Archipelago Economic Center

Bantuan Kapal dan Konflik Perebutan Wilayah

2011-11-07T11:21:00.003+07:00

31.10.2011 10:14

Bantuan Kapal dan Konflik Perebutan Wilayah

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/bantuan-kapal-dan-konflik-perebutan-wilayah/

Penulis : Suhana*

(foto:dok/ist)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengalihkan sebagian anggaran program 1.000 kapal nelayan berbobot mati di atas 30 gross ton (GT) untuk pengadaan kapal yang berukuran lebih kecil.
Hal itu guna merespons keputusan rapat kerja Komisi IV DPR, yang mendesak pemerintah mengevaluasi kembali program pengadaan 100 kapal periode 2010-2014 agar lebih berguna bagi nelayan kecil.
Rencana pemerintah untuk menurunkan ukuran kapal bantuan bagi nelayan hendaknya dicermati secara hati-hati, apakah dengan diberikannya bantuan kapal yang lebih kecil nelayan akan semakin sejahtera atau bahkan sebaliknya.
Pemerintah perlu membuka kembali data dalam 10 tahun terakhir ini terkait kasus-kasus perebutan wilayah tangkap antarnelayan kecil di perairan Indonesia, yang sangat tinggi.
Misalnya awal Mei 2005 di Perairan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, telah terjadi pertikaian antarnelayan dalam perebutan wilayah tangkapan ikan. Pertikaian tersebut telah mengakibatkan sembilan kapal nelayan habis terbakar (Kompas, 4 Mei 2005).
Akar permasalahan berbagai pertikaian perebutan wilayah tangkap tersebut lebih didominasi oleh semakin menurunnya sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia dan belum terkendalinya jumlah kapal dan nelayan kecil di perairan Indonesia.
Dengan demikian, apabila sekarang ini KKP mau menambah jumlah kapal kecil di wilayah perairan Indonesia, penulis khawatir program tersebut akan semakin memperkeruh masalah perebutan wilayah tangkap di perairan Indonesia.
Kebijakan Tanggung
Sejauh ini, sejumlah kebijakan demi mengatasi masalah perebutan wilayah tangkap antarnelayan kecil di perairan Indonesia sudah dicoba pemerintah. Namun akibat perencanaan yang tidak matang, kebijakan-kebijakan tersebut gagal di tengah jalan.
Misalnya pada periode pemerintahan Megawati, pemerintah mencanangkan program transmigrasi nelayan Pantai Utara Jawa ke wilayah perairan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) guna menghindari kelebihan nelayan di perairan Pantai Utara Jawa.
Namun, karena tidak ada perencanaan yang matang, program trasmigrasi nelayan tersebut terkesan tak lebih hanya “mentransmigrasikan” kemiskinan nelayan dari Pulau Jawa ke wilayah perairan lain.
Saat ini pemerintah mencanangkan program restrukturisasi kapal milik nelayan kecil diganti dengan kapal-kapal di atas 30 GT, dengan harapan para nelayan kecil tersebut dapat mengakses wilayah perairan ZEEI dan laut lepas.
Namun, karena belum ada perencanaan yang matang, keberadaan program tersebut kini menimbulkan berbagai masalah di lapangan dan terancam gagal.
Hal itu tercermin dari empat indikator. Pertama, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2011 terhadap realisasi anggaran KKP tahun anggaran 2010 tercatat adanya beberapa satuan kerja (satker) pada Tugas Pembantuan, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota, yang tidak merealisasikan anggaran untuk pengadaan kapal di atas 30 GT.
Berdasarkan laporan BPK tersebut, berarti pelaksanaan bantuan kapal untuk restrukturisasi kapal nelayan tidak dibuat dengan perencanaan yang matang.
Kedua, KKP sebagai penggagas program tersebut jelas belum memahami karakteristik para nelayan kecil dan kondisi sumber daya ikan di perairan Indonesia.
Karakteristik nelayan kecil berbeda dengan karakter nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT, mulai dari perilaku menangkap ikan sampai pada penguasaan teknologi yang ada di kapal jelas sangat jauh berbeda.
Akibatnya, dengan waktu yang sangat mepet tersebut sangat tidak masuk akal apabila pemerintah dapat mengubah karakteristik nelayan kecil menjadi nelayan dengan kapal 30 GT tersebut. Apalagi tidak diikuti dengan program-program adaptasi nelayan kecil tersebut menjadi nelayan besar.
Terkait dengan kondisi sumber daya ikan di perairan Indonesia, saat ini kondisi penangkapan di laut pertumbuhannya sudah mulai terbatas, mengingat sudah mulai banyak kawasan perairan yang fully-exploited maupun mengalami over fishing seperti yang telah dilaporkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dalam hasil evaluasinya tahun 2006.
Namun, walaupun kondisi sudah kritis, sampai saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan belum menjalankan amanat UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang secara tegas mengamanatkan agar segera menyusun keputusan menteri terkait rencana pengelolaan perikanan nasional (Pasal 7).
Ketiga, seandainya saja benar kapal tersebut diberikan kepada para nelayan kecil, penulis yakin hal itu malah akan makin menjerumuskan nelayan terhadap ketergantungan kepada para tengkulak. Biaya pengoperasian kapal di atas 30 GT sangat besar, bisa mencapai puluhan juta rupiah sekali trip.
Apalagi, BBM yang dipakai untuk kapal ikan di atas 30 GT dikenakan harga nonsubsidi (harga industri). Pertanyaannya: darimana para nelayan kecil mendapat biaya operasional kapal tersebut kalau bukan dari para tengkulak? Terlebih pihak perbankan pun belum mau mengucurkan kredit modal untuk para nelayan.
Ujung-ujungnya, kapal-kapal itu akan berganti pemilik ke para tengkulak. Kalau hal itu sampai terjadi, jelas bantuan kapal akan semakin menjerumuskan para nelayan kecil pada praktik-praktik yang melanggar hukum.
Keempat, pascapelaksanaan bantuan kapal 30 GT tersebut, produksi perikanan tangkap dipastikan tidak bakal meningkat signifikan. Bahkan laporan audit BPK (2011) menunjukkan bahwa dari total produksi perikanan nasional tahun 2010, 50,55 persen disumbangkan perikanan budi daya.
Artinya, peran perikanan tangkap terlihat semakin menurun dalam kontribusi terhadap produksi perikanan nasional. Ini sesuai dengan kondisi sumber daya perikanan tangkap tersebut.
Selain itu, kesejahteraan nelayan tidak meningkat signifikan, bahkan cenderung menurun. Hal ini tercermin dari terus menurunnya nilai tukar nelayan.
Data Badan Pusat Statistik (2011) terlihat bahwa rata-rata nilai tukar nelayan nasional per September 2011 tercatat hanya mencapai 103,80, atau menurun jika dibandingkan tahun 2009 yang nilainya mencapai 105,05.
Harus Matang
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KKP perlu kembali mematangkan perencanaan restrukturisasi kapal nelayan tersebut. Pengalihan bantuan kapal 30 GT menjadi kapal-kapal yang berukuran lebih kecil tidak akan menyelesaikan masalah nelayan dan pengelolaan sumber daya ikan di lapangan.
Seandainya program tersebut dilaksanakan, penulis melihat hanya menyelesaikan tekanan politik saja, sementara masalah perebutan sumber daya ikan antarnelayan Indonesia akan semakin parah. Ini karena kapal-kapal kecil akan semakin menumpuk di wilayah pesisir Indonesia, sementara kondisi sumber daya ikan terus menurun.
Karena itu, KKP sebelum melanjutkan program restrukturisasi kapal tersebut hendaknya mematangkan lebih dahulu perencanaan program tersebut.
Selain itu, KKP hendaknya segera menyusun keputusan menteri terkait rencana pengelolaan perikanan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU Perikanan. Ini dimaksudkan agar program bantuan kapal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi sumber daya ikan nasional.
Program-program bimbingan adaptasi dari nelayan kecil (pantai) menjadi nelayan besar (ZEE dan laut lepas) juga perlu dikedepankan guna menjaga kesuksesan program tersebut. Dukungan perbankan jgua diharapkan. Ini dimaksudkan agar ketergantungan nelayan terhadap para tengkulak akan semakin menurun.
Alhasil, tanpa adanya perencanaan yang matang, program bantuan kapal akan berujung pada krisis sumber daya ikan, konflik, dan kemiskinan nelayan, serta semakin menjamurnya praktik korupsi.
*Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/bantuan-kapal-dan-konflik-perebutan-wilayah/

Negara Kelautan Pengimpor 1,8 Juta Ton Garam

2011-09-24T16:39:00.003+07:00

Penulis : Suhana*

(foto:dok/ist)

Sebulan lebih masalah garam nasional menjadi perbincangan publik, baik di media massa maupun dalam forum-forum diskusi lainnya, seperti di pertemuan focus group discussion (FGD) kantor Sinar Harapan pekan lalu.
Kisruh garam diawali dengan banjirnya garam impor legal maupun ilegal di awal 2011. Akibatnya harga garam petani anjlok. Garam impor memang sangat menekan para petani garam nasional, karena di beberapa sentra garam saat ini sedang panen raya.
Akan tetapi pada 2010 harus diakui garam impor sangat diperlukan untuk memenuhi konsumsi garam nasional. Proses produksi garam yang masih mengandalkan proses alami dari panas sinar matahari telah menjadi kendala ketika cuaca buruk, seperti yang terjadi sepanjang 2010.
Produksi garam nasional pada 2010 hanya mencapai 30.000 ton, sehingga pemerintah mengimpor lebih dari 2,1 juta ton guna memenuhi kebutuhan nasional. Rata-rata impor garam nasional setiap tahunnya mencapai 1,8 juta ton (UN Comtrade 2010).
Kisruh garam impor terjadi karena pemerintah tidak konsisten dan tegas menerapkan Surat Keputusan Menperindag No 360/MPP/Kep/5/2004 yang mengatur tentang (1) kewajiban bagi industri yang mengimpor garam (importir terdaftar garam) untuk membeli 50 persen kebutuhannya dari garam lokal terlebih dahulu, (2) dilarang mengimpor garam pada masa tertentu (satu bulan sebelum panen, selama panen, dan dua bulan setelah panen garam rakyat), serta dilarang mengimpor garam bila harga garam rakyat terlalu rendah (di bawah Rp 145.000 per ton untuk mutu K1, Rp 100.000 per ton untuk K2, dan Rp 70.000 untuk K3). Kenyataan di lapangan, SK Menperindag tersebut tak laku.
Mutu Rendah
Sebagian besar masyarakat mempertanyakan kenapa Indonesia yang lautnya luas masih mengimpor garam. Seharusnya para pemangku kepentingan (baca: pemerintah) sadar hal itu dan membuat kebijakan pergaraman nasional yang baik.
Catatan penulis menunjukkan tingginya impor garam disebabkan oleh, pertama, produksi garam nasional 100 persen masih mengandalkan panas matahari. Proses produksi garam nasional yang masih sangat tradisional tersebut menjadi pemicu rendahnya produksi garam nasional.
Sampai saat ini tidak dikembangkan teknologi tepat guna dan ekonomis yang dapat diaplikasikan oleh para petambak garam. Akibatnya, produksi garam nasional masih sangat tergantung pada kondisi cuaca, kalau panas matahari cukup, produksi garam meningkat dan sebaliknya.
Penulis menilai pemerintah tidak serius membenahi proses produksi garam nasional. Seharusnya sejak lama pemerintah dan perguruan tinggi dapat mengembangkan berbagai teknologi tepat guna dan ekonomis bagi para petani garam, namun hal itu hanya berhenti di angan-angan. Bahkan ketika ditanyakan pada kalangan perguruan tinggi dan pemerintah: adakah ahli garam di Indonesia? Jawabannya, banyak yang tidak tahu siapa ahli garam yang ada di negara bahari ini.
Kedua, garam yang diproduksi petambak tradisional kualitasnya rendah, sehingga para pengusaha lebih menyukai garam impor yang berkualitas tinggi namun harganya murah.
Secara hukum ekonomi perilaku pengusaha garam nasional tersebut dapat dibenarkan. Meskipun demikian, tanpa adanya pembinaan yang baik terhadap para petambak garam nasional agar mutu produksi mereka meningkat, sama saja dengan membiarkan mereka terus terpuruk.
Perlu Kebijakan Tuntas
Ada tiga hal pokok yang sering menjadi masalah bagi petani garam, yaitu harga, mutu, dan distribusi produk. Kalau kita lihat saat ini, penentuan harga garam di tingkat petani lebih banyak ditentukan pada mekanisme pasar, walaupun dalam SK Menperindag Tahun 2004 telah ditentukan patokan harga di tingkat titik pengepul (collecting point) di sentra-sentra garam rakyat.
Penentuan harga dalam realisasinya belum dilaksanakan, tidak dilakukan secara konsisten dan konsekuen meskipun telah ditetapkan dan diatur keputusan pemerintah.
Belum adanya standardisasi mutu yang baku dan disepakati pemangku kepentingan terkait, setidak-tidaknya oleh petani garam dan pihak produsen garam olahan, sangat merugikan petani.
Selama ini penentuan mutu oleh produsen secara sepihak berdasarkan hasil visualisasi produk. Petani garam tidak mengetahui secara pasti spesifiksi teknis kelas mutu dan harga yang berlaku. Keterbatasan akses informasi dimanfaatkan produsen dalam penentuan mutu produk garam petani.
Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu dan jumlah garam rakyat yang diproduksi juga mengalami banyak kendala, antara lain makin buruknya mutu air laut sebagai bahan baku pembuatan garam, makin sempit dan kecilnya petak-petak ladang garam karena kepemilikan per orang/penguasaan lahan yang terbatas, bersaing dengan penggunaan lahan yang lebih produktif, lamanya musim hujan dan tingginya curah hujan pada waktu tertentu, dan makin tingginya biaya produksi di saat harga garam rakyat jatuh.
Berdasarkan hal tersebut, kisruh garam impor ini hendaknya dijadikan pintu masuk untuk memperbaiki kebijakan pergaraman nasional yang saat ini masih sangat amburadul. Perlu ada kebijakan yang tuntas guna memperbaiki kondisi pergaraman dan kesejahteraan petani garam nasional.
Petani garam tidak hanya memerlukan kucuran anggaran bantuan modal saja, tetapi perlu juga didukung kebijakan lainnya seperti perbaikan kualitas perairan laut nasional sebagai bahan baku para petani garam.
Selain itu juga peran perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset milik pemerintah lainnya perlu dioptimalkan guna menghasilkan teknologi-teknologi tepat guna dan ekonomis dalam mendukung produksi garam nasional.
Alhasil, tanpa adanya kebijakan yang tuntas, yang melibatkan semua sektor, penulis khawatir kisruh garam impor ini hanya akan berakhir tanpa ada perbaikan yang berarti bagi para petani garam nasional. Dengan begitu, garam impor akan terus menghantui para petani garam nasional.
*Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/negara-kelautan-pengimpor-18-juta-ton-garam/

Pekerja Asing Distop

2011-06-06T05:09:00.000+07:00

Kompas, 6 Juni 2011 | 03.31 WIB

Pekerja Asing Distop

Jakarta, Kompas - Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menghentikan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing bagi kapal perikanan Indonesia. Penghentian tenaga kerja asing diberlakukan bagi semua kapal ikan baik yang mengajukan izin baru maupun perpanjangan izin.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Dedy Sutisna, Sabtu (4/6) di Jakarta, mengemukakan, salah satu syarat penerbitan ataupun perpanjangan surat izin penangkapan ikan maupun surat izin kapal pengangkut ikan adalah tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Menurut Dedy, ketentuan tentang penghentian rekomendasi tenaga kerja asing mulai diterapkan Maret 2011. Adapun regulasi terkait penghentian tersebut sedang dirumuskan dalam revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

”Secara bertahap, pemerintah menghentikan penggunaan tenaga kerja asing di kapal perikanan,” kata Dedy.

Pemilik Perusahaan Perikanan Harini Group, Harini Nalendra, menilai, tenaga kerja Indonesia sesungguhnya memiliki keunggulan bekerja di kapal ikan, bahkan hingga tingkat internasional. Ia mencontohkan, di kapal-kapal ikan Jepang, jumlah tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan Jepang saat ini berbanding 4 : 1.

Meski demikian, kendala yang masih perlu dibenahi adalah sertifikasi yang mumpuni agar tenaga kerja memiliki akreditasi yang diakui internasional.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengemukakan, jumlah tenaga kerja asing di kapal ikan di Laut Arafura hingga kini hampir 100 persen dari total awak kapal. Dibutuhkan kepastian implementasi di lapangan melalui pendaratan seluruh hasil tangkapan kapal perikanan di pelabuhan Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UU Perikanan.

”Selama hasil tangkapan tidak didaratkan di pelabuhan-pelabuhan nasional, sulit untuk dapat mengontrol tenaga kerja asing,” ujar Suhana.

Terkait dengan hal itu, aparat pengawasan KKP juga perlu mendorong inspeksi ke kapal perikanan di tengah laut sehingga dapat dikontrol apakah tenaga kerja di kapal perikanan asing atau tidak. (LKT)

Dominasi Tenaga Kerja Asing Masih Tinggi

2011-06-04T06:01:00.000+07:00

Kompas, 4 Juni 2011 | 05.22 WIB

Dominasi Tenaga Kerja Asing Masih Tinggi

Jakarta, Kompas - Dominasi tenaga kerja asing dalam sektor perikanan di Indonesia masih tinggi. Sejak Oktober 2010 sampai Maret 2011, jumlah tenaga kerja asing mencapai 1.199 orang.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010, jumlah tenaga kerja asing di kapal perikanan masih di atas 70 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mensyaratkan maksimal 30 persen.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana, di Jakarta, Jumat (3/6), menilai, dominasi tenaga kerja asing merupakan dampak dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Perikanan. Selain itu, mengurangi peluang tenaga kerja nasional di sektor perikanan.

Suhana mencontohkan, apabila 200 kapal ikan mempekerjakan 30 anak buah kapal, kapal itu dapat menyerap 6.000 tenaga kerja nasional. Minimnya penyerapan tenaga kerja dalam negeri itu kontradiktif dengan upaya pemerintah mengembangkan sekolah perikanan nasional. ”Pemerintah perlu tegas mendorong penyerapan tenaga kerja perikanan dalam negeri,” kata Suhana.

Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya kapal ikan asing di perairan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah usaha penangkapan ikan yang dicabut karena tidak berizin dan melanggar hingga Mei 2011 mencapai 217 unit.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui, sebagian hasil tangkapan ikan di perairan Indonesia tidak didaratkan di Indonesia, tetapi dibawa langsung ke luar negeri.

Akibatnya, pasokan ikan dalam negeri kurang sehingga Indonesia beberapa kali mengimpor ikan. Kapal berbobot mati di atas 30 ton yang dimiliki pengusaha Indonesia kurang dari 2 persen dari total kapal yang beroperasi. Selebihnya milik pengusaha asing. (LKT)

Bertumpu pada Revolusi Biru

2011-05-30T10:28:00.000+07:00

Sektor Kelautan | Peningkatan Impor Dipicu Berlakunya ACFTA

Bertumpu pada Revolusi Biru

ANTARA

Hingga saat ini, revolusi biru masih terus gencar digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Fadel Muhammad. Dalam pandangan Fadel, perubahan paradigma pembangunan dari daratan ke lautan itu perlu terus didorong dan dijadikan mainstream pembangunan nasional karena banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir.

"Presiden juga sudah menyatakan dukungan mengenai pembangunan kelautan tersebut," ujar dia di Jakarta, Jumat (27/5).

Demi merealisasikan pembangunan kelautan tersebut, KKP membuat sejumlah program. Bersamaan dengan acara peluncuran Indonesia’s Blue Revolution, kemarin, Fadel menjanjikan adanya terobosan dan strategi baru pembangunan kelautan. Terobosan yang dimaksud ialah merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di bidang kelautan dan perikanan.

Selama ini, sumber pertumbuhan berasal dari perikanan tangkap, perikanan budi daya, wisata bahari, pertambangan, transportasi laut, dan pengembangan jasa kelautan. Berdasarkan Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, diketahui kontribusi produk domestik bruto sektor perikanan tahun 2010 mencapai 3,1 persen, dan ditargetkan meningkat menjadi 3,5 persen pada tahun ini.

Selain PDB, nilai ekspor ditargetkan meningkat tahun ini, yakni bisa mencapai 3,2 miliar dollar AS. Hingga akhir 2010, nilai ekspor perikanan diperkirakan 2,79 miliar dollar AS atau meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 2,46 miliar dollar AS. Pihak KKP juga menargetkan adanya peningkatan produksi perikanan. Apabila rata-rata produksi perikanan nasional selama ini mencapai 6,4 juta ton per tahun, pada 2011 produksi ditargetkan meningkat 20 hingga 30 persen setelah pembangunan sekitar 24 minapolitan.

Belum Terealisasi

Menanggapi program revolusi biru KKP, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (P2KM) Suhana menyatakan program itu belum sepenuhnya terealisasi. Dia juga menilai kebijakan yang diambil pemerintah tidak konsisten.

