan terus berlangsung.
Luas tambak garam nasional yang pernah mencapai 25.000 hektar (akhir 1997) tidak beranjak meluas secara signifikan, bahkan kemungkinan besar menyusut karena alih fungsi lahan.
Produksi rata-rata per tahun juga tak lagi mencapai 1.790.000 ton pada 1997, bahkan merosot di bawah 1 juta ton per tahun. Inilah ironi bagi negara dengan garis pantai 95.181 kilometer, terpanjang keempat di dunia.
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/25/03130480/asin.pahitnya.garam.rakyat
Selasa, 25 Agustus 2009 | 03:13 WIB
Oleh Hendriyo Widi dan Suprapto
Yasir (65) tersenyum melihat butir-butir garam beralas pasir mulai mengkristal. Hari itu ia sedang rehat di pondok tepi tambak di Desa Banyudono, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Sehari lagi air tambak akan mengering dan menjadi garam. Kalau garam itu bersih, harganya Rp 300 per kilogram. Namun, kalau ada kotor atau berwarna putih kecoklatan, hanya Rp 235 per kilogram,” kata Yasir.
Yasir bukan penduduk asli Banyudono. Ia buruh tani garam asal Desa Tamansari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Demi ”kristal” Rp 235-Rp 300 per kilogram, setiap hari ia menempuh jarak sekitar 36 kilometer dari rumah menuju lahan tambak di Desa Banyudono.
Setiap minggu, Yasir memanen 10 ton garam; 5 ton garam menjadi haknya, sedangkan sisanya untuk pemilik tambak.
Lantaran kerap dibantu Maskuri (30), anaknya, Yasir memberikan 2 ton garam kepada Maskuri. ”Dalam seminggu, saya memperoleh Rp 705.000. Saya mempergunakan uang itu untuk menghidupi keluarga, membayar utang, dan menyekolahkan anak-anak,” ujar ayah empat anak itu.
Demikian halnya Parmin (50), buruh tani garam Desa Sambiyan, Kecamatan Kaliori. Ayah tiga anak itu memperoleh penghasilan dari menjual 3 ton ”kristal” tersebut senilai Rp 822.500 per minggu.
Bagi Joko Hartoyo (31), petani garam di Desa Kedung, Kecamatan Kedung, Jepara, garam bisa dirasakan pahit, tetapi juga manis. ”Pahit jika harganya anjlok. Sebaliknya berubah manis ketika harga berubah tinggi,” tutur Joko.
Ayah dua anak yang masih berumur lima tahun dan dua tahun ini sejak lima tahun terakhir menekuni usaha garam curah atau lebih populer disebut garam rakyat.
Setiap tahun, saat cuaca panas, musim garam bisa berlangsung selama tiga bulan. ”Minimal bisa menghasilkan 75-150 ton garam curah. Jika harga garam rakyat seperti sekarang ini, yaitu Rp 22.000 per kuintal atau Rp 220 per kilogram, lumayan untungnya,” ujar Joko.
Di Jawa Tengah, konsentrasi lahan garam berada di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, dan Demak. Wilayah terluas berada di Rembang.
Di Rembang terdapat 781 pemilik lahan garam dan 4.739 buruh tani garam yang mengerjakan lahan seluas 1.185 hektar. Kapasitas produksi garam krosok (garam kasar untuk industri) mencapai 100.000 ton per tahun.
Menurut catatan PT Garam di Madura—seperti dikutip Dini Purbani dari Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Nonhayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan—walau merupakan negara kepulauan, pusat pembuatan garam di Tanah Air ternyata hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Di Pulau Jawa, luas lahan garam 10.231 hektar dan terluas di Pulau Madura, yaitu 15.347 hektar. Secara rinci, Jawa Barat memiliki 1.159 hektar lahan garam, Jawa Tengah 2.168 hektar, dan Jawa Timur (di luar Pulau Madura) 6.904 hektar.
Panen lebih awal
Sebagian besar petani dan buruh tani garam di pesisir Jawa Tengah itu menyebut garam sebagai ”kristal” sing nguripi atau yang menghidupi keluarga. Artinya, garam mampu menggerakkan roda perekonomian mereka. Tidak mengherankan jika mereka memanen garam dalam hitungan standar minimal panen, 4-5 hari.
Padahal, untuk mendapatkan kandungan natrium klorida (NaCl) yang bagus, petani harus memanen garam pada hari ke-15 hingga 20. Hal itu membuat kualitas garam rakyat atau tradisional kalah dari kualitas garam impor.
Seperti di Rembang, produksi garam rakyat di Jepara dan Demak relatif sama, yaitu masih berupa garam rakyat dengan kualitas kurang baik bila dibandingkan dengan Rembang dan Pati. Juga, sama-sama belum memiliki perusahaan garam beryodium sehingga nilai jualnya rendah.
Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan pemerintah setempat untuk memperbaiki mutu garam rakyat.
Menurut Joko, sekitar tiga tahun lalu Pemerintah Kabupaten Jepara membangun satu unit mesin pemroses garam rakyat menjadi garam briket. Upaya lainnya termasuk mendirikan koperasi, mewajibkan pegawai negeri membeli garam rakyat, hingga memberi dana talangan. ”Semuanya hanya berjalan sesaat, akhirnya kandas sama sekali,” tutur Joko.
Kepala Subbidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Imam Teguh Susatyo mengatakan, sebelum 2006, masyarakat Rembang, terutama dari golongan miskin, tak mampu membedakan garam konsumsi dan garam krosok. Selisih harga yang cukup mencolok membuat keluarga miskin memilih membeli garam krosok untuk konsumsi sehari-hari.
Padahal, garam krosok merupakan garam kotor yang mengandung kalium iodida (KI03) di bawah Standar Nasional Indonesia, 30 part per million (ppm). Garam itu berfungsi untuk mengawetkan dan mengasinkan ikan, serta salah satu bahan campuran pakan ternak.
”Pedagang harus menandai wadah garam itu dengan tulisan ’garam pakan ternak’. Ini pesan bahwa setiap pembeli garam krosok sama dengan ternak,” kata Teguh.
Teguh menambahkan, pemerintah pun melarang peredaran garam konsumsi di bawah standar. Puluhan merek garam konsumsi di bawah standar telah dilarang beredar dan kini tinggal empat merek yang bertahan.
Namun, Kepala Bagian Produksi UD Apel Merah Djono meminta pemerintah tidak sekadar mengawasi dan melarang peredaran garam tidak beryodium atau beryodium rendah. Pemerintah perlu membuat terobosan baru melalui teknologi terapan untuk meningkatkan kualitas garam rakyat.
Impor garam yang telah berlangsung sejak 1997 hingga saat ini diperkirakan masih akan terus berlangsung.
Luas tambak garam nasional yang pernah mencapai 25.000 hektar (akhir 1997) tidak beranjak meluas secara signifikan, bahkan kemungkinan besar menyusut karena alih fungsi lahan.
Produksi rata-rata per tahun juga tak lagi mencapai 1.790.000 ton pada 1997, bahkan merosot di bawah 1 juta ton per tahun. Inilah ironi bagi negara dengan garis pantai 95.181 kilometer, terpanjang keempat di dunia.
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/25/03130480/asin.pahitnya.garam.rakyat
24 Agustus 2009
PERBATASAN : Bangun Pendekatan Berbasis Sosial-Kultural
Bangun Pendekatan Berbasis Sosial-Kultural
Senin, 24 Agustus 2009 | 03:11 WIB
Jakarta, Kompas - Dalam mengelola perbatasan, pemerintah hendaknya tidak hanya mengedepankan pendekatan berbasiskan keamanan. Pemerintah seharusnya mengutamakan pula pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi. Selain akan menunjukkan wajah asli Indonesia, pendekatan itu lebih efektif untuk membangun kesejahteraan rakyat di perbatasan karena berdampak pula pada penguatan pertahanan nasional.
”Penguatan itu, antara lain, berupa penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu dan kemudahan mengakses pelayanan kesehatan,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua, Bambang Sugiono, kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (22/8).
Bambang dimintai tanggapan terkait menipisnya nasionalisme warga di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Kondisi ini terjadi karena minimnya kehadiran negara di daerah perbatasan itu (Kompas, 10-22/8).
Namun, kata Bambang, fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan tak memadai. Perhatian pemerintah di wilayah itu kurang. Sebaliknya, pemerintah bereaksi berlebihan saat terjadi gejolak di perbatasan.
Jika terjadi sesuatu, misalnya warga terpaksa menyeberang ke negara lain, mereka dicap tidak cinta Indonesia. Padahal, selama ini pemerintah mungkin kurang bisa meyakinkan bahwa menjadi warga Indonesia lebih terjamin hak dan kesejahteraannya.
Bambang mengakui, sebenarnya wacana peningkatan kesejahteraan warga di daerah perbatasan kerap dibahas dalam seminar-seminar. Namun, semua itu berakhir dalam wacana saja. Hadirnya Undang-Undang tentang Wilayah Batas Negara ternyata tak dimanfaatkan menjadi momentum mengembangkan perbatasan. Pemerintah terjebak pada paradigma lama, yaitu tetap menggunakan pendekatan simbolik dengan membangun fasilitas fisik dan pos pengamanan.
Lebih dari itu, penguatan basis dan warga di perbatasan kurang diupayakan. Program sektoral, lanjut Bambang, hanya berhenti di wilayah perkotaan. Akibatnya, kondisi perbatasan kian terpuruk.
