29 Mei 2009

Seri Pembangunan Kelautan Daerah : Wisata Bahari Teluk Palu

Teluk Palu berada dibawah administrasi Kota Palu dan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Pariwisata bahari yang terdapat di Teluk Palu yaitu Lingkar Wisata Teluk Palu di Kelurahan Talise sampai Kelurahan Silae, Wisata di Kelurahan Buluri, Wisata di Kelurahan Vatu Sampu, Silae Beach dan wisata pantai Tanjung Karang.

Film Kondisi Lokasi Wisata Bahari Tanjung Karang Teluk Palu (Diambil, 10 Agustus 2008)

Sedimentasi di Pesisir Teluk Palu

Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Palu (2007) menunjukan bahwa debit sedimen aliran sungai yang bermuara di Teluk sangat tinggi, terutama di Sungai Palu, Sungai Lambara (Tawaili), Sungai Taipa dan Sungai Sombe-Lewara. Debit sedimen di Sungai Palu setiap detiknya mencapai 0,00035411 kg, Sungai Lambara setiap detiknya mencapai 0.00040925 kg, Sungai Taipa setiap detiknya mencapai 0.00011206 kg, dan Sungai Sombe-Lewara setiap detiknya mencapai 0.00017993 kg. Tingginya debit sedimen tersebut telah mempercepat laju sedimentasi yang ada di Teluk Palu.

Film Sedimentasi di Sungai Palu yang bermuara ke Teluk Palu (Diambil pada 10-08-2008)

25 Mei 2009

Laporan Investasi I Kawasan Budi Daya dan Penangkapan Ikan Perlu Reorientasi

" Sektor Perikanan Terpuruk "
Senin, 25 Mei 2009 01:12 WIB
Posting by : warso

Minimnya investasi di sektor kelautan dan perikanan disebabkan paradigma pembangunan di sektor ini yang tidak fokus. Ini diperparah dengan buruknya infrastruktur.


Minimnya investasi di sektor kelautan dan perikanan disebabkan paradigma pembangunan di sektor ini yang tidak fokus. Ini diperparah dengan buruknya infrastruktur.

JAKARTA – Pembangunan sektor kelautan dan perikanan perikanan masih kurang diminati investor. Buktinya, pertumbuhan nilai investasi sektor perikanan turun rata-rata 5,39 persen dalam empat tahun terakhir.

Berdasarkan data triwulan I-2009 yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi sektor perikanan pada 2006 mencapai 33 miliar rupiah dengan 99,39 persen bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara pada 2008, nilai investasi di sektor ini hanya 2,4 miliar dengan 100 persen bersumber dari PMA.

”Sepanjang Januari–Februari 2009, nilai investasi sektor perikanan belum ada. Pemerintah terlihat belum dapat meyakinkan para pemodal dalam negeri untuk menanamkan investasinya di sektor perikanan,” terang Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan Dan Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana di Jakarta, Minggu (24/5).

Menurutnya, penurunan nilai investasi tersebut sangat berpengaruh pada penurunan kegiatan usaha sektor perikanan. Indikasi ini terlihat dari hasil survei kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada triwulan I-2009 yang menunjukkan bahwa nilai saldo bersih tertimbang (SBT) untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan negatif 1,48 persen.

”Penurunan kinerja usaha sektor perikanan juga dapat dilihat dari kapasitas produksi yang terpakai,” ujar Suhana.

Data survei BI tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa kapasitas produksi yang terpakai pada usaha sektor perikanan dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2009 rata-rata sekitar 67,47 persen.

Suhana menambahkan, berdasarkan data triwulan I-2009 Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat pada kurun waktu yang sama pertumbuhan nilai ekspor-impor sektor perikanan juga mengalami penurunan sebesar 2,47 persen per tahun. Sementara itu, pertumbuhan neraca volume perdagangan ekspor impor produk perikanan Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,02 persen per tahun.

“Berdasarkan data BPS tersebut, penurunan kinerja neraca perdagangan ekspor impor produk perikanan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya volume dan nilai impor produk perikanan Indonesia.”