"Pada awalnya, perikanan budi daya dan minapolitan yang fokus kegiatan untuk mendorong revolusi biru, namun program-programnya sampai saat ini belum berjalan. Tahun ini fokus kebijakan berubah dengan mendorong perikanan tangkap. Jika kebijakannya tidak konsisten, maka akan sulit mencapai target pembangunan perikanan," tandas Suhana.

Suhana juga menyoroti pembangunan perikanan pada triwulan I-2011 yang dipandangnya belum ada perbaikan signifikan dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Hal itu, tambah dia, didasarkan pada beberapa indikator, seperti meningkatnya laju impor, tidak berkembangnya industri perikanan, serta kesejahteraan nelayan yang tidak kunjung membaik.

Masih buruknya tingkat kesejahteraan nelayan dibenarkan pula oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien. Menurut dia, pembangunan perikanan belum mampu mendongkrak taraf hidup nelayan.

"Kenyataannya nelayan masih jauh dari sejahtera, bahkan 90 persen dari mereka tidak sekolah dan hanya lulus sekolah dasar. Kondisi itu ironis karena tidak sesuai dengan amanat UUD terkait perlindungan pemerintah terhadap rakyat," paparnya.

Sementara itu, peningkatan laju impor, jelas Suhana, bisa dilihat dari pencapaian periode Januari hingga Februari 2011 yang mencapai 71,12 juta dollar AS. Kenaikan laju impor selama periode itu mencapai 54,68 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan impor hanya 32,23 persen.

Suhana menyatakan peningkatan laju impor itu dipicu oleh berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Peningkatan impor itu, tambahnya, tidak berdampak pada peningkatan kapasitas industri perikanan. Data Bank Indonesia (2011) menunjukkan rata-rata kapasitas industri perikanan yang terpakai pada triwulan I-2011 adalah 68,82 persen. Hal itu menunjukkan impor produk perikanan yang masuk ke Indonesia tidak digunakan untuk bahan baku, tetapi justru dominan untuk dikonsumsi.

Lebih lanjut, Suhana menuturkan tingginya laju impor ikan dan produk perikanan pada 2011 diduga berdampak terhadap penurunan pendapatan nelayan nasional. Hal itu dikarenakan konsumen lebih memilih ikan impor yang harganya cenderung lebih murah ketimbang ikan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan nasional. aan/E-2

Sumber : http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/63323

Sektor Perikanan Didominasi Asing

2011-05-25T05:42:00.000+07:00

Sektor Perikanan Didominasi Asing

Kompas, Rabu 25 Mei 2011

Jakarta, Kompas - Investasi sektor perikanan saat ini didominasi asing. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, selama triwulan I-2011, total investasi di sektor perikanan mencapai 1,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 10,28 miliar dan seluruhnya merupakan investasi asing.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana, Selasa (24/5) di Jakarta, mengemukakan, penguasaan investor asing dalam sektor perikanan menunjukkan minat investor dalam negeri belum membaik sejak triwulan II-2009. Tahun 2010, investasi perikanan juga didominasi asing.

Dominasi asing di sektor perikanan itu juga tecermin dari tingginya laju impor ikan serta belum berkembangnya industri perikanan nasional. Untuk itu, diperlukan terobosan agar kebijakan perikanan mengedepankan kemajuan usaha dalam negeri dan bukan kepentingan asing.

”Rendahnya minat investor dalam negeri di sektor perikanan perlu segera diantisipasi pemerintah agar ekonomi perikanan dapat tumbuh dengan kekuatan nasional,” kata Suhana.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia Herwindo. Dominasi asing di sektor perikanan masih sangat besar, antara lain dari banyaknya bahan baku yang diekspor, sedangkan pasokan ke industri pengolahan lokal minim. Akibatnya, Indonesia bergantung impor bahan baku.

Ia menambahkan, unit pengolahan ikan hingga kini belum efektif menggandeng armada kapal perikanan untuk pasokan bahan baku. Sebagian pengusaha penangkapan ikan mengeluhkan harga ikan di tingkat unit pengolah ikan yang rendah.

Data Badan Pusat Statistik (2011) menunjukkan, nilai impor ikan dan produk perikanan bulan Januari-Februari 2011 sebesar 71,12 juta dollar AS, atau melonjak dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar 32,23 juta dollar AS. Sementara itu, nilai ekspor produk perikanan Januari-Februari tahun 2011 berkisar 320,71 juta dollar AS, atau tumbuh 15,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2010. (LKT/MHF)

Pembangunan Perikanan Lamban

2011-05-16T06:03:00.000+07:00

Pembangunan Perikanan Lamban

Koran Jakarta, Senin, 16 Mei 2011

JAKARTA – Pemerintah mengakui pembangunan sektor perikanan untuk triwulan pertama 2011 agak lamban. Beberapa indikator menunjukkan program pemberdayaan nelayan tidak menggunakan perencanaan yang matang. Dampaknya, tidak ada perbaikan signifi kan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Pembangunan perikanan triwulan pertama 2011 menunjukkan belum ada perbaikan signifikan jika dibandingka periode yang sama tahun lalu, beberapa indikator menunjukkan laju impor meningkat, industri perikanan tidak berkembang, dan kesejahteraan nelayan tidak kunjung membaik,” kata Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (P2KM) Suhana kepada Koran Jakarta, Minggu (15/5) Suhana menerangkan dari sisi impor triwulan pertama 2011, nilai impor periode Januari-Februari tercatat 71,12 juta dollar AS atau naik 54,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2010 yang tercatat hanya 32,23 persen.

Di saat bersamaan nilai ekspor produk perikanan Januari-Februar 2011 hanya naik 15,17 persen dibandingkan tahun lalu dari 272,05 juta dollar AS menjadi 320,71 juta dolar AS. Melonjaknya impor produk ikan dipicu pemberlakuan perdagangan bebas AC-FTA.
aan/E-12

Pemerintah Susun Sistem Logistik

2011-05-10T12:59:00.000+07:00

Lebih dari 400 Kilometer Pantai Indonesia Alami Erosi

2011-05-04T06:01:00.000+07:00

Kompas, 4 Mei 2011 | 04.10 WIB

Lebih dari 400 Kilometer Pantai Indonesia Alami Erosi

Jakarta, Kompas - Perusakan ekologi pantai oleh manusia yang diperparah imbas cuaca ekstrem membuat lebih dari 400 kilometer pesisir Indonesia di 100 lebih lokasi di 17 provinsi terancam erosi pantai. Wilayah terparah adalah pesisir utara Jawa, seluruh pesisir Bali, pesisir timur Lampung, dan pesisir Sumatera Barat.

”Erosi dipicu oleh arus sejajar pantai yang dibangkitkan oleh gelombang,” kata Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono, Selasa (3/5) di Jakarta. Menurut dia, erosi membuat banyak pantai di Indonesia tergerus, bukan karena abrasi. Abrasi pantai adalah pelapukan batuan pantai akibat peristiwa geologis atau hantaman gelombang.

Subandono menilai, ulah manusia merupakan penyumbang terbesar kerusakan pesisir, bukan cuaca ekstrem ataupun pemanasan global. Tindakan manusia yang merusak itu antara lain berupa penebangan hutan bakau, penambangan terumbu karang dan pasir pantai, serta pembangunan bangunan yang menjorok ke laut dan reklamasi pantai yang serampangan.

Terumbu karang, pasir pantai, dan hutan bakau memiliki fungsi sebagai benteng alami pesisir karena mampu meredam kekuatan gelombang. Adapun bangunan yang menjorok ke laut dan reklamasi tanpa memerhatikan sel sedimen atau keseragaman kondisi fisik di lokasi tertentu akan menyebabkan erosi pada satu bagian pantai dan sedimentasi pada bagian pantai yang lain.

”Tiap ada bangunan menjorok ke laut sepanjang 1 kilometer, tingkat kerusakan di darat mencapai 5 km-10 km,” ucapnya.

Cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini membuat permukaan laut makin naik dan tinggi gelombang naik. Gelombang yang menerpa wilayah pesisir yang sudah tererosi semakin besar. Hal itu karena gelombang awal melintasi wilayah laut yang dalam akibat tidak ada benteng penahan gelombang.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menambahkan, tidak tertanganinya erosi pantai merupakan buah pengabaian sistem tata ruang wilayah pesisir. Akibatnya, struktur ekologis wilayah pesisir terganggu dan berdampak pada masyarakat pesisir.

”Hutan bakau sebagai benteng alam tak bisa digantikan dengan bangunan apa pun,” katanya.

Tata ruang wilayah pesisir memiliki dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek dari darat dan laut. Kalaupun tata ruang wilayah pesisir diperhatikan, umumnya masih terkonsentrasi pada aspek darat dan abai dengan aspek laut, terutama persoalan gelombang dan arus.

”Kerusakan daratan dipastikan akan merusak wilayah pesisir. Namun, kerusakan pesisir juga banyak dipicu oleh persoalan dari laut,” kata Suhana.

Subandono menyatakan, solusi terbaik untuk mengurangi dampak erosi pantai adalah mengembalikan kondisi wilayah itu sama dengan aslinya. Jika erosi dipicu oleh penebangan hutan bakau, maka harus dihijaukan kembali. Bila erosi akibat hilangnya terumbu karang, maka karang harus dihidupkan kembali.

”Pembangunan tembok atau tanggul hanya akan memindahkan masalah,” ujarnya.

Hutan bakau berguna sebagai penyerap karbon dan limbah beracun serta tempat pemijahan ikan. Adapun terumbu karang tempat habitat ikan. (MZW)

KKP Melanggar Janji

2011-05-02T10:55:00.000+07:00

Ekonomi Perikanan, CAFTA dan MEA 2015

2011-04-30T19:43:00.000+07:00

Sumber : Sinar Harapan, 30.04.2011 10:06

Ekonomi Perikanan, CAFTA, dan MEA 2015

Penulis : Suhana*

Oleh karena itu, sangat wajar apabila diimplementasikan CAFTA, Indonesia tidak siap menghadapi gempuran produksi China, termasuk serbuan ikan impor dari China. Hal yang sama akan terjadi pada MEA 2015 apabila pemerintah tidak mempersiapkan secara sistematis MEA 2015.

Pembangunan ekonomi perikanan tahun 2010 merupakan periode yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dimulainya kesepakatan perdagangan bebas antara China dan ASEAN (Free Trade Agremeent China–ASEAN (CAFTA).

Sektor perikanan menjadi tonggak kembalinya kekuatan asing.(foto:dok/ist)

Sebagai dampak dari tidak adanya persiapan dan perencanaan yang sistematis tahun-tahun sebelumnya, implementasi CAFTA di sektor perikanan menjadi tonggak kembalinya kekuatan asing dalam menguasai sektor perikanan.

Hal ini ditunjukkan dengan tiga indikator, yaitu pertama meningkatnya investasi asing di sektor perikanan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2011) menunjukkan bahwa investasi asing (PMA) tahun 2010 meningkat 71,67 persen dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari US$ 5,1 juta tahun 2009 meningkat menjadi US$ 18 juta tahun 2010.

Hal yang berbeda terjadi pada penanaman modal dalam negeri (PMDN). Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2011) menunjukkan bahwa PMDN tahun 2010 turun Rp 23,7 miliar dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada 2010 investasi dalam negeri hanya mencapai Rp 1 miliar, sementara tahun 2009 investasi dalam negeri mencapai Rp 24,7 miliar.

Menurunnya investasi dalam negeri dan meningkatnya investasi asing di sektor perikanan sejalan dengan tidak konsistennya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau kita kembali melihat dorongan pemangku kepentingan sektor perikanan sejak 2007 untuk membatasi kepentingan asing di sektor perikanan sangat tinggi, puncaknya ketika Menteri Kelautan dan Perikanan mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No 5 Tahun 2008 tentang izin usaha perikanan tangkap.

Dipertegas kembali dengan disahkannya revisi UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada masa akhir periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan DPR periode 2004-2009. Pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut kepentingan asing di sektor perikanan sangat diperketat dan lebih mendorong keterlibatan nelayan, pembudi daya ikan, investor dalam negeri, dan pengusaha ikan nasional.

Akibatnya, investasi asing pada sektor perikanan tahun 2008 dan 2009 menurun drastis, dan minat investasi dalam negeri cenderung meningkat. Data BKPM (2011) menunjukkan bahwa PMA tahun 2007 mencapai US$ 24,7 juta dan menurun drastis pada 2008 hanya mencapai US$ 2,4 juta dan akhir 2009 kembali meningkat menjadi US$ 5,1 juta. Sementara itu, pascakeluarnya Permen KP No 5 Tahun 2008 minat investasi dalam negeri mulai tumbuh. Data BKPM (2011) menunjukkan bahwa PMDN tahun 2007 hanya sebesar Rp 3,1 miliar menjadi Rp 24,7 miliar pada 2009.

Namun demikian, memasuki periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, (Permen-KP) No 5 Tahun 2008 tentang izin usaha perikanan tangkap diupayakan untuk direvisi kembali dengan memasukkan kepentingan asing. Draf Revisi Permen KP No 5 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) poin d menyebutkan bahwa jenis usaha perikanan tangkap meliputi penangkapan ikan terpadu.

Sementara itu, dalam Pasal 36 Ayat 2 disebutkan bahwa usaha perikanan tangkap terpadu dilaksanakan oleh (1) usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan (2) usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal asing.

Sementara itu, dalam Pasal 37 Ayat 1 disebutkan perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal asing wajib membangun dan/atau memiliki sekurang-kurangnya unit pengolahan ikan (UPI) serta menggunakan tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa ayat dalam Draf Revisi Permen KP No 5 Tahun 2008 tersebut jelas sarat dengan kepentingan pengusaha asing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan di Indonesia. Apalagi fasilitas penanaman modal asing dalam draf permen kelautan dan perikanan tersebut diberikan peluang untuk langsung mengekspor ikan langsung ke luar negeri, karena hanya diwajibkan membangun beberapa unit pengolahan ikan saja di dalam negeri.

Padahal, dalam Permen KP No 5 Tahun 2008 sudah jelas bahwa 100 persen hasil tangkapan harus diolah di dalam negeri. Walaupun implementasi Permen KP No 5 Tahun 2008 tersebut sampai saat ini belum optimal.

Kedua, besarnya laju pertumbuhan impor ikan nasional. Data UN-Comtrade (2011) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan nilai impor ikan dan produk perikanan Indonesia tahun 2010 meningkat tajam sebesar 31,13 persen dibandingkan 2009. Sementara itu, laju pertumbuhan nilai ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia tahun 2010 hanya meningkat sebesar 15,18 persen dibandingkan tahun 2009.

Pascaimplementasi CAFTA, ikan impor dari China sangat mendominasi ikan impor yang masuk ke Indonesia, yaitu mencapai 38,41 persen dari total impor ikan Indonesia (UN-Comtrade 2011).

Tingginya laju impor ikan dari China telah berdampak terhadap penurunan nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) ikan dan produk perikanan Indonesia ke China. Sementara nilai ekspor ikan dari Indonesia ke China tahun 2010 cenderung menurun sehingga neraca perdagangan ikan dan produk perikanan Indonesia menjadi negatif. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2009, namun pada 2010 ini terus mengalami penurunan.

Dalam periode 1996-2008, nilai ISP ikan dan produk perikanan Indonesia ke China masih bernilai positif dengan nilai rata-rata sebesar 0,75 (UN Comtrade 2011). Artinya bahwa pada periode 1996-2008 sebenarnya ekspor ikan Indonesia ke China sudah menuju tingkat kematangan.

Namun, memasuki tahun 2009 dan 2010 perdagangan ikan dan produk perikanan Indonesia terus mengalami penurunan yang drastis seiring dengan terus meningkatnya laju impor ikan dan produk perikanan dari China ke Indonesia. Oleh sebab itu, apabila kondisi tersebut tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat, dikhawatirkan daya saing ikan dan produk perikanan Indonesia ke China akan semakin terpuruk.

Ketiga, tidak berkembangnya industri pengolahan ikan nasional. Tingginya laju impor tahun 2010 ternyata tidak berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas industri perikanan yang terpakai.

Data Bank Indonesia (2011) menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas industri perikanan yang terpakai mengalami penurunan menjadi 71,76 persen dari sebelumnya (2009) yang tercatat sebesar 74,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ikan dan produk perikanan yang masuk ke Indonesia bukan merupakan sumber bahan baku bagi industri pengolahan perikanan nasional, tetapi lebih didominasi oleh ikan dan produk perikanan yang siap konsumsi.

Ketiga indikator tersebut terlihat berjalan secara sistematis sehingga berkuasanya kembali kekuatan asing di sektor perikanan berlangsung secara cepat. Alhasil, apabila kondisi tersebut tidak mengalami perubahan maka tidak menutup kemungkinan MEA 2015 akan semakin mengancam kelestarian sumber daya ikan, pendapatan perikanan nasional, penyerapan tenaga kerja perikanan dan kesejahteraan nelayan serta pembudi daya ikan.

*Penulis adalah Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Info Buku

2011-04-25T12:51:00.003+07:00

Segera terbit buku berjudul :
Ekonomi Politik Kebijakan Kelautan Indonesia.
Penulis Suhana.

Nantikan kabar selanjutnya...

Ribuan Ton Ikan Impor Diloloskan

2011-04-25T11:07:00.000+07:00

Senin,
25 April 2011

Ribuan Ton Ikan Impor Diloloskan

Jakarta, Kompas - Ribuan ton ikan impor ilegal, yang ditahan di pelabuhan perikanan dan bandar udara, dilepaskan ke dalam negeri. Pelepasan ikan impor itu dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, hingga akhir pekan lalu, total produk perikanan impor yang tidak diizinkan masuk sebanyak 12.060.506 kilogram (12.060 ton) atau 245 kontainer. Dari jumlah ikan impor yang ditolak tersebut, sejumlah 2.360.000 kg (2.360 ton) ikan dilepaskan ke dalam negeri setelah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Nikijuluw, menjelaskan, izin impor ikan tersebut diberikan untuk kepentingan pengolahan ikan, kebutuhan umpan, serta ikan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. ”Kami bukan melarang impor ikan, tetapi mengelola impor,” ujar Victor.

Terhitung sejak Maret 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan menahan ribuan ton ikan beku impor di lima pelabuhan perikanan dan satu bandar udara. Penahanan ikan impor dilakukan karena tidak memiliki izin impor hasil perikanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal P2HP KKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2010.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad pernah menyatakan, tidak ada toleransi dan kompromi terhadap produk ikan impor yang tidak punya izin. Ribuan ton ikan impor yang tidak memiliki izin itu akan segera dipulangkan ke negara asal (Kompas, 21/3). Ikan impor ilegal yang ditolak dan sudah dipulangkan atau diekspor ulang ke negara asal hingga Kamis pekan lalu mencapai 4.172.950 kg (4.172 ton) atau 152 kontainer. Ikan impor ilegal yang dalam proses pemulangan ke negara asal sebanyak 2.399.049 kg (2.399 ton).

Kebutuhan industri

Secara terpisah, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menilai, ikan impor yang tidak memiliki izin seharusnya dipulangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suhana menambahkan, pemerintah seharusnya mengeluarkan data terkait berapa kebutuhan bahan baku industri pengolahan nasional dan berapa persen yang harus disuplai dari impor. Hal ini diperlukan guna menghindari impor ikan ilegal yang mengatasnamakan kebutuhan industri pengolahan.

Berdasarkan data survei BI, kapasitas terpakai industri pengolahan pada 2010 jumlahnya cenderung menurun dibandingkan tahun 2009. Padahal, impor ikan meningkat tajam sampai di atas 31 persen. Kapasitas industri yang terpakai pada industri perikanan tahun 2010 rata-rata sekitar 71 persen, sementara tahun 2009 tercatat rata-rata di atas 74 persen.

Menurut Victor Nikijuluw, pihaknya sedang menghitung dan mengevaluasi kebutuhan riil impor ikan. Hingga saat ini, pengajuan izin impor ikan ke KKP sudah mencapai tiga juta ton per tahun. Permintaan izin impor didominasi untuk ikan kembung dan layang. ”Kebutuhan impor ikan sangat bergantung pada produksi dalam negeri. Penghitungan kebutuhan impor akan dievaluasi setiap enam bulan,” ujar Victor.