Secara terpisah, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengingatkan tak sedikit penelitian dan kunjungan sebagai bagian untuk mengatasi persoalan di perbatasan. Bahkan, sudah ada UU No 43/2008 tentang Wilayah Negara yang bisa dipakai sebagai acuan untuk memperbaiki keadaan di perbatasan. Namun, kondisi di perbatasan memang tak beranjak menjadi lebih baik secara signifikan.
”Bemper” pertahanan
”Selama ini masalah perbatasan cuma dipandang dari sisi keamanan sehingga tak aneh yang didirikan terlebih dahulu adalah pos polisi atau TNI. Padahal, masalah di sana tak cuma keamanan dan pertahanan,” ujar Ikrar.
Akibat ketidakjelasan paradigma dan kebijakan pemerintah, sering kali persoalan yang muncul di perbatasan pun coba dituntaskan dengan menggunakan pendekatan keamanan dan pertahanan. Misalnya, warga perbatasan hanya dicekoki soal dasar negara, doktrin pertahanan, dan isu keamanan lain. Nasib dan kesejahteraan mereka terlupakan. Padahal, mereka seharusnya dibuat nyaman dan bangga menjadi orang Indonesia.
”Seharusnya masalah kurangnya teknokrat atau tenaga ahli di daerah perbatasan tak perlu ada jika saja pemerintah memang punya konsep pembangunan perbatasan yang jelas, mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lainnya,” ujar Ikrar.
Dengan memberikan jaminan kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan ekonomi, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia akan semakin tinggi. Secara tidak langsung persoalan perbatasan semacam keamanan juga bisa teratasi.
Terkait keberadaan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, baik di pusat maupun daerah, diharapkan bisa membuat perubahan dan perbaikan signifikan. Ikrar berharap keberadaan badan baru itu tidak malah terjebak persoalan birokrasi dan ego sektoral yang sekarang masih terjadi.
”Jadi, mulai sekarang dipikirkan apa yang akan kita bangun untuk memperbaiki kondisi perbatasan. Tidak perlu muluk-muluk. Jika masyarakat di sana hidup dari nelayan, bangun misalnya pabrik pengolahan ikan. Jangan sampai yang seperti itu tak bisa dilakukan hanya karena di daerah tersebut listrik belum masuk,” ujar Ikrar.
Sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, pun mengakui wilayah perbatasan selama ini hanya dijadikan sebagai bemper pertahanan Indonesia. Akibat kebijakan pemerintah yang melulu mengedepankan pertahanan, masyarakat di wilayah perbatasan tidak merasakan sungguh-sungguh kehadiran negara.
”Untuk daerah perbatasan, penanganan yang dilakukan adalah sentralisasi. Kian jauh daerah itu dari pusat, cenderung ditelantarkan. Masyarakat di wilayah perbatasan makin sedikit menikmati kue pembangunan. Separatisme yang terjadi selama ini bukan hanya didorong oleh idealisme, tetapi dipengaruhi faktor struktural ekonomi pula. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, dianaktirikan,” kata Bagong.
Ia melanjutkan, masyarakat di perbatasan tak hanya merasakan negara tidak hadir di sana, tetapi juga merasa resisten terhadap kebijakan negara. Problem wilayah perbatasan tidak bisa hanya dilakukan dengan langkah insidentil dan reaktif.
”Keinginan masyarakat di perbatasan adalah negara betul-betul hadir dan menjadi pengayom bagi kehidupan mereka di sana. Keluhan dianggap sebagai anak tiri seharusnya disikapi dengan bijaksana dengan mengubah model pembangunan yang selama ini terpusat,” kata Bagong.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Joko Sidik Pramono menambahkan, wilayah perbatasan bisa dijaga oleh transmigran. Permukiman transmigran yang dibangun bukan sekadar untuk memindahkan penduduk, tetapi juga harus mampu mendorong penduduk itu mandiri dan memiliki penghasilan yang layak.
Namun, pemerintah juga harus melengkapi infrastrukturnya, seperti jalan, pasar, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.(jos/sie/mam/dwa/vin)
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/24/0311137/bangun.pendekatan.berbasis.sosial-kultural
Senin, 24 Agustus 2009 | 03:11 WIB
Jakarta, Kompas - Dalam mengelola perbatasan, pemerintah hendaknya tidak hanya mengedepankan pendekatan berbasiskan keamanan. Pemerintah seharusnya mengutamakan pula pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi. Selain akan menunjukkan wajah asli Indonesia, pendekatan itu lebih efektif untuk membangun kesejahteraan rakyat di perbatasan karena berdampak pula pada penguatan pertahanan nasional.
”Penguatan itu, antara lain, berupa penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu dan kemudahan mengakses pelayanan kesehatan,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua, Bambang Sugiono, kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (22/8).