Buruknya investasi dan menurunnya nilai ekspor-impor produk perikanan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan. Penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan dalam tiga tahun terakhir anjlok hingga lebih dari 85 persen per tahun. Total penyerapan tenaga kerja sektor perikanan tahun 2006 itu mencapai 1.207 orang. Sementara tahun 2008 penyerapan tenaga kerja sektor perikanan mengalami penurunan drastis menjadi 173 orang saja per tahun.


Belum Fokus

Kalangan legislatif menilai minimnya investasi di sektor kelautan nasional disebabkan paradigma yang tidak mendukung sektor tersebut. ”Pembangunan kelautan belum fokus. Pembangunan masih diarahkan ke kontinental,” tegas anggota Komisi IV dari F-PDIP Jacobus Mayong Padang.

Dorongan pemerintah kepada pengusaha untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, ungkap Jacobus, juga masih minim. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya infrastruktur di sektor ini akibat minimnya anggaran. “Pemerintah tidak mempermudah izin investasi di sekor kelautan,” katanya.

Untuk menggairahkan investasi, Suhana meminta pemerintah melakukan reorietasi arah kebijakan revitalisasi lahan-lahan budi daya yang sudah mengalami degradasi serta revitalisasi kawasan penagkapan ikan yang sudah mengalami overfishing. ”Ini dapat dilakukan dengan moratorium sementara aktivitas penangkapan ikan di beberapa kawasan,” ungkapnya.

Upaya lain yang dapat dilakukan, tutur Suhana, adalah memperbaiki daya saing produk perikanan di pasar internasional maupun lokal, mengatasi praktik IUU fishing secara lebih komprehensif. ”Jangan hanya menangkap kapal-kapal ilegal, padahal jauh dari itu praktik perikanan yang tidak dilaporkan (unreforted) atau yang dilaporkan tidak semestinya (underreforted) tidak kalah banyaknya,” katanya.
(ims/lha/N-1)

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/ver02/

Investasi Perikanan Turun 5,39 Persen per Tahun

Minggu, 24 Mei 2009 18:38 WIB

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/76195/21/2/Investasi-Perikanan-Turun-539-Persen-per-Tahun

JAKARTA--MI: Pertumbuhan nilai investasi sektor perikanan turun rata-rata 5,39 persen dalam empat tahun terakhir.

"Data BKPM yang dikeluarkan tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan nilai realisasi investasi sektor perikanan dalam kurun waktu 2006 hingga Februari 2009 mengalami penurunan sebesar 5,39 persen per tahun," kata Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan Dan Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana di Jakarta, Minggu (24/5).

Dari data tersebut, ia mengatakan, nilai investasi sektor perikanan tahun 2006 mencapai Rp33 miliar dengan 99,39 persen bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Sementara tahun 2008 nilai investasi sektor perikanan hanya mencapai Rp2,4 miliar dengan 100 persen bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Sepanjang Januari hingga Februari 2009, nilai investasi sektor perikanan masih belum ada. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tidak mendapatkan perhatian yang baik dari para pemodal dalam negeri.

"Pemerintah terlihat belum dapat meyakinkan para pemodal dalam negeri untuk menanamkan investasinya di sektor perikanan," ujar Suhana.

Ia menambahkan, penurunan nilai investasi tersebut sangat berpengaruh terhadap penurunan kegiatan usaha sektor perikanan. Berdasarkan survei kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada 2009, menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mengalami penurunan.

Data survei tersebut, kata Suhana, nilai saldo bersih tertimbang (SBT) untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan negatif 1,48 persen. Penurunan kinerja usaha sektor perikanan juga dapat dilihat dari kapasitas produksi yang terpakai.

Data survei BI tersebut, lanjut dia, kapasitas produksi yang terpakai pada usaha sektor perikanan dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2009 turun rata-rata sekitar 67,47 persen. (Ant/OL-04)

Saatnya Mewujudkan Negara Kepulauan Indonesia

"UUD 1945 Pasal 25E telah mengamantkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"
”Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang seimbang.” (Pidato Bung Karno yang disampaikan dalam National Maritime Convention I tahun 1963)