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, prinsip utama impor perikanan adalah, pertama, keamanan dan kesehatan produk. Kedua, pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan. (LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/04/25/03502315/ribuan.ton.ikan.impor.diloloskan

Swasembada Garam 2015

2011-02-22T12:42:00.005+07:00

Pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan sudah mencanangkan swasembada garam tahun 2015. Hal ini didorong oleh kondisi yang menunjukan bahwa sebaga negara kepulauan indonesia sampai saat ini merupakan negara pengimpor garam. Selain itu juga kondisi petambak garam di indonesia terlihat belum mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Hal ini seiring dengan harga garam dari petambak nasional yang tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan yang terjadi dibeberapa daerah diperparah lagi dengan rendahnya kualitas garam hasil produksi petambak nasional. Untuk mewujudkan swasembada garam di Indonesia bukan permasalahan yang mudah.
Tantangan utamanya adalah kondisi cuaca, hasil studi penulis (2010) di kabupaten pamekasan jawa timur, menunjukan bahwa para petambak garam di kabupaten pamekasan sepanjang tahun 2010 tidak melakukan aktivitas penggaraman dikarenakan terjadinya hujan sepanjang tahun 2010 di wilayah tersebut.
Menurut catatan para petambak, normalnya para petambak dalam setahun bisa melakukan aktivitas penggaraman selama 6 bulan dan dalam 1 bulan biasanya bisa panen garam sekitar 2-4 kali panen. Artinya dalam setahun mereka dapat melakukan panen sekitar 12-24 kali panen. Akan tetapi sepanjang tahun 2010 ternyata mereka tidak satu kalipun melakukan panen garam. Inilah tantangan utama yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mencanangkan program swasembada garam tahun 2015. Pemerintah perlu bekerjasama dengan badan meteorologi dan geofisika dalam menentukan wilayah-wilayah yang dapat dijadikan lokasi penggaraman yang ideal, artinya musim penghujannya lebih rendah dibandingkan musim kemarau. Sebagai negara tropis pertimbangan musim dalam menentukan lokasi penggararam nasional guna mencapai target swasembada garam 2015 menjadi keharusan.
Selain faktor cuaca, faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah pencemaran perairan. Kita ketahui bahwa di beberapa wilayah perairan indonesia diduga sudah mengalami pencemaran yang akut. Faktor pencemaran perairan ini akan sangat menentukan kualitas garam yang di produksi, misalnya apabila di suatu perairan tersebut sudah tercemar timbal, maka secara logika garam yang diproduksi akan mengandung timbal juga, karena timbal tidak ikut menguap seperti air, timbal akan terikat di kristal-kristal garam yang diproduksi oleh para petambak garam. Dengan demikian apabila garam tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka dengan sendirinya akan terkena dampaknya, seperti gangguang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut survey kualitas perairan di lokasi penggaraman menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, agar produksi garam nasional terlindung dari zat pencemar yang dapat merugikan masyarakat.

Bersambung .........

Nilai Tukar Nelayan Tahun 2010 Menurut Propinsi

2011-02-10T10:54:00.001+07:00

Impor Ikan Bakal Melonjak

2011-02-07T09:56:00.004+07:00

Impor Ikan Bakal Melonjak

Senin, 07 Februari 2011
Sektor Perikanan , Produksi Anjlok Akibat Mahalnya Biaya Operasi

JAKARTA – Tingginya biaya produksi dan terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) memicu mahalnya harga produk ikan di dalam negeri sehingga sulit bersaing dengan produk impor. Akibatnya, impor produk ikan tahun ini diprediksi bakal mengalami lonjakan. “Saat ini, ikan dan produk perikanan impor mulai mengancam hasil tangkapan nelayan dan pembudi daya ikan. Produk kita kalah bersaing karena dari sisi biaya produksi lebih mahal dibandingkan dengan negara asia lain,” kata Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana kepada Koran Jakarta, Minggu (6/2).

Berdasarkan data PBB/UN Comtrade, hingga akhir 2010, Indonesia masuk tujuh besar negara importir ikan terbesar di Asia. Urutan pertama ditempati China dengan volume impor 47 persen, Thailand 12 persen, Vietnam delapan persen, Jepang delapan persen, Malaysia delapan persen, Korea Selatan lima persen, dan Indonesia empat persen. Suhana memprediksi peta perdagangan ikan dan produk perikanan akan terus berubah, dan impor ikan yang dilakukan Indonesia akan melonjak jika tidak ada langkah-langkah serius dari pemerintah.

Sampai saat ini, pemerintah masih memilih impor saat terjadi paceklik untuk menjaga pasokan dan tidak menyelamatkan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan saat produksi melimpah. “KKP harus melindungi produk ikan dalam negeri dari masuknya ikan dan produk ikan impor. Distribusi perdagangan ikan antarwilayah perlu diperbaiki sehingga tidak terjadi penumpukan di sentra perikanan. Langkah itu perlu sehingga produk pembudi daya bisa terserap,” ungkapnya. Selain itu, kata Suhana, KKP perlu menyiapkan langkah konkret untuk menekan biaya produksi.

Pasalnya, saat ini, pembudi daya dan nelayan tangkap masih berkutat pada persoalan mahalnya harga pakan serta terbatasnya pasokan BBM. Kepedulian Pemerintah Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, kepedulian pemerintah terhadap nelayan tangkap dan budi daya ikan domestik masih minim. Ia menyatakan jika persoalan mahalnya harga pakan tidak mampu diselesaikan pemerintah, angka impor ikan dan produk ikan berpotensi melonjak. “Jika masalah harga pakan tidak teratasi, daya saing produk ikan dalam negeri akan lemah dan impor ikan akan terus meningkat. Pakan ikan itu 40 persen dari biaya produksi pembudi daya,” jelasnya.

Kondisi itu berakibat pada perbedaan harga produk ikan dalam negeri dibandingkan impor. Ia mencontohkan saat ini harga jual lele di dalam negeri 10 ribu-11 ribu rupiah per kilogram, sedangkan lele impor dari Malaysia hanya 7.500 rupiah per kilogram. Murahnya harga lele dari Malasysia, kata Herman, dipicu oleh murahnya biaya produksi dan dukungan pemerintah terhadap pembudi daya. Selain didukung subsidi, pemerintah Malaysia melindungi pasar domestiknya dengan pengenaan bea masuk yang kompetitif. Dari kondisi itu, kata Herman, KKP perlu melakukan langkah perlindungan bagi pembudi daya, di antaranya memberikan subsidi pakan untuk menekan ongkos produksi.

Cuaca Buruk

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Martani Husaeni mengakui terjadinya lonjakan harga ikan laut disebabkan minimnya produksi ikan darat serta minimnya hasil tangkapan ikan karena banyak nelayan tidak melaut. Berdasarkan data dari KKP, 473.983 nelayan di 41 kabupaten/ kota tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Untuk mengurangi dampak sosial, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi para nelayan. Bantuan tersebut dikeluarkan karena terdapat sekitar 457 ribu nelayan di 20 provinsi yang tidak bisa melaut akibat cuaca buruk.

Percepatan pencairan dana bansos bagi nelayan akan dilakukan tanpa menunggu prosedur yang berbelit-belit dalam pencairan dana. Dana bansos yang dapat digunakan dalam APBN 2011 sebesar 540 miliar rupiah dalam bentuk dana dekonsentrasi. Dana itu ada dalam pos anggaran Kementerian Sosial.
aan/ito/E-12

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=74647

Lampiran

Jurnal Transisi Edisi Volume 6 No 2 Tahun 2010

2010-12-15T13:28:00.002+07:00

Cover Jurnal Transisi Edisi Volume 6 No 2 Tahun 2010

Jurnal Transisi diterbitkan oleh Institutte Strengthening Transition Society Studies (In-Trans Institute), yaitu lembaga non profit, non partisan dan idependen yang mempunyai fokus pada penguatan demokrasi di tingkat lokal guna terwujudnya tatanan masyarakat yang berkualitas dan memiliki kesadaran kritis menuju perubahan sosial yang berkeadilan melalui riset dan analisis pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah dan melakukan peningkatan kapasitas sosial bagi masyarakat serta melakukan publikasi hasil riset dan pengalaman lapangan.
Dalam edisi ini, saya diminta untuk menulis tentang kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan. Judul tulisan saya dalam edisi khusus kelautan ini adalah "Redesain Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian sumberdaya".

Salam

Suhana

Malaysia di Balik Insiden Perairan Bintan

2010-08-23T13:45:00.000+07:00

Harian Sinar Harapan, Senin, 23 Agustus 2010 13:04

Malaysia di Balik Insiden Perairan Bintan

OLEH: SUHANA

Seminggu terakhir ini bangsa Indonesia dikejutkan dengan insiden penangkapan tiga aparat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau, di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, oleh Marine Police Malaysia.

Insinden tersebut menyita perhatian masyarakat Indonesia, termasuk media masa.
Kita patut berterima kasih pada semua media masa atas laporannya tersebut, karena telah mengingatkan bangsa ini bahwa kita masih punya masalah perbatasan dengan Malaysia di perairan Bintan.
Kalau kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan merupakan salah satu strategi “licik” Malaysia untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya yang sampai saat ini perundingannya masih mengalami kebuntuan. Sebelumnya, pemerintah Malaysia pernah mengklaim wilayah perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan peta, namun pemerintah Indonesia sudah melayangkan penolakan atas peta tersebut.
Meski demikian, upaya Malaysia untuk mengklaim perairan tersebut ternyata tidak berhenti sampai di situ, mereka terus melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan bahwa perairan tersebut masuk ke dalam kedaulatan mereka. Saat ini, pemerintah Malaysia memanfaatkan kelengahan pengawasan pencurian ikan oleh aparat Indonesia di wilayah perairan perbatasan.
Kita tahu bahwa jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 ini mengalami penurunan dari 180 hari menjadi 100 hari, akibatnya, pengawasan pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi lengah. Dengan begitu, tidak heran kalau aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia saat ini cenderung meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa sampai akhir juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 di antaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia. Berkurangnya hari operasi kapal pengawas tersebut merupakan dampak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merealokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.

Tim Diplomasi Indonesia
Penulis menduga bahwa lima kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Bintan tersebut sengaja disuruh oleh pemerintah Malaysia untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila tidak ada tindakan protes dari aparat Indonesia, mereka dapat mengkalim bahwa perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya.
Dugaan tersebut dikuatkan dengan cepatnya Marine Police Malaysia mengadang kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang menangkap para nelayan yang sedang mencuri ikan tersebut. Yang akhirnya tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan Indonesia turut ditahan oleh Marine Police Malaysia. Meskipun begitu, hasil diplomasi singkat antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia memutuskan untuk melakukan barter antara tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan RI dengan tujuh nelayan yang ditahan aparat Indonesia.
Sebenarnya, “barter” tiga aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditahan oleh aparat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekalahan Tim Diplomasi Indonesia dan kemenangan bagi pemerintah Malaysia. Dengan adanya barter tersebut, secara tidak langsung pemerintah Malaysia ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa sebenarnya ketujuh nelayan Malaysia tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah pencurian ikan. Inilah kesalahan serius yang dilakukan Tim Diplomasi Indonesia dalam penyelesaian masalah tersebut. Seharusnya, Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik terhadap pemerintah Malaysia atas insiden penangkapan tiga aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan oleh Marine Police Malaysia dan memproses menurut hukum yang berlaku terhadap tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap.
Kalau kita cermati secara detail, strategi pemerintah Malaysia dalam berupaya mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya tersebut, merupakan strategi lama yang pernah mereka lakukan dalam memenangi kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002. Kalau kita lihat kembali dokumen perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, perundingan Indonesia dan Malaysia waktu itu mengalami hal yang sama, yaitu kebuntuan. Akhirnya, waktu itu disepakati bahwa sampai belum adanya keputusan tetap tentang kepemilikan kedua pulau tersebut, maka statusnya disepakati status quo. Meski demikian, dalam kondisi status quo tersebut pemerintah Malaysia telah memanfaatkan kelengahan Pemerintah Indonesia atas pengawasan terhadap kedua pulau tersebut dengan cara memberikan izin untuk membuat berbagai sarana wisata di kedua pulau tersebut. Upaya pemerintah Malaysia tersebut berhasil dilakukan karena tidak ada protes dari pemerintah Indonesia.
Dalam Sidang Mahkamah Internasional tahun 2002, Mahkamah Internasional sempat memutuskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak berhak atas Pulau Ligitan dan Sipadan berdasarkan traktat. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pertanyaan apakah Indonesia atau Malaysia dapat memiliki hak kepemilikan (title) atas pulau-pulau sengketa berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) yang diajukan mereka.
Dalam kaitan ini, Mahkamah menentukan apakah klaim kedaulatan para pihak berdasarkan kegiatan-kegiatan yang membuktikan adanya suatu tindakan nyata, pelaksanaan kewenangan secara terus-menerus terhadap kedua pulau, antara lain misalnya (adanya) iktikad dan keinginan untuk bertindak sebagai perwujudan kedaulatan. Berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengakui penguasaan efektif yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, dan selama penguasaan efektif tersebut tidak ada gugatan atau protes dari pemerintah Indonesia.

Tingkatkan Pengawasan
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu lebih waspada terhadap berbagai upaya pemerintah Malaysia dalam mengkalim wilayahnya di wilayah perairan perbatasan. Sampai saat ini, perundingan perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia masih menyimpan permasalahan di empat kawasan yang masih membutuhkan pembahasan untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu Selat Malaka untuk penentuan batas ZEE, Selat Malaka Bagian Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial, Laut China Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial dan ZEE, dan Laut Sulawesi untuk penentuan batas Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen.
Selain empat kawasan tersebut di atas, masih ada satu kawasan batas laut yang harus dibicarakan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu wilayah laut di sekitar Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca yang terletak di sebelah utara Pulau Bintan, lokasi insiden penangkapan tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh kapal patroli Marine Police Malaysia pada tanggal 13 Agustus 2010.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya kehadiran kapal pengawas–TNI AL, Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kapal Patroli Kepolisian–di perairan perbatasan Indonesia, khususnya dengan perbatasan Malaysia. Selain itu juga, pemerintah Indonesia perlu terus menekan negara-negara tetangga yang belum menyepakati beriktikad baik dalam menyepakati batas wilayah dengan Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia.
Bentuk penekanan tersebut dapat dilakukan melalui peninjauan kembali berbagai program kerja sama antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti dua program konservasi laut regional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI). Kedua program tersebut hendaknya dihentikan sementara sampai ada kesepahaman batas wilayah di laut antara Indonesia dan Malaysia.
Kita harus paham bahwa di sekitar wilayah dua program konservasi laut tersebut (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI) ada blok ambalat yang menjadi incaran Malaysia pasca-Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan agar permasalahan penyelesaian batas wilayah ini harus menjadi prasyarat keberlanjutan dua program konservasi tersebut. Alhasil, tanpa adanya upaya yang lebih tegas dan komprehensif, dikhawatirkan keutuhan NKRI akan terganggu.

Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Men-KP Jangan Abaikan “Illegal Fishing”

2010-08-16T09:26:00.000+07:00

Harian Umum, Sinar Harapan, Jumat, 13 Agustus 2010 12:54

Men-KP Jangan Abaikan “Illegal Fishing”

OLEH: SUHANA

Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional.

Bahkan, Organisasi Pangan Internasional (FAO) telah menempatkan illegal fishing sebagai kejahatan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak tahun 1992, FAO telah memprakarsai pembentukan suatu tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, salah satunya memberantas praktik illegal fishing.
Prakarsa FAO tersebut lahir melalui Deklarasi Cancun tahun 1992 pada International Conference on Responsible Fishing. Pascadeklarasi Cancun, berbagai kebijakan internasional untuk memberantas kejahatan perikanan ini banyak dibentuk. Inisiatif FAO tersebut telah banyak mendapat sambutan baik dari seluruh negara, termasuk Indonesia. Bahkan, Uni Eropa sejak awal tahun 2010 ini telah menerapkan aturan semua produk perikanan yang masuk ke pasar Uni Eropa harus bebas dari praktik Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) Fishing. Penerapan kebijakan tersebut telah berdampak pada beberapa perusahaan perikanan Indonesia saat ini. Menurut catatan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, pascapemberlakuan aturan Uni Eropa tersebut, ada 15 kapal perikanan Indonesia yang hasil tangkapannya ditolak pasar Uni Eropa karena diduga melakukan praktik pencurian ikan.
Meskipun demikian, di tengah-tengah dunia yang tengah memerangi kejahatan perikanan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sejak awal berdiri bernama Departemen Eksplorasi Laut sampai Departemen Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I sangat konsen terhadap pemberantasan kejahatan perikanan, tiba-tiba saat ini upaya untuk memerangi praktik illegal fishing ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang mengurangi Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan dari 180 hari menjadi 100 hari.
Pengurangan hari operasi tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan realokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 untuk mengembangkan budi daya perikanan. Meskipun begitu, ternyata kebijakan realokasi anggaran tersebut saat ini menimbulkan masalah serius bagi keberlangsungan ekonomi dan sumber daya perikanan nasional ke depan.
Pengurangan hari operasi pengawasan ini akan memicu semakin maraknya praktik pencurian ikan di perairan Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa tren kapal perikanan asing yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia sejak Januari sampai Juni 2010 cenderung meningkat. Mereka telah memanfaatkan kelengahan pemerintah Indonesia dalam mengawasi perairan indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kapal ikan asing yang tertangkap, yang sampai akhir Juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 di antaranya merupakan kapal ikan asing.
Bahkan, Harian Kompas (7/7/2010) memperkirakan praktik pencurian ikan oleh kapal asing akan meningkat pada bulan Juli-Agustus ini. Prediksi tersebut bukan tanpa dasar. Berbagai hasil riset menunjukkan ikan tuna yang menjadi target utama kapal ikan asing di wilayah ZEEI pada Mei-Agustus berada di kedalaman antara 80-140 meter di bawah permukaan air laut. Artinya, pada bulan-bulan tersebut sangat cocok untuk melakukan penangkapan ikan tuna, karena tidak memerlukan upaya yang sangat besar. Karena pada bulan-bulan lainnya ikan tuna berada pada kedalaman di bawah 140 meter di bawah permukaan air laut, sehingga memerlukan upaya yang besar untuk menangkapnya.
Selain itu juga, kalau melihat data FAO (2001), diperkirakan kerugian Indonesia dari perikanan ilegal tersebut mencapai sekitar US$ 4 miliar. Kalau kita lihat dari perkembangan harga ikan rata-rata setiap tahunnya berkisar US$ 1.000-US$ 2.000 per ton ikan, maka apabila kita asumsikan harga ikan rata-rata sebesar US$ 1.000 per ton, jumlah ikan yang dicuri mencapai sekitar 4 juta ton per tahun. Sementara itu, apabila harga ikan rata-rata diasumsikan sekitar US$ 2.000 per ton, maka jumlah ikan yang dicuri sekitar 2 juta ton per tahun.
Lebih lanjut lagi, apabila kita asumsikan rata-rata tonase kapal ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia mencapai 200 ton dan setiap tahunnya melakukan empat kali trip penangkapan, maka jumlah kapal ilegal per tahun mencapai 2.500-5.000 kapal.
Atas dasar hal tersebut, hendaknya Men-KP dapat menyadari pentingnya upaya serius untuk memberantas praktik kejahatan perikanan di perairan Indonesia. Hal ini selain akan berdampak terhadap kelestarian sumberdaya ikan, juga berdampak pada nasib ekspor produk ikan nasional dan keberlangsungan program minapolitan yang dijadikan program andalan Men-KP.

Minapolitan
Penanganan illegal fishing secara komprehensif akan mendukung target pemerintah dalam program minapolitan. Hal ini didasarkan pada masih tingginya ketergantungan pengembangan budi daya ikan terhadap hasil tangkapan nelayan di laut. Apalagi, sampai saat ini pemerintah dan pembudi daya ikan nasional belum dapat menemukan alternatif pakan ikan selain bersumber dari ikan rucah hasil tangkapan nelayan. Hasil penelitian Daniel Pauly (2006), untuk menghasilkan 1 kg daging ikan kerapu (atau ikan karnivora lainnya), bisa membutuhkan 5-10 kg ikan rucah/small pelagic hasil tangkapan nelayan.
Berdasarkan hal tersebut, sangat tepat jika dalam mendukung program minapolitan, Men-KP memperbaiki dan meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian kejahatan perikanan yang telah menguras banyak sumber daya ikan di perairan Indonesia oleh kapal asing dan kapal perikanan nasional. Men-KP hendaknya mengembalikan Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan menjadi 180 hari.
Selain itu, hendaknya Men-KP merumuskan langkah-langlah komprehensif dalam menangani illegal fishing. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu pertama, peningkatan kesadaran dan kerja sama antarseluruh pemangku kepentingan perikanan dan kelautan nasional dalam pemberantasan praktik illegal fishing. Hal ini perlu dilakukan karena illegal fishing selama ini banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan perikanan itu sendiri, termasuk pemerintah dan pengusaha perikanan. Hal mendesak yang perlu dilakukan adalah memberantas KKN dalam pengurusan izin penangkapan ikan.
Kedua, peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama pengelolaan perikanan regional. Dengan meningkatkan peran ini, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Data KKP (2010) menunjukkan bahwa sepanjang periode Januari-Juni 2010, kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia didominasi oleh Malaysia, Vietnam, Thailand, RRC, dan Filipina. Dengan menerapkan kebijakan anti-illegal fishing secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Kerja sama ini juga dapat diterapkan dalam konteks untuk menekan biaya operasional MCS, sehingga joint operation untuk VMS (Vessel Monitoring Systems), misalnya, dapat dilakukan.
Menurut hemat penulis, pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, pemerintah dan para pemangku kepentingan perikanan dan kelautan lainnya perlu bekerja sama untuk memberantasnya. Karena apabila hal ini tidak secepatnya dilakukan, maka program minapolitan hanya akan menjadi jargon seperti program-program sebelumnya, yaitu Protekan 2003, Gerbang Mina Bahari, dan Revitalisasi Perikanan. Sudah saatnya potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/men-kp-jangan-abaikan-illegal-fishing/?tx_ttnews[years]=2010&tx_ttnews[months]=08&tx_ttnews[days]=13&cHash=088b9da33a

Nelayan Dialihkan ke Budidaya

2010-07-23T10:35:00.000+07:00

Nelayan Dialihkan ke Budidaya

Masyarakat Perlu Diberi Pemahaman soal Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS - Guna mengantisipasi gangguan cuaca dan dampak perubahan iklim, nelayan diarahkan untuk beralih profesi ke perikanan budidaya. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menginventarisasi wilayah tangkapan ikan yang terkena dampak cuaca ekstrem.