Bambang dimintai tanggapan terkait menipisnya nasionalisme warga di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Kondisi ini terjadi karena minimnya kehadiran negara di daerah perbatasan itu (Kompas, 10-22/8).
Namun, kata Bambang, fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan tak memadai. Perhatian pemerintah di wilayah itu kurang. Sebaliknya, pemerintah bereaksi berlebihan saat terjadi gejolak di perbatasan.
Jika terjadi sesuatu, misalnya warga terpaksa menyeberang ke negara lain, mereka dicap tidak cinta Indonesia. Padahal, selama ini pemerintah mungkin kurang bisa meyakinkan bahwa menjadi warga Indonesia lebih terjamin hak dan kesejahteraannya.
Bambang mengakui, sebenarnya wacana peningkatan kesejahteraan warga di daerah perbatasan kerap dibahas dalam seminar-seminar. Namun, semua itu berakhir dalam wacana saja. Hadirnya Undang-Undang tentang Wilayah Batas Negara ternyata tak dimanfaatkan menjadi momentum mengembangkan perbatasan. Pemerintah terjebak pada paradigma lama, yaitu tetap menggunakan pendekatan simbolik dengan membangun fasilitas fisik dan pos pengamanan.
Lebih dari itu, penguatan basis dan warga di perbatasan kurang diupayakan. Program sektoral, lanjut Bambang, hanya berhenti di wilayah perkotaan. Akibatnya, kondisi perbatasan kian terpuruk.
Secara terpisah, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengingatkan tak sedikit penelitian dan kunjungan sebagai bagian untuk mengatasi persoalan di perbatasan. Bahkan, sudah ada UU No 43/2008 tentang Wilayah Negara yang bisa dipakai sebagai acuan untuk memperbaiki keadaan di perbatasan. Namun, kondisi di perbatasan memang tak beranjak menjadi lebih baik secara signifikan.
”Bemper” pertahanan
”Selama ini masalah perbatasan cuma dipandang dari sisi keamanan sehingga tak aneh yang didirikan terlebih dahulu adalah pos polisi atau TNI. Padahal, masalah di sana tak cuma keamanan dan pertahanan,” ujar Ikrar.
Akibat ketidakjelasan paradigma dan kebijakan pemerintah, sering kali persoalan yang muncul di perbatasan pun coba dituntaskan dengan menggunakan pendekatan keamanan dan pertahanan. Misalnya, warga perbatasan hanya dicekoki soal dasar negara, doktrin pertahanan, dan isu keamanan lain. Nasib dan kesejahteraan mereka terlupakan. Padahal, mereka seharusnya dibuat nyaman dan bangga menjadi orang Indonesia.
”Seharusnya masalah kurangnya teknokrat atau tenaga ahli di daerah perbatasan tak perlu ada jika saja pemerintah memang punya konsep pembangunan perbatasan yang jelas, mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lainnya,” ujar Ikrar.
Dengan memberikan jaminan kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan ekonomi, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia akan semakin tinggi. Secara tidak langsung persoalan perbatasan semacam keamanan juga bisa teratasi.
Terkait keberadaan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, baik di pusat maupun daerah, diharapkan bisa membuat perubahan dan perbaikan signifikan. Ikrar berharap keberadaan badan baru itu tidak malah terjebak persoalan birokrasi dan ego sektoral yang sekarang masih terjadi.
”Jadi, mulai sekarang dipikirkan apa yang akan kita bangun untuk memperbaiki kondisi perbatasan. Tidak perlu muluk-muluk. Jika masyarakat di sana hidup dari nelayan, bangun misalnya pabrik pengolahan ikan. Jangan sampai yang seperti itu tak bisa dilakukan hanya karena di daerah tersebut listrik belum masuk,” ujar Ikrar.
Sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, pun mengakui wilayah perbatasan selama ini hanya dijadikan sebagai bemper pertahanan Indonesia. Akibat kebijakan pemerintah yang melulu mengedepankan pertahanan, masyarakat di wilayah perbatasan tidak merasakan sungguh-sungguh kehadiran negara.
”Untuk daerah perbatasan, penanganan yang dilakukan adalah sentralisasi. Kian jauh daerah itu dari pusat, cenderung ditelantarkan. Masyarakat di wilayah perbatasan makin sedikit menikmati kue pembangunan. Separatisme yang terjadi selama ini bukan hanya didorong oleh idealisme, tetapi dipengaruhi faktor struktural ekonomi pula. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, dianaktirikan,” kata Bagong.
Ia melanjutkan, masyarakat di perbatasan tak hanya merasakan negara tidak hadir di sana, tetapi juga merasa resisten terhadap kebijakan negara. Problem wilayah perbatasan tidak bisa hanya dilakukan dengan langkah insidentil dan reaktif.
”Keinginan masyarakat di perbatasan adalah negara betul-betul hadir dan menjadi pengayom bagi kehidupan mereka di sana. Keluhan dianggap sebagai anak tiri seharusnya disikapi dengan bijaksana dengan mengubah model pembangunan yang selama ini terpusat,” kata Bagong.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Joko Sidik Pramono menambahkan, wilayah perbatasan bisa dijaga oleh transmigran. Permukiman transmigran yang dibangun bukan sekadar untuk memindahkan penduduk, tetapi juga harus mampu mendorong penduduk itu mandiri dan memiliki penghasilan yang layak.
Namun, pemerintah juga harus melengkapi infrastrukturnya, seperti jalan, pasar, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.(jos/sie/mam/dwa/vin)
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/24/0311137/bangun.pendekatan.berbasis.sosial-kultural
22 Agustus 2009
NASIONALISME : Satu Hati Dua Bendera
Satu Hati Dua Bendera
Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:17 WIB
B Josie Susilo Hardianto
Garis putih itu makin pudar, tergerus roda dan terompah. Debu dan pasir laut yang menutupi makin menyamarkan garis batas wilayah Indonesia-Timor Leste. Mereka yang lalu lalang di atas Jembatan Mota’ain, tempat garis itu digambar, tak banyak memerhatikannya.
Perhatian lebih tertumpah pada peluk hangat antarkerabat, tawa dan canda riang para porter dan penukar uang, para sopir yang saling menukar catatan daftar penumpang, dan anak-anak Desa Silawan yang sibuk berlari ke sana ke mari, bermain berkejaran. Para ajuda lodan—porter asal Timor Leste—yang duduk di atas pagar jembatan Mota’ain tersenyum melihat tingkah anak-anak itu.
”Eh, adik, itu ada lagi yang tiba,” seru Manimo Pareira sambil menunjuk ke arah sebuah travel yang tiba dengan memalingkan wajahnya ke arah pantai, di mana travel yang membawa penumpang dari Dili itu tiba.
Mengapa tidak dia sendiri? Ternyata ada kesepakatan, setiap penumpang yang tiba dari Timor Leste, para porter dari Indonesia yang datang melayani. Sebaliknya, para porter dari Timor Leste yang ganti melayani ketika ada pelintas batas tiba dari Atambua dan hendak melintas ke Timor Leste.
Pembagian itu membuat rezeki terbagi dengan adil di perbatasan. Tidak ada saling rebut, bahkan mereka kerap makan bersama, berbagi rokok dan cerita. ”Sebagian dari kami memang masih memiliki hubungan kekerabatan,” kata Manino Pareira yang tetap fasih berbahasa Indonesia.
Mengungsi
Namun, gejolak politik menjelang dan sesudah jajak pendapat digelar pada tanggal 30 Agustus 1999 terpaksa membuat mereka berpisah. Ratusan ribu warga Timor Timur kala itu berduyun-duyun meninggalkan kampung halaman mereka, menyelamatkan diri dari amuk yang mematikan.
Data Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2005 menyebutkan, jumlah pengungsi asal Timor Timur yang tersebar di berbagai wilayah NTT dan Sumba mencapai 104.436 jiwa.
Kabupaten Belu tercatat sebagai wilayah yang menampung pengungsi paling banyak, yaitu 15.274 kepala keluarga atau sebanyak 70.453 jiwa.
Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan daya dukung yang nyaris tidak ada. Sebagian besar dari mereka pergi dengan hanya membawa baju yang melekat di badan. Tiba pada malam hari di perkampungan dan bertahan hidup dengan makanan seadanya.
Hari-hari berikutnya adalah hari-hari penuh kenestapaan, tidak hanya bagi para pengungsi itu, tetapi juga bagi warga kampung di mana para pengungsi itu tinggal.
Kabupaten Belu adalah daerah tandus. Warga setempat umumnya petani dengan ladang terbatas yang ditanami jagung dan ubi ketika musim hujan tiba. Jaminan hidup itu kerap harus dibagi bersama dengan para pengungsi yang turut memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam.
Sempat terjadi kala itu warga mendesak pemerintah untuk segera memulangkan para pengungsi selain karena sudah dianggap aman, juga karena warga merasa terbebani oleh kehadiran pengungsi itu. Sebagian pengungsi memang kembali ke Timor Leste, tetapi sebagian tidak dengan berbagai alasan, umumnya karena khawatir terhadap kemungkinan balas dendam.
Kilas balik
Kamp Merdeka, Kabupaten Kupang, 2001, seorang anak usia tujuh tahun berjalan tergesa. Langkahnya terhenti, dengan tangan kiri ia meraih cepat permen yang ditawarkan kepadanya. Sementara itu, di tangan kanannya ia memegang erat sebilah belati berhulu tanduk rusa.