Hal itu dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta, Selasa (20/7). Ia mengemukakan, perikanan budidaya merupakan instrumen mata pencarian alternatif bagi nelayan karena perubahan iklim dan alam tidak bisa dilawan. Budidaya laut yang diarahkan bagi nelayan antara lain ikan kerapu dan rumput laut

Dari Kementerian Pertanian, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tanaman Pangan sekaligus Kepala Balitbang Pertanian Gatot Irianto mengatakan, perubahan iklim tak hanya berdampak buruk. Masih banyak petani di be-lahan daerah lain yang diuntungkan karena mereka bisa menikmati kenaikan harga produk pertanian meski tidak terlalu besar.

Manfaatkan teluk

Perikanan budidaya, ujar Fadel, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teluk dan perairan yang terlindung agar tidak terganggu gelombang tinggi.

Kini sedang disiapkan tenaga penyuluh perikanan untuk mengubah pola pikir dan menggiring nelayan beralih ke budidaya. "Ini tugas berat karena mereka (nelayan) belum terbiasa," ujarnya

Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf mengemukakan, tingginya gelombang di sejumlah perairan Indonesia disebabkan beberapa faktor, di antaranya badai Coson di Filipina. Akibat perubahan iklim, kini intensitas badai ditengarai terus meningkat.

Upaya jangka pendek

Fadel mengatakan, upaya jangka pendek adalah dengan menyalurkan dana bantuan tanggap darurat nelayan di Kementerian Sosial senilai Rp 200 miliar. Bantuan itu berupa beras dan kebutuhan pokok senilai Rp 200.000-Rp 300.000 per nelayan serta mengoptimalkan asuransi kecelakaan bagi nelayan.

Namun, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad mengemukakan, "Bencana (paceklik) ini sangat lokal

sehingga masih bisa ditangani pemerintah daerah," ujarnya Bantuan itu berupa penyaluran beras dari pemerintah. Dicadangkan 100 ton di setiap kabupaten/kota dan 200 ton di setiap provinsi.

Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengemukakan, upaya adaptasi dengan mengalihkan profesi nelayan tak akan mengatasi masalah.

Faktanya, tidak mudah mengubah kebiasaan nelayan. Sebaliknya, merosotnya aktivitas melaut nelayan justru menjadi peluang maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal besar. "Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperkuat kemampuan nelayan, bukan menghentikan aktivitas mereka," ujar Suhana.

Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik menegaskan, untuk menolong nelayan, ada prasyarat, yaitu, pertama, harus ada sistem pengamanan bagi nelayan yang berbasis ekosistem, misalnya nelayan kawasan perairan Laut Jawa bagian selatan. "Harus melepaskan belenggu sektoral dan administratif. Sifatnya konsorsium nelayan," ujarnya. Yang kedua adalah trans- paransi dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Keduanya bisa dilakukan tanpa perlu menunggu dana.

Pemahaman masyarakat

Koordinator Isu Hutan dan Iklim World Wide Fund for Nature Indonesia Iwan Wibisono di sela-sela semiloka Media Massa dalam Mendukung Konservasi, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemarin, menegaskan, pemerintah harus mulai membangun pemahaman masyarakat terkait perubahan iklim agar mereka segera bisa beradaptasi karena gejala perubahan iklim mulai tampak, seperti gagal panen akibat hujan yang masih turun.

"Pemerintah harus menetapkan apakah ini (cuaca ekstrem) terjadi karena perubahan iklim. Kalau memang itu yang terjadi, seharusnya ada langkah-langkah yang disiapkan guna membangun kesiapan masyarakat untuk beradaptasi," ujarnya

Pemahaman itu berarti meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi perubahan lingkungan beserta dampaknya agar kerugian bisa diminimalisasi.

Menurut Iwan, yang dilakukan pemerintah saat ini bersifat sporadis sehingga tak mengena Padahal, isu perubahan iklim amatnyata dan sulit dipahami. "Bagi masyarakat, perubahan iklim adalah hal baru sehingga perlu dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatannya juga harus pendekatan kultural," katanya

Kumpady Widen, dosen pascasarjana Universitas Palangkaraya, mengatakan, isu perubahan iklim belum sampai ke masyarakat pedalaman. Kalaupun ada informasi, biasanya hanya sampai ke tingkat kepala desa Masyarakat sendiri belum menganggap isu itu penting karena masyarakat Dayak bukan pembaca Tradisi mereka adalah tradisi bertutur. "Padahal, bahasa terkait perubahan iklim masih terlalu ilmiah sehingga sulit dipahami meski dampaknya saat ini sudah dirasakan," ujarnya

Kumpady juga meminta agar masyarakat Dayak diberikan kesempatan menerapkan hukum adat terkait upaya menjaga lingkungan. Selama ini, akibat intervensi pemerintah, kepala adat cenderung takut menerapkan hukum adat secara optimal.

Tantangan bersama

Di bidang pertanian, menurut Gatot Irianto, untuk komoditas padi, hujan berkepanjangan pada musim kemarau ternyata sangatmenguntungkan. Jutaan lahan tadah hujan bisa dimanfaatkan, yang biasanya tak bisa dilakukan. Memang untuk jenis komoditas tertentu, seperti kedelai, ada banyak kendala karena curah hujan tinggi dan terus-menerus akan menghambat pertumbuhan.

Kementerian Pertanian, kata Gatot, telah menyusun peta jalan strategi menghadapi perubahan iklim global. Rencana itu di antaranya berupa pengembangan infrastruktur, terutama jaringan irigasi, untuk mengurangi risiko banjir dan kekeringan, peningkatan kapasitas petani pada pemahaman soal perubahan iklim, dan penerapan teknologi adaptasi serta mitigasi. Ini disertai pengembangan sistem informasi peringatan dini bencana banjir dan kekeringan serta kalender tanaman.

Langkah adaptasi, tegas Gatot, difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif, seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul yang adaptif terhadap kekeringan, genangan/banjir, salinitas, dan umur pendek, misalnya varietas Inpari dan Inpago. Juga akan dikembangkan sistem penyuluhan serta sistem asuransi pertanian akibat risiko iklim dan diversifikasi pangan.

O.KT/WER/MAS/ISW)

Sumber : Kompas 21 Juli 2010,hal.1

Permendagri No 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sumberdaya di wilayah laut

2010-07-13T12:51:00.002+07:00

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI WILAYAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;

Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

		MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI WILAYAH LAUT.

		BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan sumber daya laut adalah segala upaya mengoptimalkan manfaat sumber daya laut. 2. Sumber daya laut adalah unsur hayati, non hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. 3. Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 4. Eksplorasi adalah kegiatan atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya didasarkan pada kondisi lingkungannya. 5. Eksploitasi adalah kegiatan atau usaha pemanfaatan sumber daya laut yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya dukung lingkungannya. 6. Kawasan konservasi adalah bagian tertentu wilayah laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. 7. Penataan ruang laut adalah proses penetapan ruang/kawasan yang didasarkan pada sumber daya yang ada di wilayah laut. 8. Nelayan tradisional adalah masyarakat yang mata pencaharian sehari-hari mengeksploitasi sumber daya laut yang dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan bahan dan peralatan tradisional. 9. Masyarakat pesisir adalah masyarakat desa/kelurahan yang tinggal di sepanjang daerah wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh kompleksitas, aktifitas dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. 10. Organisasi kemasyarakatan bidang kelautan, yang selanjutnya disebut ormas kelautan, adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaaan yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela yang terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai yang kegiatannya memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan, melestarikan potensi sumber daya laut dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. 11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa/kelurahan pesisir sehingga mampu menemukenali potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum, partisipatif untuk kemakmuran serta kesejahteraan bersama yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 12. Pemangku kepentingan adalah para pengguna yang mempunyai kepentingan langsung dalam pemanfaatan sumber daya laut seperti nelayan tradisional, masyarakat pesisir, organisasi kemasyarakatan bidang kelautan, nelayan modern, pembudidaya, pengusaha pariwisata, dan pengusaha perikanan. 13. Adaptasi adalah berbagai tindakan penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim. 14. Mitigasi adalah berbagai tindakan aktif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. BAB II KEWENANGAN PENGELOLAAN Pasal 2 (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya di wilayah laut sesuai kewenangannya. (2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Pasal 3 Pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. eksplorasi; b. eksploitasi; c. konservasi; d. adaptasi dan perubahan iklim; e. pengaturan administratif; f. pengaturan tata ruang; g. pengelolaan kekayaan laut; h. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan i. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan kedaulatan negara. BAB III PERENCANAAN Pasal 4 (1) Pemerintahan daerah menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangannya yang terdiri atas: a. rencana strategis; b. rencana zonasi; c. rencana pengelolaan; dan d. rencana aksi. (2) Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya. (3) Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan. (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah untuk kepentingan nasional, mengikutsertakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (5) Penyusunan perencaaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 (1) Rencana strategis dan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya di wilayah laut. (3) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat kawasan: a. pemanfaatan umum; b. konservasi; c. strategis nasional tertentu; dan d. alur laut. (4) Penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan: a. potensi yang ada di wilayah laut; dan b. kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 6 Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pasal 7 Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Pasal 8 Penyusunan perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas data dan informasi. (2) Gubernur dan bupati/walikota melakukan inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. potensi sumber daya yang ada; b. potensi sumber daya yang telah dimanfaatkan dan daya dukungnya; c. potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan dan daya dukungnya; dan d. badan hukum yang diberi izin atau rekomendasi pemanfaatan sumber daya. Pasal 10 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun rencana penataan ruang laut di wilayahnya dengan berpedoman pada rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Rencana penataan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 11 (1) Penyusunan rencana penataan ruang laut di wilayah laut oleh provinsi memperhatikan rencana penataan ruang laut kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya. (2) Penyusunan rencana penataan ruang laut oleh provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan rencana penataan ruang laut provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan. (3) Penyusunan rencana penataan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan kementerian/LPNK terkait. BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Eksplorasi Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan eksplorasi terhadap sumber daya di wilayah laut sesuai dengan kewenangannya. (2) Setiap orang dan badan hukum dapat melakukan eksplorasi setelah memperoleh izin dari kepala daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 13 (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan eskplorasi sumber daya di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah, yang berada di wilayah laut kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperoleh izin dari pemerintah. (2) Setiap orang dan badan hukum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. (3) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kedua Eksploitasi Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan eksploitasi terhadap sumber daya di wilayah laut sesuai dengan kewenangannya. (2) Setiap orang dan badan hukum dapat melakukan eksploitasi setelah memperoleh izin dari kepala daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 15 (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan eksploitasi sumber daya di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah, yang berada di wilayah laut kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperoleh izin dari pemerintah. (2) Setiap orang dan badan hukum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. (3) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Konservasi Pasal 16 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menetapkan bagian tertentu wilayah lautnya sebagai kawasan konservasi. (2) Penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan berkewajiban untuk mengawasi dan melindungi kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan berada di wilayah laut sesuai dengan kewenangannya. Bagian Keempat Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Pasal 18 Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, wajib memasukkan materi yang memuat upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pasal 19 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 20 Penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek: a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; b. kelestarian lingungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; serta d. lingkup luas wilayah. Bagian Kelima Pengelolaan Kekayaan Laut Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan kekayaan laut sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengelolaan kekayaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di kawasan: a. pemanfaatan umum; b. konservasi; dan c. alur laut. (3) Pengelolaan kekayaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan secara terbatas sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1) Setiap orang dan badan hukum dapat melakukan pengelolaan kekayaan laut setelah memperoleh izin dari kepala daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 23 (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan pengelolaan kekayaan laut yang menjadi kewenangan pemerintah, yang berada di wilayah laut kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperoleh izin dari pemerintah. (2) Setiap orang dan badan hukum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. (3) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 24 Nelayan tradisional dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Pasal 25 Setiap orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan kapal penangkap ikan, ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Penegakan Hukum Pasal 26 (1) Pemerintah daerah melakukan penegakan hukum terhadap peraturan yang diterbitkan oleh daerah dan/atau peraturan yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. (2) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan/atau perbuatan pidana terhadap kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yang berada di wilayah laut berkewajiban melaporkan kepada aparat yang berwenang atau pemerintah daerah. Bagian Ketujuh Pemeliharaan Keamanan dan Pertahanan Kedaulatan Negara Pasal 27 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota serta setiap warga negara ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara di wilayah laut sesuai kewenangannya. (2) Pelaksanaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 28 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melakukan pengelolaan sumber daya di wilayah laut harus melakukan pemberdayaan terhadap: a. nelayan tradisional dan masyarakat pesisir; b. organisasi masyarakat bidang kelautan; dan c. lembaga kemasyarakatan. (2) Pemberdayaan terhadap nelayan tradisional dan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. sosialisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya di wilayah laut; b. bimbingan, pelatihan dalam penggunaan teknologi tepat guna, penangkapan dan pengawetan hasil tangkapan ikan serta pendampingan terhadap kegiatan budi daya; c. memfasilitasi pembentukan koperasi nelayan yang bergerak dalam penyediaan sarana penangkapan ikan/budi daya, pemasaran, dan simpan pinjam; dan d. memfasilitasi dengan pihak perbankan, koperasi, dan pengusaha ikan dalam penyediaan permodalan atau pemberian kredit, pengadaan sarana penangkapan ikan dan budi daya serta pemasaran hasil penangkapan ikan dan budi daya. (3) Pemberdayaan terhadap organisasi masyarakat bidang kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan: a. sosialisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai pengelolaan sumber daya di wilayah laut. b. bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan teknologi tepat guna, pengawetan ikan, dan budi daya serta tata cara pembentukan koperasi; dan c. sosialisasi kebijakan dan tata cara pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara di wilayah laut. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 29 (1) Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. (2) Pemerintah daerah, badan hukum, dan individu yang melakukan pengelolaan sumber daya di wilayah laut memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. BAB VII PENDANAAN Pasal 30 Biaya penyusunan dokumen rencana dan pengelolaan sumber daya di wilayah laut dapat bersumber dari: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten/Kota; dan d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 31 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. percepatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya di wilayah laut; b. pemberdayaan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir; dan c. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bidang kelautan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan: a. percepatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya di wilayah laut; b. pemberdayaan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir; dan c. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bidang kelautan BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 193

Informasi Jurnal Marine Policy

2010-07-05T10:14:00.002+07:00

Salam Kepulauan

Bagi para pengunjung blog yang memerlukan jurnal Marine Policy Volume 34, Issue 1, Pages 1-196 (January 2010) silahkan klik link dibawah ini. Jurnal tersebut dapat didownload secara gratis, bagi yang tidak dapat mendownload jurnal tersebut silahkan kontak admin blog ini, mudah-mudahan kami dapat membantu.

Salam

Suhana

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235952%232010%23999659998%231528283%23FLA%23&_cdi=5952&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9396822&md5=e4aa4d0fa162ea63049ba879da1d6310

Editorial board/ aims and scope
Page IFC
Preview PDF (1533 K) | Related Articles

Papers

Towards a ‘new form of governance’ in science-policy relations in the European Maritime Policy
Pages 1-6
Jan-Stefan Fritz
Preview PDF (120 K) | Related Articles

Rational noncompliance and the liquidation of Northeast groundfish resources
Pages 7-21
Dennis M. King, Jon G. Sutinen
Preview PDF (492 K) | Related Articles

Differences in livelihoods, socioeconomic characteristics, and knowledge about the sea between fishers and non-fishers living near and far from marine parks on the Kenyan coast
Pages 22-28
J.E. Cinner, T.R. McClanahan, A. Wamukota
Preview PDF (138 K) | Related Articles

Generating the evidence for marine fisheries policy and management
Pages 29-35
John Holmes, John Lock
Preview PDF (144 K) | Related Articles

Venue shifts and policy change in EU fisheries policy
Pages 36-41
Sebastiaan Princen
Preview PDF (131 K) | Related Articles

The economics of ending Canada's commercial harp seal hunt
Pages 42-53
John Livernois
Preview PDF (282 K) | Related Articles

From community-based to centralised national management—A wrong turning for the governance of the marine protected area in Apo Island, Philippines?
Pages 54-62
E.J. Hind, M.C. Hiponia, T.S. Gray
Preview PDF (281 K) | Related Articles

User fees as sustainable financing mechanisms for marine protected areas: An application to the Bonaire National Marine Park
Pages 63-69
Steven M. Thur
Preview PDF (169 K) | Related Articles

10.

Fishing capacity management in Taiwan: Experiences and prospects
Pages 70-76
Hsiang-Wen Huang, Ching-Ta Chuang
Preview PDF (198 K) | Related Articles

11.

Fishing institutions: Addressing regulative, normative and cultural-cognitive elements to enhance fisheries management
Pages 77-84
Maricela de la Torre-Castro, Lars Lindström
Preview PDF (218 K) | Related Articles

12.

A collective approach to Pacific islands fisheries management: Moving beyond regional agreements
Pages 85-91
Quentin Hanich, Feleti Teo, Martin Tsamenyi
Preview PDF (138 K) | Related Articles

13.

Banking on cod: Exploring economic incentives for recovering Grand Banks and North Sea cod fisheries
Pages 92-98
R.W.D. Davies, R. Rangeley
Preview PDF (149 K) | Related Articles

14.

Policy implications of protected area discourse in the Pacific islands
Pages 99-104
C.Y. Bartlett, T. Maltali, G. Petro, P. Valentine
Preview PDF (148 K) | Related Articles

15.

Tuna dreams and tuna realities: Defining the term “maximising economic returns from the tuna fisheries” in six Pacific Island states
Pages 105-113
Hannah Parris
Preview PDF (152 K) | Related Articles

16.

Accounting for indirect effects and non-commensurate values in ecosystem based fishery management (EBFM)
Pages 114-119
Kate Richerson, Phillip S. Levin, Marc Mangel
Preview PDF (283 K) | Related Articles

17.

Artisanal fishing in Andalusia (and III): “The Day After…”
Pages 120-132
Francisco Piniella, Milagrosa Casimiro Soriguer, Francisco Pastoriza
Preview PDF (596 K) | Related Articles

18.

A tenuous triumvirate: The role of independent biologists in Chile's co-management regime for shellfish
Pages 133-138
Sarah Schumann
Preview PDF (126 K) | Related Articles

19.

Citation analysis for the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries
Pages 139-144
Joan Parker, David Doulman, Jean Collins
Preview PDF (222 K) | Related Articles

20.

Sea turtle bycatch to fish catch ratios for differentiating Hawaii longline-caught seafood products
Pages 145-149
Paul K. Bartram, J. John Kaneko, Katrina Kucey-Nakamura
Preview PDF (157 K) | Related Articles

21.

Factors influencing participation of ‘top-down but voluntary’ fishery management—Empirical evidence from Taiwan
Pages 150-155
Chung-Ling Chen
Preview PDF (124 K) | Related Articles

22.

Economic tradeoffs in the Gulf of Maine ecosystem: Herring and whale-watching
Pages 156-162
Min-Yang Lee
Preview PDF (259 K) | Related Articles

23.

Community involvement in fisheries management: Experiences in the Gulf of Thailand countries
Pages 163-169
Nopparat Nasuchon, Anthony Charles
Preview PDF (195 K) | Related Articles

24.

How will climate change alter fishery governance Insights from seven international case studies
Pages 170-177
Alistair McIlgorm, Susan Hanna, Gunnar Knapp, Pascal Le Floc’H, Frank Millerd, Minling Pan
Preview PDF (150 K) | Related Articles

25.

Ecosystem-based management institutional design: Balance between federal, state, and local governments within the Gulf of Mexico Alliance
Pages 178-181
Cristina Carollo, Dave J. Reed
Preview PDF (121 K) | Related Articles

26.

Dysfunctions in common fishing regulations
Pages 182-188
Fernando González Laxe
Preview PDF (175 K) | Related Articles

Short Communications

27.