”Ini pemberian bapakku,” katanya. Ia menerimanya seminggu sebelum jajak pendapat digelar.
Bersama-sama dengan pemuda di desanya serta bapaknya yang adalah kepala desa, bocah itu menyisir satu per satu rumah warga. Ia nyaris saja menggunakan belati itu untuk membunuh neneknya karena ia melihat neneknya menyimpan foto Xanana Gusmao di rumahnya.
Niat itu terhenti karena bapaknya melarang. Jajak pendapat digelar dan sebagian besar warga Timor Timur memilih merdeka. Bocah tersebut akhirnya terpaksa mengungsi. Saat itu ia mengaku enggan untuk kembali ke Timor Leste. Ia takut orang-orang akan memburu dan membunuhnya, seperti apa yang mereka lakukan kepada bapaknya.
Dalam buku Jembatan Air Mata, Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur, Navita Kristi Astuti, seorang relawan yang tergabung dalam Jesuit Refugee Service (JRS), menuliskan, perjalanan panjang rakyat Timor Leste sejak tahun 1975 sampai 1999 menempa mereka menjadi bangsa yang penuh dendam dan amarah.
Perbedaan sikap politik dalam menentukan nasib berbangsa menjerumuskan mereka untuk saling berbalas. Akibatnya, korban berjatuhan. Semuanya itu saling menumpuk seperti lingkaran setan.
Ada yang dulu jadi korban dan saat ini membalas dendam dan menjadi pelaku bagi korban lainnya. Ada yang dulunya menjadi pelaku dan mendapatkan pembalasan dendam dari korbannya pada masa lalu.
Dendam tak berkesudahan. Mungkinkah nilai-nilai perdamaian ditanamkan?
Masa lalu
Namun, semua itu telah lampau. ”Setiap hari, sapi-sapi kami merumput di padang di Timor Leste dan kami pun kerap mencari kayu api dan daun bebak di sana,” kata Hendrikus Halek, Kepala Dusun Maninu, Desa Silawan, Belu.
Padang itu ada di seberang sungai, sekitar 100 meter di belakang garis batas wilayah Indonesia-Timor Leste. ”Kadang-kadang, ketika kami mencari kayu api, kami bertemu dengan patroli dari Timor Leste. Mereka hanya memperingatkan saja agar kami tidak merusak pohon-pohon besar,” kata Hendrikus menambahkan.
Menurut dia, mereka saling memahami karena memang sejak dulu padang itu menjadi tempat di mana sapi-sapi milik warga Dusun Maninu digembalakan. Di situ pula warga Maninu mencari bebak untuk membuat rumah. Kekerabatan antarwarga di perbatasan, tutur Hendrikus, terjalin sejak dulu.
Perkawinan antarwarga yang dulu terjadi hingga saat ini pun masih terjadi. ”Pernah ada, dari arah bukit itu, seorang pemuda Timor Leste berseru kepada seorang gadis di desa ini, ’Adik, aku cinta padamu,’” kata Hendrikus.
Menurut dia, keadaan sudah kembali membaik dan pulih seperti sediakala. Keputusan politik tidak memupus ikatan kekerabatan itu.
Joseph Untung, Kepala Desa Silawan, pun mengakuinya. Bahkan, ia masih kerap berkunjung ke Timor Leste karena dua anak perempuannya menikah dengan pemuda asal Timor Leste. Hanya karena keterbatasan dana yang menyebabkan anak dan menantunya jarang berkunjung ke Silawan. Namun, relasi di antara mereka tetap hangat, kata Joseph yang pernah menjadi pegawai di Timor Leste ketika negara itu masih menjadi bagian dari Indonesia.
Harapan
”Benar, sekarang semua telah kembali menjadi lebih baik. Tak perlu ada dendam dan curiga, apalagi banyak di antara kami masih berkerabat. Memang politik telah memaksa kami berpisah. Namun, hati kami tetap satu walau di bawah dua bendera yang berbeda,” kata Manino Pareira di atas tapal batas yang tergambar di Jembatan Mota’ain ketika sebuah truk besar dengan bak tertutup berukuran 20 kaki melintas membawa berbagai barang, seperti mi instan, terigu, minyak goreng, dan beras, pesanan toko-toko kelontong yang dikelola warga Indonesia di Dili, Timor Leste.
Angin dari putaran roda-roda dan laju truk itu mengempas pasir-pasir yang ada di tengah jalan. Sejenak pasit itu beterbangan dalam terik udara siang hari. Lalu luruh kembali ke jalan dan menutup garis batas wilayah itu.
Dari arah Dili, beberapa pemuda turun dari travel. Mereka menjinjing tas besar dan berjalan mantap ke arah gerbang perbatasan wilayah Indonesia. ”Mereka hendak ke Kupang dan Surabaya. Mereka bersekolah di sana,” kata Manino Pareira.