Fisheries traffic: The poor relation of port devolution. Lessons from Spanish state ports of general interest
Pages 189-192
José I. Castillo-Manzano, David Florido-Del-Corral, Lourdes Lopez-Valpuesta
Preview PDF (161 K) | Related Articles

28.

Pretty Good Yield and exploited fishes
Pages 193-196
Ray Hilborn
Preview PDF (210 K) | Related Articles

Ekonomi Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan

2010-06-10T09:26:00.000+07:00

Rabu, 09 Juni 2010 13:42
Ekonomi Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan

OLEH: SUHANA

Pembangunan ekonomi perikanan pada triwulan I-2010 belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu total investasi, jumlah kapasitas produksi terpakai pada industri perikanan, nilai ekspor dan kesejahteraan nelayan, serta pembudi daya ikan.
Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar target pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, berbagai terobosan dan perbaikan di internal birokrasi kelautan dan perikanan hendaknya terus dilakukan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 memperlihatkan masih banyaknya kelemahan dalam manajemen pengelolaan perikanan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2010 menunjukkan bahwa total investasi di sektor perikanan pada triwulan I-2010 mencapai US$ 1,3 juta atau setara Rp 11,96 miliar—asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 9200. Jumlah ini menurun 48,42 persen dibandingkan triwulan I-2009 yang mencapai Rp 24,7 miliar. Selain itu, data BKPM (2010) memperlihatkan bahwa total investasi sektor perikanan triwulan I-2010 tersebut seratus persen merupakan investasi asing (penanaman modal asing/PMA). Sementara itu, pada triwulan I-2009 investasi sektor perikanan seratus persen bersumber dari dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN).
Hal ini membuktikan bahwa minat investor dalam negeri belum membaik sejak triwulan II-2009, sementara kepercayaan investor asing cenderung meningkat sejak triwulan IV-2009. Memburuknya minat investor dalam negeri tersebut hendaknya menjadi perhatian utama pemerintah agar potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Hal ini pun sesuai dengan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Perlu diakui bahwa untuk saat ini, meningkatnya kepercayaan investor asing di sektor perikanan sejak triwulan IV-2009 sangat membantu dalam peningkatan kegiatan usaha perikanan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas produksi yang terpakai pada industri perikanan pada triwulan I-2010 meningkat sebesar 86,72 persen, dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Nilai kapasitas produksi terpakai industri perikanan pada triwulan I-2010 mencapai 79,14 persen, sementara triwulan I-2009 hanya mencapai 68,63 persen. Gairah industri perikanan ini hendaknya terus dioptimalkan agar target peningkatan nilai ekspor perikanan nasional dapat tercapai secara baik.

Pertumbuhan Ekspor
Pertumbuhan nilai rata-rata ekspor produk perikanan pada triwulan I-2010 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 34,73 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009. Menurut data Badan Pusat Statistik (2009) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2010), rata-rata nilai ekspor produk perikanan triwulan I-2010 diperkirakan mencapai US$ 184.408.666,66, sementara nilai rata-rata ekspor produk perikanan triwulan I-2009 mencapai US$ 136.877.399,66.
Meskipun demikian, perkiraan nilai ekspor triwulan I-2010 tersebut masih jauh dari target nilai ekspor produk perikanan tahun 2010 yang mencapai US$ 2,9 miliar. Oleh sebab itu, diperlukan upaya ekstra untuk terus memperbaiki mutu hasil produk perikanan nasional. Temuan BPK (2010) memperlihatkan, pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin (cold chain system) selama ini di beberapa wilayah tidak dimanfaatkan secara efektif untuk memperbaiki kualitas produk perikanan. Selain itu, juga banyak peralatan pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) rusak dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, meningkatnya investasi asing di sektor perikanan ternyata belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya investasi asing tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga perikanan dari nelayan. Bahkan, tidak sedikit perusahaan perikanan yang masih menggunakan tenaga kerja asing di atas 30 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan BPK (2010) memperlihatkan bahwa masih banyak perusahaan perikanan, khususnya perikanan tangkap, yang memperkerjakan tenaga asing di atas 80 persen. Padahal, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap, tenaga asing yang dibolehkan maksimal 30 persen. Besarnya porsi tenaga asing tersebut, menurut BPK, berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya nelayan nasional dan berkurangnya penerimaan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Berkurangnya kesempatan kerja untuk nelayan nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap belum meningkatnya kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai tukar nelayan yang belum mengalami peningkatan. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (NTN) triwulan I-2010 rata-rata hanya 105,35. Pertumbuhan NTN ini menurun 0,07 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009, yang mencapai 105,39. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan nelayan cenderung belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan, selain minimnya kesempatan kerja bagi nelayan, juga karena sampai saat ini pemerintah belum berperan banyak dalam menurunkan biaya produksi perikanan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya harga pakan dan kurangnya pasokan bahan bakar minyak untuk nelayan dan pembudi daya ikan.

Perbaikan Menyeluruh
Berdasarkan hal tersebut, guna meningkatkan kinerja ekonomi perikanan nasional dan kesejahteraan nelayan serta pembudi daya ikan, diperlukan upaya komprehensif mulai dari perbaikan iklim investasi dalam negeri, keberpihakan terhadap tenaga kerja nasional, peningkatan mutu produk perikanan, dan penurunan biaya produksi perikanan.
Dalam memperbaiki iklim investasi dalam negeri, pemerintah perlu meminimalkan besarnya biaya transaksi yang selama ini dikeluhkan para investor. Sementara itu, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional, pemerintah perlu menindak tegas perusahaan perikanan yang memperkerjakan tenaga kerja asing di atas 30 persen, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan mutu hasil perikanan, pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana cold chain system yang telah dibangun selama ini. Selain itu, juga diperlukan perbaikan dan perbanyakan peralatan pada LPPMHP. Penurunan biaya produksi perikanan dapat dilakukan dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudi daya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola setiap kelompok pembudi daya ikan dengan bahan baku lokal. Dengan begitu, mereka tidak tergantung lagi pada pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka. Tanpa adanya upaya perbaikan yang menyeluruh, dikhawatirkan kinerja ekonomi perikanan dan nasib nelayan serta pembudi daya ikan tidak akan meningkat. Akibatnya, target pembangunan kelautan dan perikanan tidak akan tercapai secara optimal.

Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/ekonomi-perikanan-dan-kesejahteraan-nelayan/

Ekosistem Rusak, Penebaran Benih Sia-sia

2010-03-23T12:24:00.000+07:00

Ekosistem Rusak, Penebaran Benih Sia-sia

Selasa, 23 Maret 2010 | 04:11 WIB

Jakarta, Kompas - Program pemerintah untuk penebaran kembali benih ikan di perairan umum, seperti waduk, sungai, dan danau, tidak akan efektif jika ekosistem perairan telanjur rusak. Penebaran kembali benih ikan akan efektif jika hutan dan kawasan di sekitar sungai diperbaiki.

Demikian dikemukakan Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana di Jakarta, Senin (22/3). Dia menjelaskan, ekosistem di sejumlah daerah aliran sungai saat ini rusak.

Hal itu, kata Suhana, dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan sekitar perairan. Selain itu, masih banyak sungai yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah serta limbah rumah tangga ataupun pabrik.

Suhana mengingatkan, dalam program penebaraan kembali benih ikan (restocking), benih ikan yang ditebar harus merupakan benih asli sungai tersebut agar tidak mengganggu habitatnya. Oleh sebab itu, perlu keterlibatan masyarakat lokal dalam menentukan benih yang akan ditebar.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, benih ikan yang ditebar kembali pada 2009 berkisar 7-8 juta ekor ikan. Benih ikan itu ditebar, antara lain, di Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Danau Batur. Jumlah itu belum termasuk benih ikan yang ditebar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya, melakukan penebaran kembali benih ikan nila dan mas 2 juta ekor.

Penebaran benih ikan itu dilakukan di Danau Tempe 1,3 juta ekor dan 700.000 ekor di 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Tana Toraja, Luwu, Pinrang, dan Kabupaten Gowa.

Danau Tempe luasnya 30.000 hektar pada musim hujan dan 10 ribu hektar pada musim kemarau. Jenis ikan habitat asli Danau Tempe adalah ikan betok, sidat, nila, mas, lele, tawes, dan betutu.

Pengelolaan perikanan yang tidak bertanggung jawab di Danau Tempe dalam beberapa tahun terakhir memicu kerusakan lingkungan perairan tersebut.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Made L Nurdjana mengemukakan, upaya penebaran kembali benih ikan tidak hanya untuk memperkaya stok ikan. Kegiatan ini juga memperbaiki daya dukung perairan yang rusak akibat endapan kotoran dan sisa pakan.

Penumpukan kotoran dan sisa pakan di perairan umum kerap terjadi akibat dari maraknya pertumbuhan budidaya keramba jaring apung. Oleh karena itu, kata Made, pengembangan keramba jaring apung butuh penebaran benih ikan secara berkala.

Namun, penebaran benih ikan harus didahului dengan survei kelayakan lingkungan sekitar perairan dan pemilihan spesies yang tidak merusak lingkungan.

”Kalau lingkungan perairan telanjur rusak, restocking ikan tidak efektif dilakukan,” ungkap Made. (LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/23/04113572/ekosistem..rusak.penebaran..benih.sia-sia..

70 Persen Hutan Mangrove Rusak

2010-03-22T06:04:00.000+07:00

70 Persen Hutan Mangrove Rusak

Senin, 22 Maret 2010
Kelautan dan Perikanan I Pendapatan Nelayan Semakin Merosot

Untuk merehabilitasi sekitar 2,25 juta ha hutan mangrove yang rusak, dibutuhkan anggaran sekitar 2.225 triliun rupiah.

Kerusakan hutan mangrove dalam kondisi yang memprihatinkan. Malah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia menyusut dengan sangat drastis dari 4,25 juta ha pada 1982 menjadi kurang dari 1,9 juta ha pada 2010 atau bekurang 2,25 juta ha.

“Rusaknya hutan pencegah banjir tersebut berakibat pada terputusnya rantai penghidupan dan obat-obatan masyarakat pesisir.

Selain itu, musnahnya produktivitas perikanan dan hilangnya habitat pesisir lainnya kian meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir atas badai dan gelombang tinggi,” ujar M Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Kiara, di Jakarta, Minggu (21/3).

Meminjam logika Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Mangrove Indonesia, untuk merehabilitasi hutan mangrove di Jakarta yang digunakan untuk areal tambak dengan luas 1x4 meter sedalam 1,5 meter dibutuhkan biaya 10 juta rupiah.

Maka, untuk merehabilitasi sekitar 2,25 juta hektare hutan mangrove yang berkurang itu, dibutuhkan anggaran sekitar 5.625 triliun rupiah.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 4,51 juta hektare lahan mangrove mengalami kerusakan skala sedang dan 2,15 juta hektare rusak parah.

Kerusakan secara tidak langsung berdampak pada merosotnya pendapatan nelayan karena mangrove tidak lagi menjadi tempat berpijah dan berkembang biak bagi ikan. Ikan hilang, wilayah tangkapan nelayan pun semakin jauh ke tengah laut.

KKP juga sudah mengalokasikan 10 juta bibit untuk mempercepat gerakan menanam mangrove nasional. Program itu diharapkan mampu meminimalisasi kerusakan. Pasalnya, dari 9,36 juta hektare luas hutan mangrove, 70 persennya telah rusak.

“Dulu, nelayan masih bisa menangkap ikan di sekitar pantai yang ditumbuhi mangrove. Sekarang, nelayan harus melaut sejauh 12 mil dari pantai untuk mendapatkan ikan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Jakarta, Tri Sukmono, kepada Koran Jakarta, Minggu.

Luas mangrove di Jakarta awalnya mencapai 18 kilometer yang membentang di sepanjang pantai mulai dari Muara Angke sampai Muara Kamal, namun saat ini hanya tersisa tiga kilometer di wilayah Muara Angke. Akibat hilangnya hutan mangrove itu, kata Tri, nelayan sulit menangkap ikan di pinggir pantai.

Hingga tahun 1990-an, kata Tri, nelayan Jakarta masih mampu menangkap berbagai jenis ikan di sekitar hutan mangrove, namun saat ini hanya ikan kembung yang bisa ditangkap, itu pun tidak setiap hari.

“Menangkap ikan semakin sulit, dan pendapatan nelayan tidak seberapa karena volume ikan yang ditangkap menyusut.

Paling yang ditangkap ikan kembung dengan harga jual 13 ribu per kilogram. Udang dan kakap merah sudah tidak ditemukan di pinggiran pantai,” ungkapnya.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, kerusakan mangrove dipicu ulah manusia yang mengonversi hutan mangrove menjadi permukiman, lokasi rekreasi, kawasan industri, dan pemanfaatan lain.

Akibatnya, dari 9,36 juta hektare hutan mangrove, 70 persennya mengalami kerusakan dengan komposisi 4,51 juta hektare rusak sedang dan 2,15 juta hektare rusak parah.

Untuk mencegah kerusakan itu, KKP menyiapkan upaya rehabilitasi lahan mangrove. “Kita sudah alokasikan 10 juta bibit mangrove di tingkat nasional. Angka itu masih kurang. Seharusnya sampai 100 juta.

Dengan tingkat abrasi laut yang pesat, maka kita perlu segera lakukan rehabilitasi,” katanya seusai menyerahkan 100 ribu bibit mangrove dalam jambore tanam mangrove di Pekalongan, Jumat (19/3).

Fadel meyebut dari 530 kilometer lahan mangrove yang membentang di pantai utara Jawa, tercatat 700-800 hektare lahan telah mengalami kerusakan, dan tingkat kerusakan terparah berada di Jawa Tengah dengan panjang pantai 325 kilometer.

KKP, kata Fadel, menggandeng Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan rehabilitasi lahan mangrove. Salah satu yang dilakukan ialah menggelar jambore mangrove untuk menggelorakan penanaman mangrove di Jawa Tengah.

Konsisten Menjaga Sementara itu, seusai menghadiri jambore tanam mangrove yang melibatkan ribuan masyarakat di pantai Depok, Kabupaten Pekalongan, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta nelayan konsisten menjaga mangrove yang sudah ditanam.

“Saya minta bantuan mangrove tidak hanya seremoni formal dan menyebut angka. Lagian siapa yang mau menghitung jumlahnya.

Saya minta mangrove dipelihara dan dirawat, jangan sampai setelah ditanam terus dibiarkan,” tegasnya. Hal senada diungkapkan pengamat kelauatan dan perikanan Suhana.

Ia menyebut selama ini pemerintah menggelorakan penanaman mangrove tetapi belum mampu memberdayakan masyarakat agar menjaga dan melanjutkan kelestarianya.

“Langkah penanaman dan rehabilitasi mangrove tidak secepat kerusakan yang terjadi. Sepanjang tahun 1980-an, di pantai utara Jawa, hutan mangrove beralih fungsi menjadi tambak. Dan luasnya sangat besar,” ungkapnya saat dihubungi, Minggu.

Suhana meminta KKP memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak dari rusaknya hutan mangrove.

Pasalnya, selama ini mangrove menjadi habitat ikan. Saat rusak, maka ikan menghilang dan tangkapan nelayan menyusut.

Salah satu kompensasi yang seharusnya diberikan ialah memberikan perahu berukuran sedang agar nelayan memiliki kemampuan tangkap di wilayah perairan dalam.

“Jika tidak diberikan kompensasi, maka nelayan kecil yang selama ini menangkap ikan di pesisir pantai sekitar hutan mangrove akan terancam pendapatanya,” imbuhnya.

Secara tidak langsung, rusaknya habitat ikan di hutan mangrove, kata Suhana, telah mengakibatkan volume tangkapan ikan nelayan turun signifikan.

“Jadi yang perlu dipikirkan pemerintah tidak hanya menanam mangrove, tetapi memikirkan nelayan yang terdampak akibat kerusakan mangrove.”
aan/E-8

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=47977

Kenaikan Harga Ikan dan Kesejahteraan Nelayan

2010-02-08T20:37:00.000+07:00

Sinar Harapan, Senin, 08 Pebruari 2010 13:58
Kenaikan Harga Ikan dan Kesejahteraan Nelayan

OLEH: SUHANA

Publikasi Badan Pusat Statistik awal Februari ini menunjukkan bahwa sumbangan inflasi ikan segar pada bulan Desember 2009 dan Januari 2010 mengalami peningkatan, yaitu dari 0,03 persen menjadi 0,07 persen.

Inflasi tersebut terjadi akibat meningkatnya harga ikan segar di pasar nasional.
Kalau dilihat dari kondisi perikanan saat ini, kenaikan harga ikan segar tersebut sangat wajar terjadi, karena sampai akhir Januari lalu para nelayan masih banyak yang memilih untuk menyandarkan perahunya di pantai ketimbang melaut karena cuaca yang belum bersahabat. Selain itu, produksi ikan budi daya sampai saat ini belum dapat diandalkan sebagai pengganti kebutuhan ikan segar di masyarakat, karena tingkat produksinya masih rendah.
Perkiraan penulis, kenaikan inflasi ikan segar ini masih terjadi sampai akhir Februari 2010 nanti, karena menurut perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca buruk di perairan Indonesia diperkirakan masih akan terjadi sampai akhir Februari. Selain itu, juga berdasarkan kasus-kasus dalam lima tahun terakhir, biasanya pada pertengahan Februari, pada saat puncaknya musim hujan, para pembudi daya ikan nasional mengalami kegagalan panen akibat kematian massal. Sentra-sentra perikanan budi daya seperti di Waduk Jatiluhur dan Cirata, Jawa Barat, hampir setiap tahun pada saat rendahnya tingkat penyerapan sinar matahari di perairan tersebut, terdapat ribuan ton ikan mati karena kekurangan oksigen dan pergerakan massa air dari dasar perairan yang membawa racun.
Pertanyaannya sekarang: apakah ada dampak kenaikan harga ikan segar tersebut terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional? Secara logis pasti akan berdampak positif, karena secara otomatis dengan adanya kenaikan harga ikan segar pendapatan nelayan dan pembudi daya ikan akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, kesejahteraan pun akan meningkat. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, kenaikan harga ikan segar tersebut ternyata berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya nilai tukar nelayan dan pembudi daya ikan sampai akhir Desember 2009.
Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2010 menunjukkan bahwa nilai tukar nelayan pada bulan Desember 2009 terjadi penurunan sebesar 0,29 persen. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik di nelayan maupun para pembudi daya ikan. Biaya produksi nelayan pada saat cuaca buruk seperti saat ini jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang.
Sementara itu, biaya produksi para pembudi daya saat ini sangat tinggi karena harga pakan yang terus meningkat. Harga pakan di tingkat pembudi daya ikan saat ini sudah berada di atas Rp 260.000 per zak. Hal ini juga terus diperparah dengan minimnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan dan pembudi daya ikan tersebut.
Kondisi ini memang sangat ironis. Kenaikan harga ikan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, kenyataannya tidak terjadi. Hal ini pun diperparah lagi dengan belum adanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Kebijakan dan program pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan harga jual ikan, tetapi tanpa diikuti dengan kebijakan dan program untuk menurunkan biaya produksi nelayan dan pembudi daya ikan.
Misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah lebih banyak untuk membangun coldstorage dibandingkan dengan memperbaiki dan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi nelayan dan pembudi daya ikan. Selain itu, sampai saat ini juga belum terlihat adanya upaya serius guna menekan harga pakan ikan dan mencari alternatif lain untuk menggantikan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan.
Bahkan, kalau kita melihat program Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, terlihat pemerintah kurang tanggap terhadap kondisi tersebut dan terkesan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesinambungan antara kebijakan menteri-menteri sebelumnya dengan menteri saat ini.

Kebijakan Komprehensif
Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah saatnya pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, adalah pertama, terus meningkatkan mutu ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan, sehingga harganya jauh lebih tinggi dari sekarang.
Kedua, memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terserap industri nasional. Ketiga, penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudi daya ikan, misalnya, dengan meneruskan dan meningkatkan program biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan.
Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis, para nelayan dan pembudi daya ikan dapat menginvestasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan dan pendidikan keluarganya untuk meningkatkan permodalan.
Keempat, penurunan biaya produksi perikanan. Misalnya, dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudi daya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudi daya ikan dengan bahan baku lokal. Dengan begitu, mereka tidak tergantung lagi pada pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.
Kelima, dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan laut, khususnya ikan pelagis kecil (small pelagic) dan nilai ekonomis—karena harga pakan tinggi, pemerintah perlu mengembangkan perikanan budi daya untuk ikan-ikan jenis herbivora seperti ikan nila (tilapia), ikan detrivora seperti ikan bandeng dan gurami, serta rumput laut. Sementara untuk ikan-ikan jenis karnivora seperti kerapu lebih baik dikurangi. Hal ini disebabkan ikan-ikan jenis herbivora dan detrivora tidak tergantung pada pakan pabrik.
Sementara itu, menurut Daniel Pauly, peneliti perikanan University of British Columbia (UBC), untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan kerapu (atau ikan karnivora lainnya), bisa butuh 5-10 kilogram ikan rucah/small pelagic. Artinya, pemerintah lebih banyak mengembangkan budi daya ikan jenis karnivora seperti kerapu sama saja dengan menguras sumber daya ikan pelagis kecil yang ada di perairan laut Indonesia.
Alhasil, kelima hal tersebut di atas hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dalam arah pembangunan kelautan dan perikanan ke depan, khususnya dalam jangka pendek ini. Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, dengan adanya kenaikan harga ikan, diharapkan ini berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional.

Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/kenaikan-harga-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan/

Ambisi Jadi Terbesar di Dunia

2010-02-01T10:47:00.001+07:00

Ambisi Jadi Terbesar di Dunia

Kamis, 28 Januari 2010
Sektor Perikanan I Infrastruktur Pendukung Pengembangan Belum Memadai

Pemerintah akan meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan bibit unggul dan teknik budi daya, guna mengejar target pertumbuhan produksi. Tidak ada menteri yang se ambisius Fadel Muhammad.

Kader Golkar dan pengusaha yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri kelautan dan perikanan itu mematok target yang luar biasa untuk sektor perikanan budi daya.

Ia bertekad memacu produksi perikanan budi daya hingga 2014 sebesar 16,89 juta ton atau mening kat 353 persen dibandingkan dengan produksi 2009 yang ba ru sebesar 4,78 juta ton.

Bila angka itu tercapai, Indonesia akan menjadi penghasil produk per ikanan terbesar di dunia. ”Untuk itu, harus ada akselerasi guna menyamakan persepsi antarpelaku dan regulator terhadap kebijakan di sektor perikanan dalam lima tahun ke depan. Stra tegi yang digunakan harus fokus,” tuturnya di Batam, Senin (25/1) malam.

Menurut Fadel, pemerintah akan meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan bibit atau benih unggul dan teknik budi daya, guna mengejar target pertumbuhan produksi perikanan.

Misalnya, teknologi pengadaan bibit atau benih udang, ikan patin, ikan mas dan lainnya serta teknologi budi daya seperti budi daya rumput laut yang lebih efisien.

Selain itu, teknologi pengemasan atau pendinginan perlu ditingkatkan untuk mempertahankan kualitas. ”Pusat penelitian perikanan agar lebih diberdayakan, dan pemerintah juga akan meningkatkan anggaran untuk pe neltian tersebut,” katanya.

Fadel menegaskan produksi perikanan nasional saat ini masih sangat rendah, bahkan lebih ren dah dari negara yang potensi lautnya minim seperti Thailand dan China.

Itu terlihat dari jumlah pro duksi perikanan nasional pada 2009 yang hanya 4,78 juta ton, se dangkan China mencapai 40 juta ton. Mungkinkah? Mari kita lihat.

Dengan target kenaikan perikanan budi daya sekitar 353 persen, dalam lima tahun akan ada kenaikan sebesar 50,4 per sen setiap tahunnya.

Bila saat ini ada 762.320 hektare lahan budi daya, harus tersedia paling tidak 1,9 juta hektare pada akhir 2014. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai target Kemente rian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlalu konseptual.

Realisasi target itu dikhawatirkan menemui kendala seperti minimnya infrastruktur dan anggaran. “Infrastruktur pendukung pengembangan perikanan belum memadai.

Dana juga terbatas. Tahun 2010, KKP hanya menda patkan alokasi APBN sebesar 3 triliun. Untuk budi daya baru ter sedia 400 miliar rupiah,” kata Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Ia memprediksi target peningkatan produksi perikanan sebesar 12 persen pada tahun ini bisa tercapai. Namun, target pertum- buhan 353 persen pada 2012 akan sulit tercapai.

Padahal, belum banyak pembudi daya perikanan memiliki akses terhadap sumber pendanaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerapan KUR untuk sektor perikanan di bawah 5 persen dari target 4 triliun rupiah.

”Ini akibat mekanismenya yang rumit,” tutur Sekjen KKP Syamsul Maarif. Di sisi lain, seperti seperti disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya Made L Nurdjana, kebutuhan investasi perikanan budi daya hingga 2014 mencapai 16 triliun rupiah.

“Kalau ada uang, tar get bisa direalisasikan, dan itu bergantung dukungan perbankan dan investasi masyarakat,” katanya. Fadel mengaku sudah menemukan solusi bagi KUR ini.

Pemerintah, katanya, akan memperbesar plafon kredit bagi nelayan dari hanya 5 juta rupiah men jadi 5 juta sampai 500 juta de ngan 70 persen pinjaman akan dijamin oleh pemerintah dan 30 persen oleh nelayan. Karakter masyarakat pun bakal turut menentukan keberhasilan program itu.

Seorang pejabat di KKP menuturkan masyarakat Indonesia pascareformasi sangat susah diatur. ”Ini berbeda dengan Vietnam.

Masyarakat di sana sangat menurut pada penyuluh dan pemerintah sehingga program pembangunan bisa cepat terealisasikan,” katanya. Harga Pakan Hambatan lain yang bakal meng adang pencapaian produksi perikanan adalah harga pakan.

Pengamat perikanan Suhana menyebut KKP harus mempriori taskan penurunan harga pakan ikan karena merupakan penyumbang 80 persen terhadap ongkos produksi.

Harga pakan pelet mencapai 250 ribu per sak, padahal harga maksimal yang dinilai masuk akal oleh pembudi daya sebesar 150 ribu–200 ribu per sak.

Industri pakan ikan dan udang pun bakal lesu akibat pemberla kuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku pa kan. “Bahan baku pakan berupa bungkil dan kedelai serta tepung ikan masih impor.

Kebutuhan impor yang tinggi menyebabkan harga pakan tidak kompetitif,” kata Ketua Divisi Pakan Ikan dan Udang Akuakultur Asosiasi Produsen Pakan Ikan Denny D Indradjaja. Impor tepung ikan mencapai 60 ribu ton per tahun atau separo kebutuhan dalam negeri.

Akibatnya, ia mencontohkan, dibandingkan produk Vietnam, harga pakan lebih mahal hingga 500 rupiah per kilogram. Produksi pakan ikan dikuasai China disusul Thailand.
gus/aan/E-8

Sumber : http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=43705

Kenangan Bersama GUSDUR

2009-12-30T20:00:00.003+07:00

Inalillahi Wainaillahi Rojiun. Satu lagi tokoh kelautan nasional telah meninggalkan kita. Saya dan keluarga besar Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim mengucapkan turut berduka Cita Atas meninggalnya Tokoh Kelautan Nasional GUS DUR pada Hari Rabu, 30 Desember 2009 pukul 18.45. Semoga Almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Dan kita sebagai generasi muda kelautan harus dapat meneruskan perjuangan pembangunan kelautan nasional untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Gus DUR adalah Presiden RI yang telah berjasa besar pada pembangunan kelautan nasional.

Wassalam

Suhana

Penghapusan Retribusi Ditargetkan Tuntas Tahun 2010

2009-12-21T10:17:00.000+07:00

Penghapusan Retribusi Ditargetkan Tuntas Tahun 2010

Senin, 21 Desember 2009 | 03:47 WIB

Jakarta, Kompas - Penghapusan retribusi perikanan untuk nelayan kecil di semua kabupaten/kota ditargetkan tuntas tahun 2010. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan alokasi dana insentif pengganti kepada daerah yang menghapus retribusi.

Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Syamsul Ma’arif di Jakarta, Minggu (20/12), mengemukakan, penghapusan retribusi untuk nelayan kecil ditargetkan tuntas tahun 2010. Daerah yang menghapus retribusi nelayan akan mendapat kompensasi berupa penambahan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah yang senilai dengan retribusi nelayan yang dihapus.

Tahun 2010 DAK untuk kabupaten/kota yang mengembangkan sektor perikanan ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun. Pihaknya sedang mengusulkan kepada Departemen Keuangan mengenai tambahan alokasi DAK akibat penghapusan retribusi nelayan.

”Kami masih merumuskan formula dan hitung-hitungan penambahan DAK sebagai pengganti retribusi,” ujar Syamsul.

Retribusi nelayan selama ini diatur dalam peraturan daerah (perda) dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Beberapa bentuk retribusi nelayan antara lain retribusi pengangkatan hasil tangkapan ke daratan dan retribusi pelelangan ikan.

Sulit diterapkan

Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengingatkan, implementasi penghapusan perda tentang retribusi nelayan tidak mudah dilaksanakan. Ini karena pencabutan perda membutuhkan sosialisasi kepada pejabat daerah, aparat birokrasi, dan masyarakat.

”Pencabutan perda tentang retribusi nelayan membutuhkan persetujuan DPRD di setiap daerah. Ini memakan waktu cukup lama,” kata Suhana.

Ia meminta pemerintah menghindari target yang tidak realistis karena dikhawatirkan berakhir menjadi wacana yang mengecewakan publik. Dibutuhkan langkah konkret berupa kejelasan instrumen hukum dan mekanisme kompensasi atas penghapusan retribusi nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat Gatot Rudiyono mengemukakan, pungutan retribusi perikanan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat terhitung cukup besar, yakni mencapai Rp 500 juta per bulan. Namun, sejauh ada imbal balik yang sepadan, penghapusan retribusi tidak akan membawa persoalan besar.

”Diperlukan sosialisasi ke tingkat daerah serta penjelasan rinci kepada pemerintah daerah dan legislatif agar program penghapusan retribusi betul membawa manfaat bagi nelayan,” ujar Gatot.

Dana retribusi nelayan di tempat pelelangan ikan antara lain dikembalikan kepada nelayan sebagai jaring pengaman sosial. Bantuan itu di antaranya dana paceklik berupa beras atau uang.(LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/21/03475566/penghapusan.retribusi.ditargetkan.tuntas.tahun.2010

DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

2009-12-01T14:39:00.000+07:00

DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014
DAN RUU PRIORITAS TAHUN 2010 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada tanggal 1 Desember 2009, RUU Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 Dan Ruu Prioritas Tahun 2010 Bidang Kelautan Dan Perikanan adalah :

NO JUDUL RUU
1 RUU Tentang Kelautan
2 RUU Tentang Daerah Perbatasan
3 RUU Tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan Dan Kelautan
4 RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat
5 RUU Tentang Pengelolaan Dan Pembiayaan Sektor Pertanian Dan Perikanan
6 RUU Tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
7 RUU Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
8 RUU Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
9 RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
10 RUU Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia Dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Zona Tambahan

PRIORITAS 2010
1 RUU Tentang Kelautan

Pemerintah Perlu Cek Ulang Kebutuhan Cakalang DN

2009-11-15T21:14:00.000+07:00

Pemerintah Perlu Cek Ulang Kebutuhan Cakalang DN
Antara
Antara - Sabtu, 14 November

[Pemerintah Perlu Cek Ulang Kebutuhan Cakalang DN] Pemerintah Perlu Cek Ulang Kebutuhan Cakalang DN

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta mengecek ulang kebutuhan ikan cakalang di dalam negeri (DN) sebelum membuka kran ekspor dalam bentuh utuh.

Pengamat Kelautan dan Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, di Jakarta, mengatakan keputusan membuka kran ekspor cakalang disaat stok berlimpah memang keputusan yang pas.

Namun perlu diteliti lebih lanjut apakah benar di dalam negeri cakalang tidak terserap. Karena bisa jadi masalahnya ada di distribusi sehingga pasokan ke berbagai daerah tidak merata.

"Jangan-jangan yang berlimpah di Sulawesi saja, apa benar di daerah lain tidak butuh. Di Surabaya misalnya," kata Arif.

Di sisi lain, memang pemerintah perlu juga memperhatikan masalah kelebihan stok sehingga tidak merusak harga di dalam negeri, ujar dia.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan, menurut Arif, telah diingatkan agar lebih berhati-hati dalam pembentukan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan.

Pemerintah, lanjut dia, kurang mencermati fenomena-fenomena musim ikan di tanah air, sehingga kebijakan yang terbentuk lupa memperhitungkan kepentingan nelayan.

Produsen pengolahan memang mengambil peran dalam pembentukan Permen ini. Produk perikanan memang membutuh nilai tambah, tapi jangan sampai produsen pengolahan menjadi pengontrol harga, akibatnya harga jual bisa tertekan.

"Kalau di Thailand harga bisa tinggi kenapa di Indonesia tidak. Perlu ada titik temu antara industri pengolahan, produsen primer, dan produsen sekunder, hasilnya menjadi dasar kebijakan pemerintah," lanjut Arif.

Ide DKP untuk membuka keran ekspor ikan utuh ketika stok ikan berlimpah dan menutup keran ekspor saat jumlah ikan menipis di 2010, menurut dia, sangat baik. Hal tersebut dapat mengontrol harga di tingkat nelayan agar tidak jatuh.

Namun jika kebijakan itu dijalankan maka Permen Kelautan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008, yang mengharuskan hasil perikanan diolah di dalam negeri harus segera direvisi.

Sementara itu, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana menekankan perlunya pertimbangan kembali soal pembukaan keran ekspor cakalang utuh.

Ia justru mengkhawatirkan pembukaan izin ekspor cakalang menjadi legalisasi ekspor ikan dalam bentuk utuh yang diduga selama ini ada yang tidak terlaporkan (unreported).

Kondisi tersebut, menurut Suhana, ditakutkan hanya untuk memudahkan ikan memperoleh "catch sertificate" untuk ekspor ke Uni Eropa (UE) yang akan diterapkan awal Januari 2010.

"Padahal `catch sertificate` ini kan untuk memerangi pencurian ikan, penangkapan ikan tak sesuai peraturan, dan penangkapan tak terlaporkan (Illegal, unregulated, unreported fishing/IUU Fishing)," ujar Suhana.

DKP, menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Martani Huseini, telah membuka keran ekspor khusus cakalang dalam bentuk utuh sejak 11 November lalu. Keputusan tersebut diambil setelah diketahui stok cakalang berlimpah, sehingga harga sempat jatuh berada dikisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram (kg).

Solusi lain yang diambil, menurut Martani, akan menambah "cool storage" untuk menampung ikan-ikan tertentu yang sering kali berlimpah di musim-musim tertentu.

Sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20091113/tpl-pemerintah-perlu-cek-ulang-kebutuhan-cc08abe_1.html

7 Daerah Berjuang Menjadi Provinsi Kepulauan

2009-10-19T23:39:00.000+07:00

7 Daerah Berjuang Menjadi Provinsi Kepulauan
Kompas/Priyambodo
Ilustrasi Pulau

Senin, 19 Oktober 2009 | 13:28 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT Ricard Djami mengatakan, NTT cukup antusias menyambut gagasan terbentuknya Provinsi Kepulauan, karena wilayah perairannya lebih luas dari wilayah daratan yang berimplikasi pada tolok ukur pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tujuh provinsi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku Tenggara, Maluku, Bangka Belitung dan Riau, terus memperjuangkan status Provinsi Kepulauan kepada pemerintah pusat guna mendapat legitimasi hukum.

Demikian hal yang mengemuka dalam rapat pemantapan persiapan pelaksanaan pertemuan Badan Provinsi Kepulauan di Kupang, Senin yang dipimpin Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Ricard Djami dihadiri Kadis Kebudayaan dan Pariwisata NTT Ans Takalapeta, Kadis Perhubungan NTT Gulam Husein dan Kadis Perikanan dan Kelautan NTT Ny Anna Adam.

"Jika selama ini alokasi DAK dengan hanya mengacu pada provinsi satu daratan, mungkin dengan status provinsi kepulauan, alokasi dananya diatur khusus dalam DAK Kepulauan," ujarnya.

Mandat otoritas Badan Provinsi Kepulauan saat ini masih dipegang Gubernur Maluku Tenggara yang bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan serupa di Ternate pada Februari 2009.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya telah menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah pertemuan Badan Provinsi Kepulauan yang akan dilangsungkan di Hotel Kristal Kupang pada 29-31 Oktober mendatang dan dihadiri oleh tujuh gubernur dan para asisten tata pemerintahan di masing-masing provinsi.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/19/13280868/7.daerah.berjuang.menjadi.provinsi.kepulauan

Telephone interview with Elinor Ostrom

2009-10-14T12:47:00.000+07:00

Interview
"That's what I've been working on for all my life! Humans have great capabilities and somehow we've had some sense that the officials had genetic capabilities that the rest of us didn't have."

Telephone interview with Elinor Ostrom recorded immediately following the announcement of The 2009 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 12 October 2009. The interviewer is Adam Smith, Editor-in-Chief of Nobelprize.org.

[Elinor Ostrom] Hello

[Adam Smith] Oh, good morning. May I speak to Elinor Ostrom please?

[EO] Yes.

[AS] Hello, my name is Adam Smith. I'm calling from the Nobel Foundation's official website, in Stockholm.

[EO] Yes. Adam Smith, what a name! I'm sorry, you're kidded a lot, I'm sure.

[AS] Exactly, and I think sometimes the new Economics Laureates think I'm a hoax caller when I do this. We have a tradition of recording very short telephone interviews for the Nobel Foundation website, with the new Laureates, so would you mind speaking for a few minutes?

[EO] Ah, yes, fine.

[AS] Thank you very much indeed. Of course, congratulations on the award.

[EO] Well, it's an unbelievable honor, yes.

[AS] You, as I know has just been pointed out on the Press Conference, are the first woman in the forty year history of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences to be awarded. Does that make it a greater honor?

[EO] Yes. Having lived through an era, where I was thinking of going to graduate school and was strongly discouraged because I would never be able to do anything but teach in a city college ... Ah ha ha, life has changed!

[AS] Do you think that the ratio of Laureates in Economic Sciences – the gender ratio – is it in any way representative of the ratio of people working in the subject now or has it really changed?

[EO] It's slowly changed. I've attended economic sessions where I've been the only woman in the room, but that is slowly changing and I think there's a greater respect now that women can make a major contribution. And I would hope that the recognition here is helping that along.

[AS] I imagine it sends a strong signal, yes. Now, you work on the management of common property by common ownership contrasting it with the effects ...

[EO] Among other things, yes.

[AS] Would it be true to say that, broadly, you've found that common ownership can be more effective than people thought it might be?

[EO] Yes! It's not a panacea but much more effective than our common understanding.

[AS] And, is there one example you'd like to give of where this is so?

[EO] Well, let me use the example of lobster fisherman in the state of Maine. In the 1920s, they almost destroyed the lobster fishery. They regrouped and thought hard about what to do and over time developed a series of ingenious rules and ways of monitoring that have meant that the lobster fishery in Maine is among the most successful in the world. The big threat that comes now is that the other fisheries around it have so over-fished fish, that the lobster is a little bit of an extreme example of ... If there were an illness or something that came, a bug, that infected them, they would be very exposed. But they have been incredibly effective through the years. There are many other small to medium sized groups that have taken on the responsibility for organizing resource governance. We've studied several hundred irrigation systems in Nepal. And, farmer-managed irrigation systems are more effective in terms of getting water to the tail end, higher productivity, lower cost, than the fancy irrigation systems built with the help of Asian Development Bank, World Bank, USAID, etc. So, what we have is many local groups are very effective, but that it's not universal. So we can't just now be naïve and think, 'Oh, well, just leave it to the people, they will always organize.' There are many settings that discourage self-organization

[AS] Right.

[EO] And, thus, we must understand both the conditions - that they can, but the conditions under which they will.

[AS] Well, I was going to ask you whether your research has also shed light on the conditions that lead to good self-organization. Are there particular features that have to be in place, for instance enough time for participants to work out what their set of regulations should be?

[EO] Yeah, and I have an article in Science in July of this past year which lays out a broad diagnostic framework and identifies a number of variables that are associated with self-organization.

[AS] Would you say broadly though that self-organization should be used and trusted more than it is now? That society should move towards trying to implement self-organizing structures?

[EO] Yes, but not with a formula. So there are many, many efforts now to decentralize and they create a rigid formula and give people rules from on top and say, 'Now it's yours.' And that isn't worked very well either.

[AS] So, again, there's a great deal of subtlety to it ...

[EO] It's this ... yes. And, you think about the variety. If you look at a countryside, think of the variety out there in terms of the ecological variety. Well, if people are going to manage ecological variety, no single set of rules will work in a semi-arid versus a tropical-wet region. They have to be different.

[AS] Indeed. Another thing you've done is to conduct lab experiments ...

[EO] Oh, yeah!

[AS] Which I believe have shown that people appear to be more willing to enforce mutually agreed rules than had been expected, again.

[EO] Yes, we're showing that. But we're also showing a very important role for face-to-face or even written communication. So, the prediction was that nobody would self-monitor because that's a second level social dilemma, if you go to Game Theory. But, what we've found is that people will, but it can be ... people can escalate into, 'I'll punish you, you punish him, mamamamamma,' and it gets worse and worse. So, with communication, where there's an agreement on what is going to be the ... what we are going to do. The 'we' then being well-defined, then people can follow rules, be cooperative and, occasionally, sanction one another to help that continue.

[AS] You mentioned Game Theory, there. How much of this is actually an extension of Game Theory and what we're looking are repeated games in developing these structures?