Tak ada lagi ketegangan seperti pernah terjadi dulu. Derak roda moda transportasi dari dua negara itu telah turut menjadi bagian dari sebuah perjalanan perubahan di tapal batas. Menjadi bagian dari harapan yang dibangun bersama antara warga dua bangsa.
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/22/03174294/satu.hati.dua.bendera
Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:17 WIB
B Josie Susilo Hardianto
Garis putih itu makin pudar, tergerus roda dan terompah. Debu dan pasir laut yang menutupi makin menyamarkan garis batas wilayah Indonesia-Timor Leste. Mereka yang lalu lalang di atas Jembatan Mota’ain, tempat garis itu digambar, tak banyak memerhatikannya.
Perhatian lebih tertumpah pada peluk hangat antarkerabat, tawa dan canda riang para porter dan penukar uang, para sopir yang saling menukar catatan daftar penumpang, dan anak-anak Desa Silawan yang sibuk berlari ke sana ke mari, bermain berkejaran. Para ajuda lodan—porter asal Timor Leste—yang duduk di atas pagar jembatan Mota’ain tersenyum melihat tingkah anak-anak itu.
”Eh, adik, itu ada lagi yang tiba,” seru Manimo Pareira sambil menunjuk ke arah sebuah travel yang tiba dengan memalingkan wajahnya ke arah pantai, di mana travel yang membawa penumpang dari Dili itu tiba.
Mengapa tidak dia sendiri? Ternyata ada kesepakatan, setiap penumpang yang tiba dari Timor Leste, para porter dari Indonesia yang datang melayani. Sebaliknya, para porter dari Timor Leste yang ganti melayani ketika ada pelintas batas tiba dari Atambua dan hendak melintas ke Timor Leste.
Pembagian itu membuat rezeki terbagi dengan adil di perbatasan. Tidak ada saling rebut, bahkan mereka kerap makan bersama, berbagi rokok dan cerita. ”Sebagian dari kami memang masih memiliki hubungan kekerabatan,” kata Manino Pareira yang tetap fasih berbahasa Indonesia.
Mengungsi
Namun, gejolak politik menjelang dan sesudah jajak pendapat digelar pada tanggal 30 Agustus 1999 terpaksa membuat mereka berpisah. Ratusan ribu warga Timor Timur kala itu berduyun-duyun meninggalkan kampung halaman mereka, menyelamatkan diri dari amuk yang mematikan.
Data Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2005 menyebutkan, jumlah pengungsi asal Timor Timur yang tersebar di berbagai wilayah NTT dan Sumba mencapai 104.436 jiwa.
Kabupaten Belu tercatat sebagai wilayah yang menampung pengungsi paling banyak, yaitu 15.274 kepala keluarga atau sebanyak 70.453 jiwa.
Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan daya dukung yang nyaris tidak ada. Sebagian besar dari mereka pergi dengan hanya membawa baju yang melekat di badan. Tiba pada malam hari di perkampungan dan bertahan hidup dengan makanan seadanya.
Hari-hari berikutnya adalah hari-hari penuh kenestapaan, tidak hanya bagi para pengungsi itu, tetapi juga bagi warga kampung di mana para pengungsi itu tinggal.
Kabupaten Belu adalah daerah tandus. Warga setempat umumnya petani dengan ladang terbatas yang ditanami jagung dan ubi ketika musim hujan tiba. Jaminan hidup itu kerap harus dibagi bersama dengan para pengungsi yang turut memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam.
Sempat terjadi kala itu warga mendesak pemerintah untuk segera memulangkan para pengungsi selain karena sudah dianggap aman, juga karena warga merasa terbebani oleh kehadiran pengungsi itu. Sebagian pengungsi memang kembali ke Timor Leste, tetapi sebagian tidak dengan berbagai alasan, umumnya karena khawatir terhadap kemungkinan balas dendam.
Kilas balik
Kamp Merdeka, Kabupaten Kupang, 2001, seorang anak usia tujuh tahun berjalan tergesa. Langkahnya terhenti, dengan tangan kiri ia meraih cepat permen yang ditawarkan kepadanya. Sementara itu, di tangan kanannya ia memegang erat sebilah belati berhulu tanduk rusa.
”Ini pemberian bapakku,” katanya. Ia menerimanya seminggu sebelum jajak pendapat digelar.
Bersama-sama dengan pemuda di desanya serta bapaknya yang adalah kepala desa, bocah itu menyisir satu per satu rumah warga. Ia nyaris saja menggunakan belati itu untuk membunuh neneknya karena ia melihat neneknya menyimpan foto Xanana Gusmao di rumahnya.
Niat itu terhenti karena bapaknya melarang. Jajak pendapat digelar dan sebagian besar warga Timor Timur memilih merdeka. Bocah tersebut akhirnya terpaksa mengungsi. Saat itu ia mengaku enggan untuk kembali ke Timor Leste. Ia takut orang-orang akan memburu dan membunuhnya, seperti apa yang mereka lakukan kepada bapaknya.
Dalam buku Jembatan Air Mata, Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur, Navita Kristi Astuti, seorang relawan yang tergabung dalam Jesuit Refugee Service (JRS), menuliskan, perjalanan panjang rakyat Timor Leste sejak tahun 1975 sampai 1999 menempa mereka menjadi bangsa yang penuh dendam dan amarah.
Perbedaan sikap politik dalam menentukan nasib berbangsa menjerumuskan mereka untuk saling berbalas. Akibatnya, korban berjatuhan. Semuanya itu saling menumpuk seperti lingkaran setan.
Ada yang dulu jadi korban dan saat ini membalas dendam dan menjadi pelaku bagi korban lainnya. Ada yang dulunya menjadi pelaku dan mendapatkan pembalasan dendam dari korbannya pada masa lalu.
Dendam tak berkesudahan. Mungkinkah nilai-nilai perdamaian ditanamkan?
Masa lalu
Namun, semua itu telah lampau. ”Setiap hari, sapi-sapi kami merumput di padang di Timor Leste dan kami pun kerap mencari kayu api dan daun bebak di sana,” kata Hendrikus Halek, Kepala Dusun Maninu, Desa Silawan, Belu.
Padang itu ada di seberang sungai, sekitar 100 meter di belakang garis batas wilayah Indonesia-Timor Leste. ”Kadang-kadang, ketika kami mencari kayu api, kami bertemu dengan patroli dari Timor Leste. Mereka hanya memperingatkan saja agar kami tidak merusak pohon-pohon besar,” kata Hendrikus menambahkan.
Menurut dia, mereka saling memahami karena memang sejak dulu padang itu menjadi tempat di mana sapi-sapi milik warga Dusun Maninu digembalakan. Di situ pula warga Maninu mencari bebak untuk membuat rumah. Kekerabatan antarwarga di perbatasan, tutur Hendrikus, terjalin sejak dulu.
Perkawinan antarwarga yang dulu terjadi hingga saat ini pun masih terjadi. ”Pernah ada, dari arah bukit itu, seorang pemuda Timor Leste berseru kepada seorang gadis di desa ini, ’Adik, aku cinta padamu,’” kata Hendrikus.
Menurut dia, keadaan sudah kembali membaik dan pulih seperti sediakala. Keputusan politik tidak memupus ikatan kekerabatan itu.
Joseph Untung, Kepala Desa Silawan, pun mengakuinya. Bahkan, ia masih kerap berkunjung ke Timor Leste karena dua anak perempuannya menikah dengan pemuda asal Timor Leste. Hanya karena keterbatasan dana yang menyebabkan anak dan menantunya jarang berkunjung ke Silawan. Namun, relasi di antara mereka tetap hangat, kata Joseph yang pernah menjadi pegawai di Timor Leste ketika negara itu masih menjadi bagian dari Indonesia.
Harapan
”Benar, sekarang semua telah kembali menjadi lebih baik. Tak perlu ada dendam dan curiga, apalagi banyak di antara kami masih berkerabat. Memang politik telah memaksa kami berpisah. Namun, hati kami tetap satu walau di bawah dua bendera yang berbeda,” kata Manino Pareira di atas tapal batas yang tergambar di Jembatan Mota’ain ketika sebuah truk besar dengan bak tertutup berukuran 20 kaki melintas membawa berbagai barang, seperti mi instan, terigu, minyak goreng, dan beras, pesanan toko-toko kelontong yang dikelola warga Indonesia di Dili, Timor Leste.
Angin dari putaran roda-roda dan laju truk itu mengempas pasir-pasir yang ada di tengah jalan. Sejenak pasit itu beterbangan dalam terik udara siang hari. Lalu luruh kembali ke jalan dan menutup garis batas wilayah itu.
Dari arah Dili, beberapa pemuda turun dari travel. Mereka menjinjing tas besar dan berjalan mantap ke arah gerbang perbatasan wilayah Indonesia. ”Mereka hendak ke Kupang dan Surabaya. Mereka bersekolah di sana,” kata Manino Pareira.
Tak ada lagi ketegangan seperti pernah terjadi dulu. Derak roda moda transportasi dari dua negara itu telah turut menjadi bagian dari sebuah perjalanan perubahan di tapal batas. Menjadi bagian dari harapan yang dibangun bersama antara warga dua bangsa.
Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/22/03174294/satu.hati.dua.bendera
Langganan:
Postingan (Atom)