[EO] The ... Game Theory has been very, very important in our work in that we've been able to take game-theoretic models and put them in the lab and test them. And thus my early exposure in the 1980s to the work of Reinhardt Selten, who is himself a Nobel Laureate, was a very, very important step in my training. We still ... Classical Game Theory is very predictive in some environments but not fully predictive, by any manner/means, in an environment which is a social dilemma. But very helpful for us in analyzing and as we develop a behavioral theory of humans and of other formal mechanisms we can explain why people do cooperate in some settings and not others.

[AS] Right, yes. I'd like to finish just by asking whether you consider that your work is economics or political science or social science, or maybe it doesn't matter what it is, what it's branded?

[EO] I consider it to be political economy or the study of social dilemmas. I was trained heavily in economics as an undergraduate. I studied with Armen Alchian and others, and then worked with Reinhardt Selten in the 80s. I work with two colleagues, economists, here in Bloomington that have been very, very important in my work. My husband worked with Charlie Tiebout and they developed a theory of metropolitan organization that was an economic/political science overview, so the ... I've crossed disciplines, there's just no question about it!

[AS] I suppose this award has the potential to catch the public imagination, because the citation brands it as economic governance and you're talking about people getting involved in their own governance.

[EO] Yes!

[AS] It's likely to be ... it's likely to spark people's imaginations and they're going to ...

[EO] I hope! Ha ha! That's what I've been working on for all my life! Humans have great capabilities and somehow we've had some sense that the officials had genetic capabilities that the rest of us didn't have.

[AS] Uh hum.

[EO] I hope we can change that.

[AS] Excellent. Well that's a lovely note to stop on, thank you. When you come to Stockholm in December to receive your Prize we have a change to speak at greater length, so ...

[EO] Wonderful, I'll look forward to that.

[AS] I look forward to it too. I hope you have a splendid rest of day and once again congratulations.

[EO] Thank you very, very much.

[AS] Thank you, bye, bye.

Sumber : http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/ostrom-telephone.html

Organisasi Sosial dan Nobel Ekonomi

2009-10-14T05:28:00.000+07:00

Organisasi Sosial dan Nobel Ekonomi

Selasa, 13 Oktober 2009 | 03:51 WIB

Ada kejutan menyenangkan dalam pengumuman Nobel Ekonomi 2009, Senin (12/10). Untuk pertama kalinya sejak 1968, seorang ekonom wanita memenangi penghargaan paling bergengsi di bidang ekonomi yang selama ini dikuasai oleh kaum pria tersebut. Bersama Oliver Williamson (77), profesor dari University of California, Berkeley; Elinor Ostrom (76) dari Indiana University diumumkan sebagai pemenang Nobel Ekonomi 2009.

Kemenangan kedua ekonom ini sangat di luar dugaan karena keduanya nyaris tidak masuk bursa kandidat yang diunggulkan untuk menerima penghargaan tersebut. Keduanya berbagi Nobel Ekonomi lewat hasil kajian terpisah tentang tata kelola ekonomi (economic governance). Suatu isu sentral di tengah krisis global, di mana perekonomian dunia diporakporandakan oleh perilaku dan kerakusan segelintir eksekutif yang mengendalikan institusi raksasa finansial global.

Bidang kajian Ostrom dan Williamson adalah bidang yang hampir tak tersentuh oleh krisis finansial dan kurang mendapat perhatian kaum ekonom mainstream selama ini. Lewat penelitiannya, kedua ekonom itu menghadirkan konsep alternatif tata kelola ekonomi di luar format yang ada selama ini, yang sepenuhnya menyerahkan semua pada pasar, yakni dalam bentuk organisasi sosial.

Ostrom menunjukkan bagaimana sumber daya bersama bisa dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang menggunakan sumber daya tersebut, tanpa campur tangan pihak luar.

Lewat sejumlah penelitian terhadap kesuksesan dan kegagalan pengelolaan sumber daya alam, seperti kehutanan, perikanan, lapangan minyak, padang rumput, dan sistem irigasi oleh sekelompok individu, ia membuktikan bahwa di tangan organisasi sosial sumber daya berhasil dikelola lebih baik daripada yang diperkirakan oleh berbagai teori standar selama ini.

Kajian Ostrom ini melawan pemahaman konvensional (tragedy of the commons theory) yang menganggap suatu sumber daya bersama hanya akan terkelola dengan baik jika diregulasi dengan ketat oleh negara lewat pajak dan pungutan, atau diserahkan pengelolaannya kepada swasta melalui privatisasi.

Teori tradisional ini menganggap hancurnya prasarana umum (public goods) atau lingkungan adalah diakibatkan individu hanya memikirkan keuntungan dan kerugian pribadi, tanpa memedulikan dampak negatif perilaku mereka terhadap orang lain.

Royal Swedish Academy of Sciences memuji Ostrom yang mendedikasikan puluhan tahun kariernya di Indiana University untuk mempelajari interaksi antarmanusia dan sumber daya alam, atas temuan inovatifnya ini.

Resolusi konflik

Williamson yang sebelumnya pernah menjadi konsultan Komisi Perdagangan Federal AS (1978-1980) mengembangkan teori mengenai tata kelola ekonomi dalam organisasi perusahaan serta peran penting organisasi bisnis (perusahaan) dalam resolusi konflik, sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh pasar.

Organisasi hierarkial seperti perusahaan, menurut dia, merepresentasikan struktur tata kelola dan pendekatan yang berbeda dalam hal mekanisme penyelesaian konflik kepentingan. Berbeda dengan pasar yang diwarnai karakteristik konflik dan negosiasi, organisasi perusahaan bisa berperan lebih baik dalam meredam konflik jika kompetisi dibatasi.

Kajian Williamson ini memberikan sumbangan besar terhadap pemahaman tentang mengapa organisasi perusahaan bisa eksis, dan jawaban terhadap pertanyaan ini adalah karena organisasi perusahaan menawarkan mekanisme resolusi konflik yang efisien lewat struktur hierarki yang dimilikinya.

Teorinya juga menjelaskan pergeseran batas-batas yang dimiliki perusahaan, seperti mengapa outsourcing kini menjadi tren yang populer, kenapa perusahaan sering menyalahgunakan wewenangnya, dan kenapa perusahaan besar berkutat dalam sejumlah industri, sementara di sejumlah sektor lain tidak seperti itu.

Kajian kedua ekonom mengenai bagaimana suatu keputusan yang dibuat di luar pasar bisa jauh lebih efektif ini menjadi angin segar di tengah rezim ekonomi global yang selalu mengagungkan pasar sebagai solusi terhadap semua persoalan yang dihadapi masyarakat dan ekonomi global selama ini.

Temuan kedua ekonom ini menjadi semacam oase di tengah kesuntukan kegagalan pasar karena mengangkat pentingnya dikembalikannya otoritas individu (baik melalui organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi perusahaan) dalam pengelolaan ekonomi atau sumber daya.

Kunci keberhasilan sistem ini, menurut Ostrom, adalah partisipasi aktif individu dalam pengambilan keputusan dan penegakan aturan. Cara ini terbukti jauh lebih berhasil ketimbang jika aturan diterapkan oleh pihak di luar organisasi. Salah satu dari temuan mengagumkan Ostrom adalah masyarakat dengan sukarela ikut memantau dan memberi sanksi kepada mereka yang melanggar, tanpa menuntut imbalan apa pun untuk tindakan tersebut.

Kemenangan dua ekonom ini boleh dikatakan juga kemenangan bagi komite Nobel Ekonomi. Runtuhnya ekonomi global akibat krisis juga menjadi pukulan besar bagi kredibilitas Nobel Ekonomi karena masyarakat melihat teori-teori yang dikembangkan oleh para ekonom dan membuat mereka menyabet Nobel Ekonomi selama ini terbukti tidak bekerja atau tidak berfungsi dan justru menuntun kepada kehancuran ekonomi global.

Dunia tidak akan melupakan bagaimana tidak sampai setahun berselang setelah duo Robert Merton-Myron Scholes (Option Pricing Theory) menyabet Nobel Ekonomi 1997, lembaga hedge funds raksasa yang mereka kelola (Long Term Capital) ambruk dan nyaris menyeret seluruh sektor finansial AS sehingga terpaksa ditalangi oleh Federal Reserve.

Kepada sebuah televisi Swedia, Ostrom sendiri mengaku kaget mengetahui dirinya menang. ”Banyak orang yang berjuang gigih (untuk mendapatkan penghargaan ini) dan merupakan kehormatan besar untuk terpilih,” ujarnya. Williamson, yang berbagi hadiah senilai 10 juta kronor Swedia (1,44 juta dollar AS) dengan Ostrom, dikutip kantor berita TT juga menyatakan tak percaya, ia menang. Ia hanya berharap, dengan kemenangan ini, isu organisasi akan mendapat tempat lebih besar dalam kajian mengenai aktivitas ekonomi ke depan.(tat)

BIODATA

• Nama: Elinor Ostrom •Lahir: Los Angeles, California, AS, 1933 •Pendidikan: Gelar PhD di Ilmu Politik dari University of California, Los Angeles, tahun 1965; Arthur F Bentley Professor di bidang Ilmu Politik dan Professor School of Public and Environmental Affairs dari Indiana University, Bloomington

• Nama: Oliver Williamson •Lahir: Superior, Wisconsin, AS, 1932 •Pendidikan: Gelar BSc di bidang manajemen dari MIT Sloan School of Management tahun 1955 dan PhD di bidang Ilmu Ekonomi tahun 1963 dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh •Saat ini merupakan profesor emeritus di Bisnis, Ilmu Ekonomi dan Hukum Edgar F Kaiser serta Professor of the Graduate School, University of California, Berkeley

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/13/03510499/organisasi.sosial.dan.nobel.ekonomi

PEMBANGUNAN PERBATASAN

2009-10-13T10:27:00.000+07:00

Presiden Perlu Bentuk Badan Pengelola

Selasa, 13 Oktober 2009 | 03:37 WIB

Pontianak, Kompas - Keberadaan badan pengelola perbatasan di tingkat pusat diperlukan untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan dan melaksanakan program pembangunan di perbatasan. Ironinya, meski Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sudah mengamanatkan hal itu, sampai kini badan yang posisinya di bawah presiden itu belum juga terbentuk

”Apabila badan pengelola perbatasan dapat terbentuk bersamaan dengan pembentukan kabinet (tahun ini), pembangunan wilayah perbatasan diharapkan bisa lebih sinergi dan komprehensif,” kata Nyoman Sudana, pemerhati masalah perbatasan, Senin (12/10).

Pasal 24 UU No 43/2008 mengharuskan pemerintah membentuk badan pengelola perbatasan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, paling lambat 6 bulan setelah ketentuan itu diundangkan. UU wilayah negara diundangkan pada 14 November 2008. Jika merujuk pada Pasal 24 itu, pembentukan badan pengelola perbatasan seharusnya terealisasi pertengahan Juni.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar), Erma Ranik Suryani, dengan tidak membentuk badan pengelola perbatasan sesuai dengan batas waktu yang diamanatkan undang-undang, presiden bisa dikatakan mengabaikan ketentuan hukum. ”Ini cukup ironi mengingat di daerah seperti Kalbar justru sudah memiliki badan perbatasan,” ujarnya.

”Komitmen presiden terhadap perbatasan patut dipertanyakan. Jika selama ini presiden menyatakan wilayah perbatasan sebagai beranda depan, seharusnya ditindaklanjuti dengan political will membentuk badan pengelola perbatasan,” kata Erma.

Fokus

Pembentukan badan tersebut, menurut Nyoman, akan membuat pembangunan di perbatasan menjadi lebih fokus tidak bersifat parsial seperti yang terjadi selama ini. Sejak perbatasan dijadikan wilayah strategis nasional dan hal itu selalu disinggung di dalam pidato kenegaraan presiden, hampir semua departemen dan instansi terkait membuat program dan mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membangun perbatasan.

”Sayangnya, banyak program yang masuk ke sana tidak terpadu sehingga tidak banyak mendorong kemajuan di perbatasan,” kata Nyoman.

Ia mencontohkan adanya alokasi anggaran untuk membangun gerbang perbatasan di Kabupaten Bengkayang (Kalbar). Padahal, belum ada kesepakatan Indonesia-Malaysia soal titik temu akses yang akan dijadikan pos pemeriksaan lintas batas.

Contoh lain, pembangunan pasar dan rumah susun sewa sederhana di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, yang tidak didukung fasilitas listrik. ”Program yang menelan biaya miliaran rupiah itu sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” kata Nyoman.

Dengan adanya badan pengelola perbatasan, ujar Nyoman, penanganan persoalan yang berkaitan dengan batas wilayah negara juga akan lebih jelas. ”Artinya, ada kejelasan soal siapa yang bertanggung jawab menanganinya,” katanya seraya mengatakan, jika pengelola perbatasan sudah terbentuk, kasus klaim wilayah ataupun lepasnya wilayah negara bisa diminimalisasi.(WHY)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/13/03370744/presiden.perlu.bentuk.badan.pengelola

Potensi Selat Malaka

2009-10-12T05:21:00.000+07:00

Pulau Nipah Strategis untuk Jasa Pelayaran

Senin, 12 Oktober 2009 | 03:40 WIB

Batam, Kompas - Potensi ekonomi dari kegiatan pelayaran kapal-kapal asing di jalur Selat Malaka, Selat Philip, dan Selat Singapura belum tergarap secara maksimal. Jasa pemandu kapal-kapal asing di jalur ketiga selat itu selama ini lebih banyak dilakukan perusahaan asing.

Pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)I segera memanfaatkan potensi ekonomi di ketiga selat itu dengan usaha jasa pemandu kapal-kapal asing. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Pelindo I Harry Sutanto di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (10/10). ”Ada sekitar 200 kapal per hari yang lalu- lalang di Selat Malaka, termasuk Selat Singapura. Namun, jasa pemandu kapal selama ini lebih banyak dilakukan oleh perusahaan asing,” kata Harry.

Dari 200 kapal itu, lanjut Harry, sekitar 10 persen merupakan kapal tanker minyak berukuran besar. Kapal-kapal tanker yang melewati Selat Malaka dan Singapura membutuhkan jasa pemandu untuk keselamatan pelayaran dan perlindungan aspek lingkungan.

Pelindo I, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha jasa kepelabuhanan, menurut Harry, siap memberikan pelayanan jasa pemandu kapal-kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Pelindo telah melakukan uji coba pemanduan kapal di perairan Pulau Iyu Kecil, Kabupaten Karimun. Pihak Pelindo I juga terus mengikuti pertemuan kelompok ahli teknis mengenai keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Singapura.

Manajer Pelayanan Kapal Pelindo Cabang Tanjung Pinang Jauhari mengatakan, nilai ekonomis dari kegiatan kapal-kapal jalur pelayaran Selat Malaka dan Singapura sangat besar. Sebagai gambaran, biaya jasa pemandu sekitar 0,026 dollar AS per kapasitas ruang muatan (gross register tonnage/GRT).

Menurut Jauhari, pihak PT Pelindo I menargetkan dapat melayani 10 kapal tanker berukuran besar per hari. Dengan asumsi, biaya jasa pemandu sebesar Rp 100 juta per kapal, berarti pendapatan dari jasa pemandu kapal mencapai Rp 1 miliar per hari.

Jauhari menyatakan, jasa pemandu kapal asing bersifat sukarela. Artinya, pihak kapal asing dapat menggunakan jasa pemandu dari perusahaan yang diakui oleh suatu negara, seperti PT Pelindo.

Pulau Nipah

Harry menambahkan, potensi Pulau Nipah, Provinsi Kepulauan Riau, sangat strategis untuk usaha jasa pelayaran kapal-kapal asing yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura, seperti kapal-kapal minyak dari Timur Tengah ke negara-negara di Asia Pasifik.

Menurut Harry, ada banyak jasa pelayaran dan kepelabuhanan yang dapat ditawarkan kepada kapal-kapal asing, seperti lego jangkar, pengadaan logistik, dan jasa pemandu. (FER)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/12/03405335/potensi.selat..malaka

Jalur Nenek Moyang, Jalur Ilegal Masuk Filipina Selatan

2009-09-23T22:05:00.000+07:00

[ Selasa, 22 September 2009 ]
Jalur Nenek Moyang, Jalur Ilegal Masuk Filipina Selatan
Nelayan Pemberani Pasang Tarif Rp 3 Juta

Sebanyak 35 nama militan Indonesia yang terdeteksi di kamp-kamp Mindanao Selatan dan Tengah diperkirakan bertambah. Sebab, jalur masuk Indonesia-Filipina relatif "mudah" diterobos oleh pendatang ilegal.

---

JALUR masuk itu melalui pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara (biasa disebut Kepulauan Nusantara Utara, disingkat Nusa Utara, Red), kemudian masuk ke Mindanao. Banyak jalur untuk masuk secara ilegal dari Sulawesi Utara (Sulut) ke Mindanao. Begitu pula sebaliknya.

Orang-orang di sana biasa menyebutnya sebagai "jalur nenek moyang", mengacu pada rute perjalanan yang ditempuh orang-orang Sangihe dan Mindanao Selatan zaman dulu. Sepanjang 2008, Polda Sulut memperkirakan, total pelintas batas -baik legal maupun ilegal- 30 ribu orang. Bila satu persennya saja kelompok militan, berarti sekitar 300 orang belajar militer secara ilegal setiap tahun.

Banyak rute yang menghubungkannya. Di antaranya, "jalur resmi" via Pulau Marore dan Pulau Miangas. Yang dimaksud jalur resmi adalah semacam pos imigrasi yang memberikan pass border hanya untuk warga sekitar. ''Namanya border crossing area,'' kata Kasi Umum Imigrasi Tahuna Stevie Warouw.

Artinya, pos imigrasi itu ditujukan untuk pelintas batas warga sekitar yang memang keperluannya mengharuskan mondar-mandir Filipina-Indonesia. Untuk itu, imigrasi memberikan semacam pass border kepada mereka.

Dari Pulau Marore, biasanya mereka menuju Pulau Balut atau Saranggani di Filipina sebelum sampai di Kota General Santos. Ada pos imigrasi Filipina di dua pulau itu. Total perjalanan yang dibutuhkan bila menggunakan rute via Marore-Mindanao Selatan sekitar 28 jam dari Pulau Sangihe.

Dari Miangas, biasanya mereka langsung ke Pelabuhan Davao, yang hanya berjarak empat jam perjalanan. Ada lagi jalur resmi lainnya. Yakni, ikut kapal barang dari Manado ke Davao. Biasanya, kapal tersebut berangkat sebulan sekali dengan jadwal yang tak bisa ditentukan.

Untuk jalur tak resmi, pilihannya lebih banyak lagi. Yakni, menyewa kapal pump boat dari Indonesia langsung ke Jen-San (pelafalan orang-orang sekitar sebagai akronim dari Kota General Santos). Tak semua pulau menjadi sentra ''carteran" pump boat. Pump boat adalah semacam kapal kayu bermesin dengan jukung berukuran sekitar 2 x 6 meter.

Tentu saja, pulau-pulau tersebut minim penjagaan. Berdasar penelusuran Jawa Pos, orang-orang yang bersedia menyeberangkan berasal dari Pulau Tinakareng, Pulau Kawaluso, atau Pulau Matutuang.

Namun, yang paling terkenal adalah Pulau Tinakareng. Pulau yang hanya mempunyai empat kampung (dan bila penduduk kampung A mau ke kampung B harus lewat laut) tersebut sejak dulu dikenal sebagai kampung nelayan-nelayan pemberani. Selain itu, pulau tersebut dikenal sebagai sentra penyelundupan. Hingga kini, Pulau Tinakareng masih menjadi jujukan para pencari minuman beralkohol kelas atas dari Filipina dengan harga sangat miring.

Di antara tiga pulau itu, Jawa Pos menjajaki tarif dan lamanya rute nenek moyang tersebut. Ada beberapa alternatif. Bila ingin sedikit nyaman, bisa menyewa perahu fuso, sebuah perahu barang agak besar. Namun, tarifnya sangat tinggi. Di Kawaluso saja (yang relatif lebih dekat ke Jen-San), nelayan mematok paling rendah Rp 8 juta.

Namun, bila kenyamanan agak diabaikan (karena toh tak berbeda jauh tingkat kenyamanannya), bisa menggunakan pump boat. Di Tinakareng, Jawa Pos bertemu seorang nelayan yang mau mengantarkan ke Jen-San dengan harga miring. Yakni, Rp 3 juta sebagai ongkos perjalanan plus Rp 900 ribu sebagai ongkos beli solar.

''Nanti Mas saya jemput di Petta (salah satu pelabuhan di Pulau Sangihe, Red) karena ketat di sini (Tinakareng, Red). Kalau jadi, kita berangkat siang supaya ketika masuk Filipina malam. Kalau masuk siang, ditangkap tentara Filipina. Karena pump boat dilarang masuk kalau siang,'' ucap Raffles, nama nelayan yang bersedia mengantar tersebut.

Perjalanan ke Jen-San menempuh waktu 15 jam. Risikonya tinggi karena kapal sekecil itu harus menempuh lautan lepas Pasifik sebelum masuk Filipina. Apalagi, cuaca laut Juni-Desember tak pernah bisa diprediksi.

Sebenarnya, upaya pengetatan dan pengawasan telah dilakukan. Kebetulan yang jadi Kapolda Sulut adalah Brigjen Pol Bekto Suprapto, mantan Kadensus 88 Antiteror Mabes Polri. Karena menguasai betul, Kapolda menempatkan personel di sejumlah pulau-pulau tersebut. ''Sebisa mungkin kami meminimalkan jalur ilegal tersebut,'' tegas jenderal bintang satu itu.

Pengetatan itu terasa di Tinakareng. Ketika Jawa Pos masuk ke sana, sudah ada pos polisi dan pos militer di kampung yang hanya berpenduduk sekitar 20 KK tersebut. Selain diperiksa oleh tim dari Batalyon 712 Manado, Jawa Pos digeledah dan ditanya-tanya oleh personel Densus yang ditempatkan di sana.

Namun, tetap saja pengetatan itu belum secara maksimal mampu ''membendung" arus jalur nenek moyang tersebut. Buktinya, Jawa Pos bisa mendapatkan perahu dari Sangihe ke Jen-San, yang berarti jalur tersebut masih sangat mungkin menjadi jalur utama.

Selain itu, ada jalur dari Sandakan, Kalimantan, kemudian ke Tawi-Tawi, berlanjut ke Sulu, Basilan, dan Zamboanga. Dari sana langsung ke Cotabato City atau daerah mana pun yang menjadi areal kekuasaan MILF maupun Abu Sayyaf.

Begitu pula sebaliknya dari Filipina. Ketika Jawa Pos ke Jen-San, juga tak terlalu sulit mendapatkan perahu untuk mengantarkan balik ke Indonesia. Tarifnya pun lebih murah, yaitu 15 ribu Php (Philipines peso) atau sekitar Rp 3,5 juta. Itu sudah termasuk semua. Lebih murah lagi bila mencari pump boat dari Pulau Balut. ''Saya punya banyak teman di sana. Bisa dapat 13 ribu peso. Kalau serius, nanti saya hubungi,'' ucap Rico, nama nelayan yang juga mengaku sebagai orang Sangir (sebutan untuk Pulau Sangihe, Red) tersebut. Bahkan, dia menawarkan diri untuk mengantar hingga Dermaga Tahuna, bukan hanya Tinakareng. (ano/kum)

sumber : http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=91480

Hak Pengusahaan Mustahil Hentikan Penjualan Pulau

2009-09-02T10:21:00.000+07:00

Hak Pengusahaan Mustahil Hentikan Penjualan Pulau
Tuesday, 01-09-09 @ 13:43

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana pemberlakukan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) oleh pemerintah diragukan mampu menghentikan kasus penjualan pulau. Keraguan itu disampaikan pengamat kelautan dan perikanan Institut Pertanian Bogor Suhana di Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut Suhana, justru penjualan pulau akan semakin marak karena status kepemilikannya menjadi milik perorangan atau perusahaan, sehingga menjadi mudah untuk diperjualbelikan. Terlebih lagi dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diperbolehkan untuk "diperjualbelikan".

Menurut Suhana, kata-kata dalam Pasal 20 ayat 1 tentang HP3 yang dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan adalah kata lain dari diperjualbelikan. "Kata-kata dialihkan dan dijadikan jaminan utang kan adalah nama lain dari dapat diperjualbelikan," ujar dia. Jual-beli akan marak katena pengawasan sangat lemah.

Sebelumnya, Sesditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah menargetkan 20 perda zonasi yang mendukung terlaksananya HP3 akan selesai dibentuk tahun 2010.

Sebelum pemberian HP3, menurut Dirman, akan ada pembatasan pemberian hak untuk swasta dan perorangan, kecuali untuk masyarakat adat, sehingga tidak ada yang bisa mengakumulasi hak yang telah diberikan untuk pengelolaan suatu wilayah.

"Ada batas maksimal dari luas areal pesisir yang boleh dikelola oleh swasta maupun perorangan," ujar dia. Setap peralihan hak pun, lanjut Dirman, harus ada izin peralihan dari pemerintah daerah atau menteri. Instrumen ini yg akan mengontrol agar tidak terjadi penumpukan. (Ant/DOR)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/index.php/mobile/news_aktual/2892/cek

Lapian, 80 Tahun Nakhoda Sejarah Kelautan

2009-09-01T10:07:00.000+07:00

Kompas, Selasa, 1 September 2009 | 03:13 WIB

Mulyawan Karim

Selasa, 1 September ini, sejarawan Prof Dr Adrian Bernard Lapian genap berusia 80 tahun. Dalam usia senja, lelaki ini masih berbicara dengan jelas dan runut. Ia mampu mencari sendiri di rak bukunya beberapa pustaka dan majalah yang pernah memuat tulisan tentang dirinya. Salah satunya, Itinerario, jurnal sejarah maritim Belanda, yang lima tahun lalu memuat hasil wawancara dengannya.

Kecuali asam urat dan daya pendengaran yang dirasakannya menurun, Lapian relatif tak punya keluhan kesehatan serius. Ia biasa melakukan perjalanan sendiri ke Jakarta dari Tomohon, Sulawesi Utara. Setelah pensiun sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1994, ia lebih banyak tinggal di kampung halaman.

Beberapa bulan lalu ia kembali tinggal di Jakarta guna menyiapkan penerbitan buku yang akan diluncurkan dalam acara peringatan ulang tahunnya ke-80 ini. Meski, ia sudah memercayakan penyuntingan naskah itu kepada penerbit.

”Mungkin mereka (penerbit) khawatir saya tak puas, jadi minta saya mengedit sendiri,” katanya. Maklum, Komunitas Bambu, penerbitnya, dikelola beberapa mantan mahasiswa Lapian.

Acara peringatan ulang tahunnya bakal diisi peluncuran buku Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Buku ini adalah naskah disertasinya yang pernah diterbitkan menjadi buku pada 2001. Namun, ia tak puas dengan hasilnya.

Salah satu tesis yang dikemukakan Lapian adalah tentang bajak laut. Menurut dia, definisi yang hanya melihat bajak laut sebagai kriminal perlu dikoreksi. Ia mencontohkan Sir Francis Drake, petualang Inggris yang oleh bangsa Spanyol disebut pirate, perompak/bajak laut. Namun, Pemerintah Inggris justru menganggap Drake sebagai corsair, orang yang diberi hak merompak sebagai tugas negara. Ia bahkan diberi gelar kehormatan, Sir.

Kesimpulannya, seseorang disebut bajak laut atau corsair tergantung dari pihak yang bicara. Ini sama dengan mereka yang disebut teroris dan berkonotasi negatif, tetapi oleh pihak lain malah dianggap pahlawan.

Buku lain yang juga diluncurkan dalam acara sama yang digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta, petang nanti, adalah Kembara Bahari. Antologi esai Kehormatan 80 Tahun Lapian ini didedikasikan untuk dia, dari para rekan dan mantan mahasiswanya, yang menjadi sejarawan dan budayawan Indonesia ataupun asing, seperti RZ Leirissa, guru besar sejarah UI, Pieter Drooglever, sejarawan Belanda, Ajip Rosidi, sastrawan, dan sosiolog Mely G Tan.

Peluncuran kedua buku tersebut membangkitkan gairah Lapian. ”Saya senang karena teman-teman ternyata tidak melupakan saya,” ujarnya.

Tak ada duanya

Apa pun bentuk acara peringatannya, Lapian adalah sosok peneliti dan akademisi Indonesia yang membanggakan. Keberadaannya lebih dari pantas untuk dirayakan. Ia, sejarawan yang lewat penelitian dan karya tulis, ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai seminar dan lokakarya internasional.

Lebih spesifik lagi, Lapian adalah maestro di bidang sejarah maritim, sejarah kelautan, dan sejarah bahari. Sampai kini boleh dikata belum ada sosok yang mampu menandingi keempuannya itu, bahkan di Asia Tenggara.

Tak kurang dari begawan sejarah Indonesia, almarhum Prof Sartono Kartodirdjo, memuji Lapian setinggi langit. ”Apa yang dilakukan Lapian dengan karyanya merupakan keberhasilan cemerlang. Ia sudah melakukan prinsip yang mengarah ke excellence. Caranya memegang dan menghayati prinsip ini dalam berkarya sebagai akademisi mengingatkan bahwa only the best is good enough,” kata guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada itu.

Di bawah bimbingan Sartono, Lapian lulus dengan predikat cum laude dalam ujian doktor tahun 1978.

Adapun Anthony Reid, sejarawan senior dan peneliti utama Asia Research Institute, National University of Singapore, menilai Lapian sebagai sejarawan Indonesia yang tak ada duanya.

”Tak ada sarjana Indonesia yang menunjukkan keahlian sebagai sejarawan lebih baik dari Lapian,” kata Reid, seperti dikutip di sampul belakang buku.

Lapian bukan ilmuwan yang hanya meneropong dari menara gading. Saat sebagian di antara kita baru belakangan sadar dan mewacanakan kurangnya perhatian bangsa kepada kebaharian, Lapian sejak 30-an tahun lalu mengingatkan pentingnya mengalihkan orientasi kehidupan bangsa dari darat ke laut.

Indonesia sebagai negara kepulauan, mengacu pada kata archipelago yang diterjemahkan menjadi nusantara. Terjemahan ini, menurut Lapian, salah kaprah.

”Archipelago berasal dari kata arche yang artinya besar dan pelago yang maknanya laut. Jadi, archipelago berarti laut besar, bukan kepulauan atau nusantara, kata yang sebetulnya bermakna pulau-pulau luar atau pulau-pulau di seberang laut,” paparnya.

Penggunaan istilah nusantara menunjukkan cara pandang bangsa yang lebih berorientasi kepada darat daripada laut.

Namun, tambah Lapian, kesadaran kebaharian sudah jauh lebih baik. Ia menunjuk adanya Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai bukti. ”Saya senang karena makin banyak sarjana, termasuk sejarawan, yang berminat terhadap masalah kelautan.”

Dia juga melihat semakin banyak buku sejarah kebaharian, termasuk Angkatan Laut, seperti buku yang ditulis sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI AL, Dan Toch Maar. Buku ini berisi pengalaman anggota TNI AL pertama yang dikirim ke Eropa untuk belajar di Sekolah Tinggi Angkatan Laut Belanda tahun 1950-an.

Dalam seminar sejarah di Jakarta pada 1998, Shahril Talib, guru besar sejarah University of Malaysia, untuk pertama kali menyebut Lapian sebagai ”Nakhoda Sejarah Maritim Asia Tenggara”. Sejak itu ia kerap disapa dengan julukan tersebut.

Julukan nakhoda bagi Lapian tak berlebihan. Ia pelopor sekaligus pengembang utama disiplin sejarah kelautan Indonesia dan Asia Tenggara. Ia menentukan ke mana biduk ilmu pengetahuan itu berlayar. Meski sejarawan maritim muda bermunculan, pengaruh Lapian tetap terasa.

BIODATA
• Nama: Adrian Bernard Lapian • Lahir: Tegal, Jawa Tengah, 1 September 1929 • Pendidikan: - SD, SMP, SMA/AMS di Tomohon, Sulawesi Utara, lulus ”algemene middelbare school” (AMS), 1950 - Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jurusan Sipil (kini ITB), 1950-1953, tak selesai - Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UI, 1956-1961 - Mendalami sejarah maritim di Universitas Leiden, Belanda, 1966 - Doktor ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada, lulus 1978 • Karier: - Pustakawan Biro Perancang Negara (kini Bappenas), awal 1950-an - Wartawan ”The Indonesian Observer”, 1954-1957 - Kepala Seksi Sejarah Angkatan Laut dan Maritim, Markas Besar TNI Angkatan Laut, 1962-1965 - Peneliti Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini LIPI), antara lain sebagai Kepala Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 1957 sampai pensiun, 1994 - Dosen dan pembimbing kandidat doktor UGM, UI, dan Universitas Sam Ratulangi - Guru besar luar biasa UI, 1992 • Penghargaan: - Bintang Jasa Utama dari Pemerintah Indonesia, 2002

Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/09/01/0313155/lapian.80.tahun.nakhoda.sejarah.kelautan

Melaut di Indonesia, Sekolah di Filipina

2009-08-31T04:18:00.001+07:00

Melaut di Indonesia, Sekolah di Filipina

Minggu, 30 Agustus 2009 | 03:37 WIB

Iwan Santosa/Agung Setyahadi

Mencari nafkah sehari-hari di perairan Indonesia dan menuntut ilmu hingga kuliah di Filipina. Itulah kekhasan masyarakat Indo-Filipina yang tersebar di Tobelo, Maluku Utara, Kabupaten Sangihe-Talaud, di Sulawesi Utara, hingga pesisir selatan Mindanao, Filipina, dari Cotabato-Balud-Sarangani-General Santos dan Davao.

Sebagian besar anak nelayan Indo-Filipina yang di Sulawesi Utara (Sulut) dikenal sebagai komunitas ”Sapi” alias ”Sangir-Pilipina”, mempunyai kemampuan linguistik yang unik di tengah keterbatasan ekonomi. Mereka berkomunikasi dengan ayah Indonesia-nya dalam bahasa Melayu dan berdialek Visayag atau Tagalog dengan ibunya, serta berbahasa Inggris saat bersekolah di Filipina.

”I want to work as nurse in the Philippines. I want to take good care of my parent (Saya ingin jadi perawat di Filipina. Saya ingin merawat orangtua saya). Saya juga suka tinggal di Indonesia seperti sekarang,” kata Crystal Gae Manabong (14), gadis ”Sangir-Pilipina” yang ditemui di rumah ayahnya di pesisir Pantai Tobelo, Maluku Utara.

Sehari-hari, Crystal dan adiknya, Cydney B Manabong (12), berbicara dalam empat bahasa dengan komunitas yang berasal dari Sangihe-Talaud, Mindanao, dan Cebu. Demikian pula sepupu mereka, Rose (8), yang besar di Indonesia, putri pasangan Indo-Filipina, Rapol Sahal dan Owingce Minabo. Namun, Rose tidak bisa berbahasa Inggris karena bersekolah di Indonesia.

Crystal yang tiba di Tobelo akhir 2008, mulai lancar berbahasa Indonesia. Crystal yang bersekolah setingkat SMP di General Santos, Filipina, semula hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Sangir, Visayag, dan Tagalog.

Ketika disapa ”Mahal Kita” (sayangku) dalam bahasa Tagalog, Crystal tertawa. Saat ditanya ”Balai ikau sa Balud?” (rumah kamu di Balud, Mindanao?) Crystal menggeleng kepala dan menjawab, ”General Santos.”

Rose yang sedang ditinggal orangtuanya ke Balud, diawasi sepupunya, Marbeline (18). Rumah mereka tidak jauh dari pondok kelompok nelayan Akmas Manabong. Komunitas gado-gado itu bergantian mendengarkan siaran radio bahasa Tagalog dan berbahasa Indonesia untuk mendapatkan informasi di tempat yang terpencil itu.

Sekolah di Filipina

”Anak saya kembali sekolah bulan November di Gensan (General Santos). Sebagian besar anak Indo-Filipina bersekolah di Filipina karena banyak kemudahan. Mereka punya banyak kerabat di Filipina dari perkawinan campur orangtua. Banyak yang kuliah lalu jadi pegawai negeri atau tenaga profesional di kota besar, seperti General Santos atau Davao,” kata Luz Manabong (40), wanita Filipina, istri dari Akmas Manabong (46), nelayan asal Tahuna, Kabupaten Talaud.

Sebelum Luz dan dua putrinya menyusul Akmas ke Tobelo, mereka tinggal di General Santos. Biasanya, Akmas-lah yang menjenguk keluarga dan berlayar dari Tobelo-Pulau Maroreh, lalu tiba di General Santos.

Luz mengaku, bersekolah di Filipina, seperti di Genral Santos dan Davao, menjanjikan perbaikan nasib bagi anak-anak peranakan Indo-Filipina. ”Setahu saya tidak ada yang kuliah di Manado,” kata Luz dalam bahasa Inggris yang lancar.

Kota General Santos berada di dekat Pulau Balud dan Pulau Sarangani, yang menjadi sentra hunian warga Indonesia asal Sangihe-Talaud. Warga Indonesia di sana berjumlah puluhan ribu orang di pulau yang berada beberapa puluh mil sebelah barat Pulau Miangas, titik paling utara Republik Indonesia.

Mantan Konsul Muda RI di KJRI Davao FX Soekirno Soetohardjo menerangkan, hampir sepuluh ribu warga Indonesia bermukim di Filipina Selatan pada awal 1980-an. ”Waktu itu saya membuat beberapa rukun warga dan rukun tetangga agar memudahkan koordinasi. Mereka sering ditekan gerilya komunis New People’s Army (NPA) dan pemberontak Moro,” kata dia.

Laut Indonesia kaya

Untuk mencari ikan, para nelayan Indo-Filipina mengaku lebih mudah melaut di perairan Indonesia. ”Kalau di Filipina, semalam melaut paling banyak dapat 1.000 peso sampai 2.000 peso (sekitar Rp 250.000 hingga Rp 500.000). Hasil itu dibagi dua orang atau tiga orang yang bekerja dalam satu perahu kecil. Kalau melaut di Indonesia bisa dapat di atas tiga juta rupiah hingga lima juta rupiah dengan bekerja dua atau tiga hari. Hasil itu dibagi satu kelompok kami sebanyak sepuluh orang,” kata Luther Mandome (52), nelayan.

Melaut hingga jauh sudah menjadi tradisi orang Sangir. John Mamalu (35), yang pernah bekerja di kapal ikan Taiwan, berkata, nelayan Sangir melaut hingga Laut Pasifik Selatan di sekitar Tuvalu, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Niugini. ”Orang Sangir bekerja di kapal ikan, berkebun di sekitar pesisir Mindanao, hingga Maluku Utara atau mendulang emas,” kata Mamalu menjelaskan profesi tradisional masyarakatnya.

Nelayan Sangir mengadopsi perahu Pam Boat Filipina. Berbekal teknologi Filipina, Akmas masih bisa mencari ikan di Maluku Utara saat ombak besar melanda. Sekolah di Filipina juga menjadi pilihan untuk memperbaiki nasib generasi penerus keluarga Indo-Filipina.

Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/30/03373684/melaut.di.indonesia.sekolah.di.filipina

Archipelago Economic Center

Bantuan Kapal dan Konflik Perebutan Wilayah

Bantuan Kapal dan Konflik Perebutan Wilayah

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/bantuan-kapal-dan-konflik-perebutan-wilayah/

Negara Kelautan Pengimpor 1,8 Juta Ton Garam

Pekerja Asing Distop

Dominasi Tenaga Kerja Asing Masih Tinggi

Bertumpu pada Revolusi Biru

Sektor Perikanan Didominasi Asing

Pembangunan Perikanan Lamban

Pemerintah Susun Sistem Logistik

Lebih dari 400 Kilometer Pantai Indonesia Alami Erosi

KKP Melanggar Janji

Ekonomi Perikanan, CAFTA dan MEA 2015

Info Buku

Ribuan Ton Ikan Impor Diloloskan

Senin,25 April 2011

Ribuan Ton Ikan Impor Diloloskan

Swasembada Garam 2015

Nilai Tukar Nelayan Tahun 2010 Menurut Propinsi

Impor Ikan Bakal Melonjak

Jurnal Transisi Edisi Volume 6 No 2 Tahun 2010

Malaysia di Balik Insiden Perairan Bintan

Malaysia di Balik Insiden Perairan Bintan

Men-KP Jangan Abaikan “Illegal Fishing”

Men-KP Jangan Abaikan “Illegal Fishing”

Nelayan Dialihkan ke Budidaya

Permendagri No 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sumberdaya di wilayah laut

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 12

Pasal 14

Informasi Jurnal Marine Policy

Ekonomi Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan

Ekosistem Rusak, Penebaran Benih Sia-sia

70 Persen Hutan Mangrove Rusak

Kenaikan Harga Ikan dan Kesejahteraan Nelayan

Ambisi Jadi Terbesar di Dunia

Kenangan Bersama GUSDUR

Penghapusan Retribusi Ditargetkan Tuntas Tahun 2010

DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pemerintah Perlu Cek Ulang Kebutuhan Cakalang DN

7 Daerah Berjuang Menjadi Provinsi Kepulauan

Telephone interview with Elinor Ostrom

Organisasi Sosial dan Nobel Ekonomi

PEMBANGUNAN PERBATASAN

Potensi Selat Malaka

Jalur Nenek Moyang, Jalur Ilegal Masuk Filipina Selatan

Hak Pengusahaan Mustahil Hentikan Penjualan Pulau

Lapian, 80 Tahun Nakhoda Sejarah Kelautan

Melaut di Indonesia, Sekolah di Filipina

Senin,
25 April 2011